Meski demikian, harga vaksin Covid-19 yang nantinya beredar di Indonesia belum ditentukan oleh pemerintah.
Hal ini disampaikan oleh juru bicara vaksinasi Covid-19, Siti Nadia Tarmidzi, pada Minggu, (13/12/2020).
Produsen vaksin Covid-19. kata Siti, sudah mengungkapkan harga produknya, tetapi hal itu tidak bisa menjadi acuan.
"Pemerintah belum menetapkan harga dari vaksin Covis-19 yang akan digunakan di Indonesia. Informasi yang beredar saat ini tidak dapat dijadikan rujukan," kata Siti dikutip dari Kompas.
Oleh karena itu, Siti meminta masyarakat bersabar menunggu keputusan pemerintah terkait harga vaksinasi Covid-19 secara mandiri.
"Informasi resmi akan dapat diakses di situs kemkes.go.id, dan covid-19.go.id," kata dia.
Baca: Beredar Iklan Pre-Order Vaksinasi Covid-19 Jalur Mandiri di Media Sosial, Ini Kebenarannya
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan PT Bio Farma (Persero), Astra Zeneca, China National Pharmaceitical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Pfizer and BioNTech, dan Sinovac Biotech Ltd, sebagai produsen-produsen vaksin yang dapat digunakan di Indonesia.
Rencananya akan ada 107 juta penduduk kelompok prioritas yang menjadi target pemerintah untuk penyuntikan vaksin.
Dari jumlah tersebut, diperkirakan sekitar 32 juta orang gratis dan 75 juta orang harus membayar untuk mendapatkan vaksin.
Siti memastikan pemerintah akan menanggung biaya vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi.
Hal ini disampaikan untuk merespons kritik masyarakat mengenai vaksin Covid-19 jalur mandiri atau berbayar. "Kalau masyarakat sosial ekonominya kurang pasti akan ditanggung pemerintah," kata Siti
Baca: WHO Minta Dunia Tak Cemas Berlebihan Meski Otoritas Inggris Peringatkan Salah Satu Produk Vaksin Ini
Nadia menyebutkan pemerintah memang berencana untuk tidak menggratiskan vaksin Covid-19 secara total.
Hanya kalangan tertentu yang akan divaksinasi cuma-cuma seperti tenaga kesehatan, pemberi pelayanan publik dan kelompok rentan.
Masyarakat yang kesulitan secara sosial dan ekonomi, kata Nadia, termasuk dalam kelompok rentan.
"Proporsi ini juga masih terus di dalam pembahasan ya, belum final, jadi masih berkembang. Nanti akan diinformasikan kalau sudah pasti," ujarnya.
Ia menyebutkan seandainya vaksin digratiskan secara total, anggaran negara akan membengkak.
Sebab, selain vaksin, pemerintah juga perlu menyiapkan dana untuk layanan rumah sakit, alat pelindung diri (APD), hingga bantuan sosial masyarakat. "Sementara kan pertumbuhan ekonomi kita minus," kata dia.
Oleh karenanya, kata Nadia, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat terkait hal ini.