Hal ini dikatakan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, (18/12/2020), saat memberikan bantuan modal kerja.
Pernyataan ini menegaskan bahwa program vaksinasi Covid-19 secara gratis tidak ada kaitannya dengan kepesertaan BPJS.
Saat ini di tengah-tengah masyarakat memang muncul isu yang menyebutkan vaksin hanya akan diberikan kepada mereka yang memiliki kartu BPJS.
"Jadi vaksinasi itu untuk semua rakyat tidak terkecuali, supaya kita bisa hidup normal, dan tidak ada kaitannya dengan anggota BPJS. Kan ada isu yang divaksin yang memiliki kartu BPJS. Tidak, seluruh warga bisa mengikuti," kata Jokowi dikutip dari Kompas.
Jokowi menjelaskan nantinya vaksinasi Covid-19 pun akan diatur oleh kelurahan atau puskesmas di wilayah masing-masing.
Sebelumnya, Jokowi pun meminta agar tidak ada masyarakat yang menolak untuk divaksinasi.
Baca: Presiden Jokowi Bersedia Menjadi Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 Merk Sinovac
Apalagi, menurutnya serangkaian proses produksi vaksin ini sudah diikuti oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Dia juga menyebut setidaknya harus ada sekitar 70% masyarakat Indonesia yang divaksinasi Covid-19.
Jumlah ini sekitar 182 juta penduduk Indonesia. Menurutnya, dengan begitu maka akan muncul kekebalan kelompok (herd immunity).
Jokowi menyatakan kesediaannya menjadi orang pertama yang akan disuntik vaksin merk Sinovac di Indonesia.
"Saya juga ingin tegaskan lagi nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali," kata Presiden dalam konferensi pers yang disiarkan Youtube Sekretariat Presiden, Rabu, (16/12/2020).
"Saya juga ingin tegaskan lagi nanti saya yang akan menjadi penerima pertama, divaksin pertama kali," kata Presiden.
Baca: Satgas Covid-19 Belum Mengetahui Jenis Vaksin yang Akan Diberikan Secara Gratis
Jokowi mengikuti langkah sejumlah pemimpin negara di dunia yang bersedia menjadi orang pertama di negaranya masing-masing disuntuk vaksin covid-19.
Seperti diketahui, di Indonesia, vaksin covid-19 yang akan dipakai adalah vaksin buatan perusahaan farmasi asal China, Sinovac.
Jokowi menyatakan ingin menghapus keraguan banyak orang tentang keamanan vaksin covid-19 yang akan dipakai di Indonesia.
Dia mengatakan keputusan tersebut untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin Covid-19 yang digunakan di Indonesia aman.
"Hal ini untuk memberikan Kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa vaksin yang digunakan aman," kata Presiden.
Meski vaksinasi covid-19 akan segera dilakukan, Jokowi mengingatkan untuk selalu disiplin menerapkan tiga protokol kesehatan, yakni memakai masker, menjaga jarak, hingga mencuci tangan.
Baca: Resmi! Presiden Jokowi Umumkan Vaksin Covid-19 Akan Digratiskan untuk Seluruh Masyarakat
"Terakhir saya ingatkan agar masyarakat terus berdisiplin menjalankan 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan untuk kebaikan kita semuanya," kata Jokowi.
Jokowi menginstruksikan jajarannya di seluruh kementerian/ lembaga serta pemerintah daerah untuk memprioritaskan program vaksinasi pada tahun anggaran 2021.
Ia juga memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memprioritaskan dan merealokasi anggaran lain untuk program vaksinasi gratis.
"Sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak mendapatkan vaksin," ujar Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah telah mengamankan 3 juta dosis stok vaksin Covid-19 siap pakai dari Sinovac.
Sebanyak 1,2 juta dosis stok vaksin Covid-19 buatan Sinovac telah tiba di tanah air sejak 6 Desember.
Sisanya sebanyak 1,8 juta dosis vaksin siap pakai akan tiba di Indonesia pada Januari 2021.
Baca: Kaleidoskop 2020: Pandemi Covid-19, Orang Pertama Terinfeksi Virus Corona hingga Penemuan Vaksin
Selain itu, pada 2021, Sinovac juga akan mengirim 45 juta dosis bahan baku vaksin Covid-19 yang tiba secara bertahap dalam dua gelombang.
Kendati demikian, vaksin dari Sinovac hingga kini belum diketahui tingkat efikasinya (kemanjuran).
Padahal, tingkat efikasi merupakan unsur penentu bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengeluarkan izin edar darurat suatu vaksin atau obat.
Juru bicara vaksinasi Covid-19 dari BPOM Lucia Rizka menyatakan tingkat efikasi vaksin buatan Sinovac belum diketahui lantaran proses uji klinis tahap ketiga belum selesai.
Oleh karena itu, BPOM masih menunggu hasil analisis data efikasi vaksin buatan Sinovac.
Barulah setelah itu kajian menyeluruh untuk menerbitkan izin edar darurat vaksin Covid-19 buatan Sinovac bisa dimulai.
“BPOM memberikan persetujuan dengan harus berdasarkan data keamanan dan efikasi vaksin yang diperoleh dari uji klinik. Selain data keamanan dan efikasi, diperlukan data mutu vaksin yang diperoleh dari penjaminan mutu produk dan proses produksi,” kata Lucia saat dihubungi, Selasa (15/12/2020).
Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "Jokowi tegaskan tak hanya peserta BPJS yang dapat vaksin Covid-19" dan Tribunnews.com dengan judul "BREAKING NEWS:Presiden Jokowi Menjadi Orang Pertama yang Disuntik Vaksin Covid-19"