Hal tersebut digelar demonstran sebagai lambang kecewa karena wakil rakyat tak bisa ditemui.
Dilansir Tribunnewswiki dari Kompas.com, seluruh anggota DPRD Ponorogo saat itu sedang dalam kunjungan ke luar kota, seperti di Majalengka, Cirebon, dan Purwakarta.
Sang orator meneriakkan, untuk menggelar salat jenazah sebagai perwujudan matinya hati nurani wakil rakyat.
"Mari kita melaksanakan salat jenazah sebagai perwujudan hati nurani wakil rakyat yang telah mati. Gedung DPRD ini tidak berpenghuni dan tidak berfungsi lagi," ujar orator tersebut.
Mahasiswa meminta kepada Plt Sekwan DPRD Ponorogo, Suharjono agar para pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo bisa bertatap muka dengan para mahasiswa setelah kembali dari kunjungan kerja.
Baca: Massa Marah Bakar Halte TransJakarta Sarinah dalam Aksi Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta Pusat
Baca: Mahasiswanya Ikut Demo Tolak UU Cipta Kerja, Dosen Ini Siap Berikan Nilai A
Plt Sekwan DPRD Ponorogo Suharjono mengatakan, seluruh anggota DPRD Ponorogo baru akan pulang dari kunjungan kerja pada Jumat (9/10/2020) malam.
Suharjono menambahkan, para pimpinan baru bisa ditemui pada Senin (12/10/2020).
Sebelumnya diketahui, ada aksi dorong yang terlihat dalam demo mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Ponorogo.
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang turun aksi tersebut ingin bertemu dengan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo.
Mereka ingin menyampaikan aspirasi tentang pencabutan Omnibus Law UU Cipta Kerja oleh pemerintah pusat dan DPR RI.
"Omnibus Law ini hanya melenggangkan investor asing masuk ke Indonesia dan mempermudah korporasi untuk melakukan pembukaan lahan seluas-luasnya yang mengancam lingkungan hidup," kata Ketua PC PMII Ponorogo, Kharis Albastomy di tengah aksi.
Para demonstran meminta supaya pemerintah dan DPR RI membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca: Siswa SMA Kibarkan Bendera Merah Putih, Nyanyikan Lagu Padamu Negeri saat Demo Tolak Omnibus Law
Baca: Sisi Lain Demo Tolak UU Cipta Kerja: Mahasiswa Tercebur Selokan saat Aksi Dorong sampai Basah Kuyup
Pergerakan aksi turun ke jalan juga terjadi di Yogyakarta.
Bahkan replika celeng Merah 'Dewan Pengkhianat Rakyat' ikut warnai aksi tolak RUU Cipta Kerja.
Replika celeng merah terlihat diangkut oleh para pendemo tolak Omnibus Law di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kamis (8/10/2020).
Replika celeng merah atau babi berwarna merah ini bertuliskan keterangan 'dewan pengkhianat rakyat'.
Demonstrasi ini digelar oleh pergerakan Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI).
Dalam keterangan tertulis, Irsad Ade Irawan, selaku juru bicara MPBI menuturkan, UU Cipta Kerja yang disahkan DPR ini membawa kesengsaraan untuk masyarakat Indonesia.
Hal ini dikarenakan para buruh ini akan digaji dengan upah satuan waktu.
Irsad menuturkan, pihaknya menuntut panca azimat rakyat.
"Kami menuntut panca azimat rakyat, pertama cabut UU Omnibuslaw, pengaturan ketenagakerjaan kembali kepada UU 13/2003 tentang ketenaga kerjaan, penetapan UMP berdasar survey KHL, berikan BLT kepada seluruh pekerja, tunda pilkada 2020," tutur Irsad.
Juru bicara MPBI ini juga mengatakan, UU Omnibuslaw Cipta Kerja memuat 14 poin yang bertolak dengan keinginan buruh.
"Ada 14 poin yang tidak kami setujui dalam UU Omnibuslaw Cipta Kerja," kimbuh Irsad.
Untuk itu, pihaknya melayangkan mosi tidak percaya kepada Presiden, DPR, dan kepada seluruh partai politik.
Dikutip Tribunnewswiki dari Kompas.com, para demonstran terlihat mulai berkumpul pukul 11.00 WIB di sekitar DPRD DIY.
Artikel ini telah tayang di Surya.co.id dengan judul Tak Ditemui Anggota Dewan, Mahasiswa Salat Jenazah di Depan Gedung DPRD Ponorogo