Melansir Reuters pada Kamis (29/10/2020), Biden berharap dapat menandatangani UU hak sipil tersebut dalam 100 hari kepemimpinannya, jika ia menang dalam pilpres AS Selasa (3/11/2020).
Biden adalah salah satu pemimpin yang memberikan suara untuk hak lesbian, gay, biseksual, transgender dan queer, sejak menjabat sebagai wakil presiden pada masa Barack Obama dari 2009 hingga 2017.
Biden telah memperjuangkan UU Kesetaraan sebelumnya, tapi prioritasnya untuk masalah ini menjadi signifikan, karena mengingat ada urgensi pandemi Virus Corona serta sejumlah perintah eksekutif dan tindakan regulasi lainnya yang membutuhkan perhatian pada awal pemerintahan presiden AS periode baru.
Dia menguraikan agendanya untuk hak LGBTQ dalam sebuah wawancara melalui email dengan penerbit Philadelphia Gay News, Mark Segal, seorang pembela hak-hak gay yang dikenal secara nasional sejak 1970-an.
"Saya akan mengesahkan UU Kesetaraan sebagai prioritas legislatif teratas dalam 100 hari pertama saya," ujar Biden yang menantang Donald Trump, capres petahana dari Partai Republik, yang menentang langkah tersebut.
Baca: Tuding Joe Biden Hanya Untungkan China, Donald Trump Malah Ketahuan Punya Rekening di Negeri Panda
Pemerintahan Trump menentang UU Kesetaraan, dengan mengatakan itu akan "melemahkan hak orang tua dan hati nurani," dan juga telah membatasi hak-hak queer atas nama kebebasan beragama.
Tim kampanye Trump tidak segera menanggapi tantangan Biden dan belum berkomentar kepada media tentang pernyataan Biden tersebut.
Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Demokrat mengesahkan UU Kesetaraan pada 2019, tetapi UU itu terhenti di Senat yang dikendalikan Republik.
Biden akan membutuhkan Demokrat untuk memegang DPR dan mengendalikan Senat untuk memastikan pengesahan UU itu.
UU Kesetaraan akan melindungi warga AS dari diskriminasi berdasarkan identitas seksual dan identitas gender dengan mengubah UU Hak Sipil 1964, salah satu pencapaian paling dihormati dari gerakan hak-hak sipil, yang melarang diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, dan asal negara.
Di hadapan internasional, Biden juga berjanji untuk membela diplomat Amerika yang menyuarakan hak-hak LGBTQ di negara-negara yang memusuhi orang-orang queer.
Kemudian, berjanji untuk menggunakan "berbagai alat diplomatik Amerika," termasuk diplomasi pribadi, pernyataan publik, dan badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk mempromosikan kesetaraan itu.
"Saya akan melawan para penindas dan sekali lagi menempatkan hak asasi manusia sebagai pusat keterlibatan Amerika dengan dunia," kata Biden.
Baca: Debat Pilpres AS Panas, Joe Biden Tuding Trump Sebabkan Kematian Warga: Tak Bisa Jadi Presiden
Debat Calon Presiden AS diselenggarakan pada Kamis (22/10/2020) malam, atau Jumat pagi waktu Indonesia.
Dalam debat tersebut, Calon Partai Demokrat, Joe Biden, membuka debat dengan mengatakan Donald Trump tak bakal jadi presiden.
Pasalnya, ia gagal menangani pandemi Covid-19.
Bahkan, Biden menuduh Trump menyebabkan banyak kematian warga AS selama pandemi.
"Siapa pun yang menyebabkan kematian banyak orang tidak bisa tetap menjadi Presiden Amerika Serikat," ujar Biden merujuk Trump.
Kemudian Biden membandingkan penanganan pandemi pemerintahan Trump dengan apa yang sudah ia rencanakan.
“Saya akan memastikan bahwa kami menetapkan standar nasional tentang bagaimana membuka sekolah dan membuka usaha sehingga mereka tetap aman dan memberi mereka sarana, sumber daya keuangan untuk dapat melakukan itu,” kata Biden, dikutip Kompas.com.
Biden juga memperingatkan bahwa yang terburuk dari virus mungkin belum tiba, dengan mengatakan negara itu akan "memasuki musim dingin yang gelap".
