Soal Deklarasi Republik Papua Barat, Mahfud MD Sebut Benny Wenda Membuat Negara Ilusi

Pernyataan Mahfud ini merupakan sikap pemerintah terhadap deklarasi kemerdekaan Republik Papua Barat pada 1 Desember 2020 kemarin.

Menurut Menko Polhukam, apa yang dilakukan Benny Wenda ini merupakan ajakan makar.

Mahfud juga mengatakan Papua itu sudah final NKRI.

Dia meminta kepada Polri dan TNI dapat menindak tegas dari pendeklarasian ini.

Baca: Ribuan Orang Saksikan Pertandingan Sepak Bola Antar Kampung, Polisi Panggil Panitia Penyelenggara

Baca: Kelompok Saparatis Deklarasikan Kemerdekaan Papua Barat, Benny Wenda Jadi Presiden Sementara

“Dia telah mengajak melakukan makar, menyebut sudah memiliki niat dan sudah melakukan makar.

Dan pemerintah menyikapi itu dengan meminta Polri untuk melakukan penegakan hukum,” kata Mahfud MD dalam konferensi persnya pada Kamis, (3/12/2020).

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam konderensi pers pada Kamis (3/12/2020). Mahfud MD menjelaskan sikap pemerintah terhadap deklarasi kemerdekaan yang diserukan oleh Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat atau The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang diprakarsai oleh Tokoh Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda. (Tangkap Layar YouTube Kompas TV)

Menurut Mahfud, Benny wenda membuat negara ilusi.

Sebab jika membuat suatu negara ada syarat-syarat yang harus dipenuhi.

Sedangkan Papua Barat tidak memenuhi syarat tersebut.

“Menurut kami, Benny Wenda membuat negara ilusi, negara yang faktanya tidak ada.

Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1,” kata Mahfud.

Baca: BREAKING NEWS: Diduga Ada Unsur Kesengajaan, Rumah Pejabat Dinkes Tulungagung Terbakar

Baca: Aksi Penembakan Mobil Alphard di Solo, Korban dan Pelaku Terkenal Sebagai Crazy Rich

Aktivis kemerdekaan mengatakan provinsi Papua dan Papua Barat harus membentuk bangsa yang bebas dari Indonesia. (Andres Gomes Isaza via ABC)

“Kan dari hukum internasional harus ada rakyat yang dia kuasai, wilayah yang harus dia kuasai, pemerintah.

Dia kan ndak ada, rakyatnya siapa, pemerintah siapa orang Papua juga tidak mengakui," lanjutnya.

Selain tiga syarat itu, pemerinta tersebut juga tidak memiliki syarat pengakuan dari negara lain.

Termasuk keterlibatan dalam organisasi nasional.

"Dia tidak ada yang mengakui. Memang didukung satu negara kecil di Pasifik, namanya Vanuatu.

Tapi kecil itu dari pada ratusan negara besar. Vanuatu kan kecil dan tidak masuk juga ke organisasi internasional hanya disuarakan secara politik," sambung Mahfud.

Baca: Benny Wenda Diusir dari Ruang Sidang Umum PBB, Nyelinap lewat Utusan Vanuatu: Kesaksian Delegasi RI

Baca: Benny Wenda

Tokoh pergerakan kemerdekaan Papua, Benny Wenda ditunjuk sebagai presiden sementara Repbulik Papua Barat. (Oxford City Council)

Sebagai langkah lebih lanjut, Mahfud memerintahkan Polri menangkap Benny Wenda karena telah melanggar keamanan negara.

"Tangkap, gunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara. Jadi cukup gakum (penegakan hukum). Ini tidak terlalu besar," tegas dia.