Hal itu disampaikan oleh Bank Dunia melalui laporan Interational Debt Statistics (IDS) yang dirilis pada 12 Oktober 2020.
Di dalam laporan tersebut, Indonesia berada pada posisi ketujuh dari daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan nilai utang luar negeri terbesar di dunia.
Secara keseluruhan, utang luar negeri Indonesia tercatat mencapai 402,08 miliar dollar AS pada tahun 2019.
Total nilai utang itu terdiri atas utang luar negeri pemerintah, BUMN, dan swasta.
Total nilai utang tersebut berada di bawah China dengan total nilai utang sebesar 2,1 triliun dollat AS, Brazil 569,39 miliar dollar AS, dan India 560,03 miliar dollar AS.
Selain itu, posisi nilai utang Indonesia juga di bawah Rusia yang sebesar 490,72 miliar dollar AS, Meksiko 469,72 miliar dollar AS, dan Turki 440,78 miliar dollar AS.
Adapun negara yang menempati posisi di bawah Indonesia yakni Argentina dengan nilai utang 279,3 miliar dollar AS, Afrika Selatan 188,1 miliar dollar AS, dan Thailand 180,23 miliar dollar AS.
Baca: Pemerintah Sebut Banyak Hoaks Terkait UU Cipta Kerja, Ekonom: Jika itu Hoaks, Mana Draf Finalnya?
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu pun memberikan tanggapan.
Rahayu Puspasari mengatakan, laporan tersebut berisi data dan analisis posisi utang Indonesia dibandingkan dengan beberapa negara berpendapatan kecil dan menengah.
Namun demikian, laporan perbandingan yang di maksud tidak menyertakan negara-negara maju.
Sehingga terlihat bahwa posisi Indonesia, masuk dalam golongan 10 negara dengan ULN terbesar.
Di samping itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total ULN.
"Pemerintah mengelola utang dengan prinsip kehati-hatian (pruden) dan terukur (akuntabel)," jelas dia dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (14/10/2020).
Baca: Indonesia Diambang Resesi, Menkeu Sri Mulyani Proyeksi Ekonomi Kuartal III Minus 2,9 Persen
Rahayu mengatakan pada paparan perbandingan tersebut, terlihat utang Indonesia di antara negara-negara tersebut terhitung besar karena ekonomi Indonesia masuk dalam kelompok negara G-20 pada urutan ke-16.
Pasalnya ekonomi yang besar, utang Pemerintah (tanpa BUMN dan swasta) relatif rendah, yakni 29,8 persen di Desember 2019.
"Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan dalam beberapa artikel pemberitaan media kemarin, sebagian besar utang Pemerintahnya diatas 50 persen, sementara posisi Indonesia jauh di bawahnya," jelas Rahayu.
“Pemerintah terus berkoordinasi, dalam hal ini dengan Bank Indonesia untuk memantau perkembangan utang luar negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan,"
"Dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian,” tambahnya.
Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2020 tembus sebesar 404,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.868,15 triliun (kurs Rp 14.500).
Utang tersebut terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 194,9 miliar dollar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 209,9 miliar dolar AS.
Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Onny Widjanarko mengatakan, ULN Indonesia tersebut tumbuh 4,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada April 2020 sebesar 2,9 persen (yoy).
"Peningkatan utang dipengaruhi oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN Pemerintah maupun swasta. Penguatan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi pada peningkatan ULN berdenominasi rupiah," kata Onny dalam siaran pers, Jumat (17/7/2020).
Baca: Utang Luar Negeri Indonesia Naik 10,1% Jadi 391,8 Miliar Dollar AS, Ini Rinciannya
Baca: Meroket Lagi, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp 5.534 Triliun
Onny menuturkan, ULN pemerintah meningkat dibandingkan bulan sebelumnya.
Posisi ULN Pemerintah pada akhir Mei 2020 tercatat sebesar 192,1 miliar dolar AS atau tumbuh 3,1 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti arus modal masuk pada pasar Surat Berharga Negara (SBN) karena meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan tingginya daya tarik aset keuangan domestik.
Selain itu, kepercayaan investor asing terhadap prospek ekonomi RI terjaga.
"Sentimen positif ini membawa pengaruh pada turunnya tingkat imbal hasil SBN sehingga biaya utang Pemerintah dapat ditekan," ucap Onny.
Onny menyebut, pengelolaan ULN Pemerintah dilakukan secara hati-hati dan akuntabel untuk mendukung upaya penanganan wabah Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
Sektor prioritas tersebut mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,4 persen dari total ULN Pemerintah), sektor konstruksi (16,4 persen), sektor jasa pendidikan (16,3 persen), sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen, serta sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (11,6 persen).
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bank Dunia Sebut Indonesia Masuk 10 Negara dengan Utang Luar Negeri Terbesar, Ini Kata Pemerintah"