Trump disebutnya "tidak memiliki rencana yang jelas dan tidak ada prospek bahwa akan ada vaksin yang tersedia untuk sebagian besar orang Amerika sebelum pertengahan tahun depan."
Presiden AS Donald Trump disebut memiliki rekening bank di China.
Diberitakan Kompas.com, Trump juga memiliki proyek bertahun-tahun di China.
Berdasarkan laporan The Times, akun itu dikelola oleh Trump International Hotels Management, di mana mereka membayar pajak pada 2013 sampai 2015.
Berdasarkan juru bicaranya, mereka membuat rekening bank di sana untuk "mengeksplorasi potensi terkait kesepakatan hotel di Asia".
Laporan dari New York Times itu muncul setelah dalam beberapa hari terakhir, presiden 74 tahun itu menyerang Biden dan anaknya, Hunter.
Baca: Nekad Menggantung di Trump Tower, Pria dengan Pisau Terhunus Tuntut Bicara dengan Presiden dan Media
Dalam tudingannya, Hunter akses sang ayah kepada Ukraina dan China ketika dia masih menjabat wakil presiden pada era Barack Obama.
Namun berdsarkan pemberitaan, petahana yang malah membangun kantor di "Negeri Panda" saat menjabat.
Dia disebut bekerja sama dengan perusahaan milik negara.
Disebutkan bahwa perusahaannya selama 2013-2015 membayar pajak kepada China sebesar 188.561 dollar AS, atau sekitar Rp 2,7 miliar.
Pengacara Trump Organization Alan Garten menyatakan, mereka membuka rekening itu dengan bank China yang membuka kantor di "Negeri Uncle Sam".
Kantornya tidak aktif
Baca: Presiden AS Donald Trump: Makan Kentang Goreng McDonalds Bisa Atasi Kebotakan
Dilansir BBC dan AFP Rabu (21/10/2020), Garten menyebut tidak ada kesepakatan, transaksi, maupun kegiatan bisnis di kantor tersebut.
"Sejak 2015, kantor itu tidak aktif. Meski rekeningnya masih terbuka, tidak pernah digunakan untuk hal lain," jelas Garten, Si pengacara juga menyebut laporan dari New York Times "hanyalah spekulasi murni" dan mengeklaim hanyalah sebuah "asumsi yang tak benar".
Presiden dari Partai Republik tersebut mempunyai sejumlah bisnis, baik di AS maupun luar negeri. Setidaknya ada dua negara yang diketahui.
Yakni Irlandia dan Skotlandia di mana dia mempunyai padang golf. Selain itu, Trump juga mengelola jaringan botel bintang lima.
The Times memberitakan, presiden ke-45 dalam sejarah AS itu mempunyai rekening bank di Inggris, Irlandia, dan "Negeri Panda".
"Hentikan kebergantungan negara ini pada China"
Baca: Dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Donald Trump Langsung Terbang ke Florida untuk Lanjutkan Kampanye
Pada Agustus, Trump menyatakan dia berinisiatif untuk memberikan kelonggaran pajak kepada perusahaan AS, dengan syarat mereka memindahkan perusahaannya dari China.
Dia juga mengancam bakal mencabut kontrak pemerintah dengan perusahaan yang masih mempekerjakan pegawai outsource dari "Negeri Panda".
Dalam pidatonya, dia berseloroh bakal menciptakan 10 juta lapangan pekerjaan dalam 10 bulan. "Saatnya menghentikan kebergantungan dari China," kata dia.
Namun dalam laporan The Times, sang presiden ingin membangun bisnisnya di sana, di mana pada 2012 dia mendirikan kantor di Shanghai.
Berdasarkan catatan pajaknya, Trump menyuntikkan setidkanya 192.000 dollar AS (Rp 2,8 miliar) ke lima perusahaan berbeda untuk mendapatkan tender.
Perusahaan tersbeut mengeklaim setidaknya 97.400 dollar AS (Rp 1,4 miliar) dalam biaya bisnis sejak 2010, termasuk pembayaran untuk pajak dan pembukuan hingga 2018.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Janji Biden jika Menang Pilpres AS: Sahkan UU Kesetaraan untuk LGBTQ dalam 100 Hari Pertama".