Dalam aksi demonstrasi itu, ada sekitar 2.150 pengunjuk rasa, mayoritas adalah elemen buruh,
Ada sejumlah mahasiswa yang ikut dalam demo itu, terutama tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).
Mereka meminta UU Cipta Kerja, yang dinilai merugikan buruh, dicabut.
Selain itu, unjuk rasa tersebut sekaligus memperingati setahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Berikut sejumlah hal mengenai demonstrasi kemarin.
Baca: Sampah Seberat 2,1 Ton Diangkut Petugas Kebersihan Pasca-Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta
Setelah dikritik karena melawat ke Kalimantan Tengah untuk menengok kawasan lumbung pangan pada demonstrasi besar 8 Oktober lalu, Presiden Joko Widodo kembali jadi sorotan karena lagi-lagi tak berada di Istana Negara kemarin.
Ketika buruh dan mahasiswa kembali unjuk rasa dalam jumlah besar serta berharap dapat menemuinya untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka, Jokowi pilih berkantor di Istana Bogor.
Ia menjamu Perdana Menteri Jepang Suga Yoshihide dan istrinya Suga Mariko.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy menyinggung bahwa Indonesia seperti layaknya negeri dongeng dalam satu tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Negara telah gagal mengelola ini. Dalam satu tahun Jokowi, ini mengisyaratkan negeri ini seperti negeri dongeng," kata Remy dalam orasinya di atas mobil pickup.
Baca: Hari Ini Mahasiswa Kembali Berunjuk Rasa Menolak UU Cipta Kerja, Polisi Terjunkan 6.000 Personel
Melalui orasi, aliansi BEM SI juga menyampaikan berbagai permasalahan selama satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf, salah satunya soal permasalahan agraria.
"Ada sekitar 700 kasus permasalahan agraria yang belum selesai," ujar Remy.
"Bukan hanya Undang-Undang Cipta Kerja, banyak masalah yang terjadi dalam kepengurusan Presiden Jokowi. Menteri Pendidikan dari kemarin tidak bolehkan demo dengan alasan physical distancing," katanya.
Lebih dari itu, mahasiswa mengultimatum Jokowi agar segera menerbitkan Perppu untuk membatalkan UU Cipta Kerja.
Apabila ultimatum itu tak diindahkan Jokowi, mahasiswa menyebut akan ada gerakan massa yang lebih besar dari saat ini.
"Apabila tidak dapat melakukan hal tersebut dalam jangka waktu 8x24 jam sejak ultimatum ini dikeluarkan, maka kami memastikan akan adanya gerakan besar dari mahasiswa seluruh Indonesia yang membuat kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2020," kata Remy.
Selain berorasi, massa aliansi BEM SI turut menggelar aksi teatrikal dalam unjuk rasa. Salah satunya dilakukan oleh salah seorang mahasiswa dari Universitas Lampung di sekitar Patung Kuda.
Baca: Simak, Ini Keuntungan Jadi Pegawai Kontrak di UU Cipta Kerja, Dapat Perlindungan Ekstra dari Negara?
"Demokrasi! Demokrasi! Kembalikan suaraku!" seru mahasiswa tersebut.
Dalam aksi teatrikal, mahasiswa tersebut menyerukan protes terhadap sikap represif aparat dalam menangani unjuk rasa beberapa waktu yang lalu.
Aksi teatrikal tersebut ditujukan untuk menyindir matinya kondisi demokrasi di Indonesia.
Sementara, massa mahasiswa lainnya mengiringi aksi teatrikal dengan menyanyikan lagu darah juang. Mahasiswa juga membawa piagam sebagai tanda kegagalan pemerintah mengelola negara.
"Piagam kegagalan diberikan kepada Pemerintah atas gagalnya mengelola negara. Tertanda, rakyat yang menggugat," demikian bunyi 'piagam kegagalan' yang dibawa oleh massa dari BEM SI.
Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana mengungkapkan keterlibatan pelajar dalam demonstrasi tolak UU Cipta Kerja kemarin berkurang.
"Sampai saat ini, keterlibatan para pelajar tidak sebesar beberapa hari sebelumnya," kata Nana kepada wartawan, Selasa.
Ia mengatakan ada 33 pelajar yang ditarik polisi keluar dari rombongan demonstran dengan alasan pengamanan.
Baca: Kemendikbud Sebut UU Cipta Kerja Bisa Bantu Buka Lapangan Pekerjaan untuk Lulusan Baru
Preseden ini sebelumnya juga terjadi pada demo serupa 8 Oktober lalu di Jakarta, tetapi polisi justru menahan beberapa orang, termasuk mahasiswa dan wartawan, tanpa dasar hukum selama lebih dari 24 jam.
"Ini kami amankan, bukan kami tangkap. Ini kan sedang berproses," lanjutnya ketika ditanya wartawan perihal bukti yang mendasari diamankannya beberapa orang.
Mahasiswa dari Aliansi BEM SI membubarkan diri dari area seputar Patung Kuda sekitar pukul 16.26 WIB.
Mereka sebelumnya menolak untuk ditemui staf khusus Presiden yang tak disebutkan namanya.
"Kami cukupkan aksi hari ini" ujar Bagas Maropindra, koordinator lapangan aksi BEM SI.
Sebelumnya, Kapolda Irjen Nana Sudjana sempat mengeklaim akan menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada perwakilan di Kantor Staf Presiden.
Namun, pihak BEM SI menolak tawaran tersebut. "Kami menyatakan bahwa kami tidak menerima perwakilan istana selain Presiden," kata Bagas.
Bagas menegaskan unjuk rasa hari ini bukan merupakan aksi terakhir yang akan dilakukan BEM-SI. "Ini tidak akan jadi hari terakhir kita turun (aksi)," katanya.
Menyusul mahasiswa, elemen buruh juga membubarkan diri sekitar pukul 16.30 WIB.
Setelahnya, beberapa orang yang masih bertahan di lokasi aksi sempat melemparkan sejumlah benda kepada aparat dengan atribut lengkap.
Baca: Pemerintah Segera Siapkan Aturan Turunan UU Cipta Kerja, Moeldoko: Ada 35 PP dan 5 Perpres
Tak seperti yang sudah-sudah, kali ini polisi tak balas menyerang dengan menembakkan gas air mata ke arah massa, sehingga bentrokan tidak terjadi.
Sekitar pukul 17.48 WIB, massa membubarkan diri. Sementara itu, beberapa tentara tampak mengawal bubarnya massa.
"Ayo adek-adek kami (aparat TNI) kawal ya, ini kami kawal," ujar Dandim 0501/Jakarta Pusat BS Kolonel Inf. Luqman Arief melalui alat pengeras suara.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Seputar Demo Tolak Omnibus Law Kemarin: Soroti Setahun Jokowi-Ma'ruf, Bubar Tanpa Bentrokan"