Hingga akhir September 2020, pemerintah telah menambah pembiayaan atau utang baru sebesar Rp 810,8 triliun.
Kenaikan pembiayaan ini mencapai 155,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp 317,9 triliun.
Nilai pembiayaan utang tersebut mencapai 66,4 persen dari target yang terdapat dalam Perpres 72 tahun 2020, yakni sebesar Rp 1.220 triliun.
"Pembiayaan Rp 810,8 triliun atau 66,4 persen, likuiditas cukup besar, tapi demand di bank masih rendah. Sehingga bank beli SBN dengan likuiditas yang baik," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers online APBN KiTa, Senin (19/10/2020).
Secara rinci, penarikan utang baru itu terdiri dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 790,6 triliun atau naik 139,2 persen dari September 2020.
Selain itu, ada juga pinjaman sebesar Rp 20,1 triliun atau turun 259,5 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Dia melanjutkan, dari SBN yang telah diterbitkan pemerintah itu, yang telah dibeli Bank Indonesia (BI) dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) I mencapai Rp 61,63 triliun.
Sedangkan dalam SKB II atau burden sharing sebesar Rp 320,81 triliun, terdiri dari pembiayaan untuk public goods Rp 229,68 triliun dan non-public goods Rp 91,13 triliun.
Baca: Indonesia Masuk Kategori 10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar, Ini Kata Pemerintah
Lebih lanjut, dalam SKB II dalam rangka berbagi beban atau burden sharing untuk pembiayaan public goods itu mencapai 57,7 persen dari target sebesar Rp 397,56 triliun.
Sedangkan untuk pembiayaan non public goods itu mencapai 51,48 persen dari target Rp 177,03 triliun.
"Penerbitan SBN dengan SKB I (Surat Keputusan Bersama) kita dengan BI capai Rp 61,63 triliun, sedangkan SKB II dengan BI itu Rp 229,68 triliun," jelasnya.
Sehingga dari sisi pembiayaan investasi sudah mencapai Rp 27,2 triliun per akhir September 2020.
Angka tersebut tersebar untuk investasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Layanan Umum (BLU), dan lembaga lain, masing-masing mencapai Rp 11,3 triliun, Rp 11 triliun, dan Rp 5 triliun.
Baca: Tak Bisa Bayar Utang Rp 600 Ribu, Dua Bocah di Banyumas Dipaksa Jadi Pemuas Nafsu Kakek 70 Tahun
Baca: Jawab Kritik Pedas Soal Utang Negara, Sri Mulyani: Masyarakat Kita Senstif
Total pembiayaan anggaran keseluruhan sampai akhir September sebesar Rp 784,7 triliun.
Sehingga berdasarkan total ini naik mencapai 154,9 persen dari periode yang sama tahun lalu.
Secara keseluruhan pembiayaan anggaran itu sudah mencapai 75,7 persen dari target tahun ini dalam Perpres 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp 1.039,2 triliun.
Sebelumnya, pada masa kampanye Pilpres 2014, Presiden Joko Widodo sempat berjanji untuk tidak menambah utang luar negeri.
Dijelaskan oleh Tjahjo Kumolo, pasangan Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program pembangunan ekonomi, antara lain pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.
"Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini," papar Tjahjo.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Utang Baru Pemerintah Meroket 155 Persen Jadi Rp 810 Triliun, Ini Rinciannya