Bantuan itu terbagi menjadi tiga jenis, yakni bantuan sosial tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan sembako.
Ketiga bantuan itu akan disalurkan kepada seluruh anggota masyarakat yang berhak menerimanya.
"Keseluruhan anggaran yang disalurkan bulan Januari sebesar Rp 13,93 triliun," kata Risma dikutip dari Kontan
Bantuan PKH bernilai total Rp7,17 triliun dan akan disalurkan kepada 10 juta penerima.
Sementara untuk bantuan sembako bernilai Rp200.000 per keluarga. Bantuan tersebut akan diberikan setiap bulan sepanjang tahun 2021.
"Kartu sembako pada bulan Januari akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga dengan jumlah anggaran Rp 3,76 triliun," kata Risma.
Baca: 4 Januari Pemerintah Salurkan 3 Bansos Sekaligus, Ini Bantuan yang Akan Diberikan
BST akan diberikan kepada 10 juta keluarga dengan besaran Rp 300.000 per keluarga per bulan selama Januari hingga April. Total anggaran pada Januari yang disalurkan sebesar Rp 3 triliun.
Penyaluran bantuan akan bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bantuan PKH dan Kartu Sembako akan disalurkan melalui himpunan bank milik negara (Himbara).
Sementara BST akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia (Persero). Bantuan tersebut akan disalurkan langsung kepada alamat penerima bantuan.
Tiga program bantuan lain yang juga dilanjutkan
Baca: Bansos Tunai Diperpanjang hingga Semester Pertama 2021, Berikut Cara Mengecek via Laman Kemensos
Pada tahun ini pemerintah juga melanjutkan juga beberapa program bantuan lain
Diberitakan Kompas.com (28/12/2020), Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa program kartu prakerja akan dilanjutkan pada tahun 2021.
Terkait kelanjutan program kartu prakerja, Head of Communications Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tuhatu mengatakan, Kartu Prakerja gelombang 12 akan dibuka pada 2021.
"Gelombang 12 akan menjadi gelombang pertama Kartu Prakerja di tahun 2021," kata Louisa kepada Kompas.com, 31 Desember 2020.
Baca: Kartu Prakerja Gelombang 12 Kembali Dibuka Tahun 2021, Anggaran Hanya Disediakan Rp10 Triliun
Disampaikan juga bahwa total anggaran program Kartu Prakerja tahun 2021 sebesar Rp 10 triliun.
Meskipun dipastikan akan dilanjtukan, hingga saat ini Louisa belum bisa memastikan kapan pendaftaran mulai dibuka.
Hal itu karena pihaknya selaku manajemen pelaksana masih menunggu keputusan dari Komite Cipta Kerja.
Diberitakan Antaranews, 15 Desember 2020, para penerima manfaat pada 2020 tidak bisa mendaftar lagi pada tahun 2021.
Diberitakan Kompas.com, Sabtu (2/1/2021), Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang juga merupakan Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir memastikan subsidi listrik PLN diperpanjang.
"Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberian bantuan keringanan biaya listrik PLN berupa diskon 100 persen atau gratis untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA serta diskon 50 persen untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA selama tiga bulan ke depan, sampai bulan Maret 2021," kata Erick dalam siaran pers, Sabtu (2/1/2021).
Menurut Erick, subsidi biaya listrik tetap akan berlaku sesuai dengan sistem yang sudah berjalan sebelumnya.
Baca: CARA Klaim Token Listrik Gratis Lewat WhatsApp, Web PLN, dan Terbaru Melalui Aplikasi PLN Mobile
Dikutip Kompas.com, 1 Januari 2021, berikut kategori pelanggan yang mendapatkan stimulus listrik ini:
- Diskon 100 persen untuk pelanggan listrik kategori 450 VA
- Diskon 50 persen untuk pelanggan kategori daya 900 VA bersubsidi yang sudah terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial
- Pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA yang akan diberikan diskon 100 persen tagihan listrik.
Ada penambahan dalam tata cara klaim atau cara mendapatkan subsidi listrik ini.
Sebelumnya, klaim dapat dilakukan melalui website resmi PT PLN (www.pln.co.id) dan melalui WhatsApp (08122-123-123). Kali ini, bisa pula melalui aplikasi PLN Mobile.
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) akan melanjutkan program bantuan langsung tunai (BLT) bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tahun 2021.
Dikutip dari Kompas.com, 28 Desember 2020, besaran BLT UMKM yang diusulkan Kemenkop UKM tahun 2021 adalah Rp 2,4 juta.
BLT UMKM diberikan pemerintah sebagai salah satu upaya meringankan dampak ekonomi akibat wabah virus corona bagi para pelaku usaha kecil.
Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman mengatakan target penerima bantuan masih sama dengan tahun lalu, yakni 12 juta pelaku UMKM.
Baca: BLT UMKM Rp 2,4 Juta Berlanjut di 2021, Berikut Cara Pendaftran, Syarat dan Cek Daftar Penerimanya
Syarat pendaftaran BLT UMKM, Kementerian Koperasi dan UMKM hanya bisa dilakukan secara luring atau offline.
Selain itu, karena tidak semua pelaku UMKM bisa mendapat bantuan, ada beberapa syarat yang juga perlu diperhatikan, yaitu:
- WNI
- Mempunyai Nomor Induk kependudukan (NIK) yang dibuktikan dengan surat usulan dari pengusul
- Tidak sedang menerima kredit modal dan investasi dari perbankan
- Bukan berasal dari anggota aparatur sipili negara (ASN), TNI/Polri, dan pegawai BUMN/BUMD.
Selanjutnya pelaku UMKM dapat mengajukan diri ke Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UKM) kabupaten atau kota masing-masing.
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Awal tahun, pemerintah salurkan bantuan tunai hampir Rp 14 triliun" dan di Tribunjualbeli.com dengan judul "Ini 6 Program Bantuan dari Pemerintah yang Masih Berlanjut hingga 2021"