Ketegangan ini merupakan buntut panjang dari usaha Macron untuk memerangi 'Islam radikal' di negaranya, seperti diberitakan BBC, Minggu (25/10/2020).
Hal itu bermula dari tewasnya seorang guru yang dibunuh karena mempertunjukkan kartun Nabi Muhammad di kelas.
Memang, penggambaran Nabi Muhammad merupakan pelanggaran serius.
Pasalnya Islam melarang untuk menggambarkan Nabi Muhammad dan Alloh.
Kendati demikian, Presiden Emmanuel Macron tegas pada pendiriannya.
Prancis "tidak akan melepaskan kartun kami", katanya awal pekan ini.
Hal itu tak lepas dari posisi Prancis sebagai neara sekuler, yang sekaligus sebagai pusat identitas nasional Prancis.
Menurut mereka, membatasi kebebasan berekspresi untuk melindungi perasaan satu komunitas tertentu, kata negara, merusak persatuan negara.
Reaksi Erdogan
Baca: Turki Ternyata Punya Pasukan Bayangan untuk Tempur, Bersiap Perang jika Diperintah Erdogan
Menanggapi masalah masalah ini, Erdogan memberikan reaksi keras.
Apa masalah individu bernama Macron dengan Islam dan dengan Muslim?" kata Erdogan dalam pidatonya.
"Macron membutuhkan perawatan pada tingkat mental," tambah Erdogan.
Ia pun mempertanyakan sikap Presiden Prancis.
"Apa lagi yang bisa dikatakan kepada seorang kepala negara yang tidak memahami kebebasan berkeyakinan dan yang berperilaku seperti ini kepada jutaan orang yang tinggal di negaranya yang merupakan anggota dari agama yang berbeda?"
Prancis panggil duta besar
Baca: Prancis Gelar Aksi Solidaritas Pasca-tewasnya Guru Sejarah yang Bawa Karikatur Nabi Muhammad
Setelah pernyataan itu, seorang pejabat kepresidenan Prancis mengatakan kepada kantor berita AFP bahwa duta besar Prancis untuk Turki dipanggil untuk konsultasi.
Rencananya, ia akan bertemu lengsung dengan Macron.
"Komentar Presiden Erdogan tidak dapat diterima. Kelebihan dan kekasaran bukanlah sebuah metode. Kami menuntut agar Erdogan mengubah arah kebijakannya karena berbahaya dalam segala hal," kata pejabat itu.
Erodgan sendiri adalah seorang Muslim yang berusaha memasukkan Islam ke dalam politik arus utama Turki sejak Partai AK yang berakar pada Islam berkuasa pada tahun 2002.