Kendati demikian Donny Gahral belum bisa memastikan masalah waktunya.
"Saya hanya bisa katakan segera," ujar Donny saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/12/2020).
Terkait isu perombakan kabinet, enam menteri disebut bakal dirombak Jokowi.
Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Faisol Riza.
Tapi, ia tidak menutup kemungkinan ada lebih banyak posisi yang bakal dirombak.
"Saya dengar ada enam posisi. Akan masuk orang-orang muda yang menambah dinamisnya kabinet," kata Faisol kepada wartawan, Senin (21/12/2020).
Terkait posisi yang berpotensi diganti Jokowi, kata Faisol, adalah dua posisi menteri yang tengah kosong yakni Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Sosial.
Tak hanya reshuffle, Jokowi juga disebut bakal menambah posisi wakil menteri.
Gerindra Tak Ajukan Nama
Baca: Muncul Isu Reshuffle Kabinet, Arief Puyuono: Tak Etis Jika Gerindra Ajukan Pengganti Edhy Prabowo
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengaku, partainya tidak mengajukan nama kader untuk menggantikan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Indonesia Maju.
"Enggak juga, kami tidak ada ajukan nama. Itu kan hak prerogratifnya presiden, baliknya ke sana itu," kata Habiburokhman.
Habiburokhman mengatakan, pihaknya tidak akan mengintervensi sikap Jokowi dalam me-reshuffle atau merombak susunan kabinet.
"Tidak ada pembicaraan dan kami tidak ada informasi soal itu. Kita enggak intervensi, itu haknya presiden gitu," ujarnya.
Nasdem: Tak Ada Peningkatan Intensitas Komunikasi
Baca: Istana Pastikan Presiden Jokowi Bakal Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Hanya Soal Waktu
Sementara, Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai Nasdem Charles Meikyansah menyebut, sampai saat ini belum ada kader Nasdem yang dipanggil oleh Jokowi untuk diminta kesediaan sebagai calon menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Nasdem, kata Charles, juga tak diminta Jokowi untuk mengajukan nama-nama kadernya yang potensial sebagai calon menteri.
Charles mengatakan, sepanjang yang ia tahu, tak ada peningkatan intensitas komunikasi antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Jokowi untuk membahas hal ini.
Keterangan Ali Ngabalin
Baca: Ali Ngabalin Bongkar Alasan Presiden Jokowi di Balik Penerapan New Normal: Rakyatnya Tak Boleh Lapar
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyebut, waktu pelaksanaan reshuffle kabinet belum dapat dipastikan.
Menurut dia, rencana itu hanya diketahui Presiden Jokowi sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan reshuffle.
"Hanya Tuhan dan Pak Jokowi yang tahu, karena otoritas yang diberikan kepada Presiden itu kan begitu," kata Ngabalin.
Ngabalin memahami bahwa spekulasi tentang reshuffle berkembang di publik pasca Edhy Prabowo dan Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka KPK.
Ia pun tak menyoal jika publik membuat prediksi-prediksi.
Baca: Kawan Vaksin Siap Divaksin Perdana Bersama Presiden Jokowi
Namun, Ngabalin mengingatkan bahwa penunjukkan ataupun penggantian menteri merupakan hak prerogatif Presiden.
Oleh karenanya, pengumuman terkait pengganti kedua menteri itu bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan Presiden, bahkan tak bergantung pada weton Jokowi.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Isu Reshuffle Kabinet yang Menguat..."