Dalam beberapa kesempatan sidang Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia sering mendapat gempuran pertanyaan atau kritik terkait isu Papua dan HAM.
Di sidang Majelis Umum PBB, terbaru, negara Oseania, Vanuatu melemparkan kritiknya terhadap Indonesia terkait isu pelanggaran HAM di Papua.
Indonesia memang tak tinggal diam dengan kritik dari Vanuatu.
Indonesia membalas sikap Vanuatu dan menyatakan negara yang berada di Pasifik itu tak pantas mengurusi urusan negara orang lain.
Ramai Indonesia vs Vanuatu dipicu oleh Perdana Menteri negara tersebut, Bob Loughman yang mengungkit permasalah isu pelanggaran HAM di Papua.
Dalam sidang majelis umum PBB, sikap Vanuatu direspon cukup keras oleh Indonesia melalui perwakilan diplomat, Silvany Austin Pasaribu.
Meski begitu, respons Indonesia yang mencecar balik Vanuatu mendapat tanggapan negatif dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras).
Kontras menilai Indonesia terkesan tidak mengerti taktik berdiplomasi.
Hal itu disampaikan Koordinator Kontras, Fatia Maulidiyanti menanggapi respons Indonesia saat menjawab tuduhan yang dilontarkan Vanuatu terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua pada sidang PBB.
Baca: Vanuatu Kritik Indonesia Terkait Papua dan Isu HAM, DPR: Mereka Menghasut Dunia dan Sebar Hoaks
"Tentu saja Indonesia seakan-akan tidak mengerti konsep diplomasi yang baik seperti apa," ucap Fatia dikutip Tribunnewswiki.com dari Kompas.com.
Fatia mengungkapkan bahwa kata non-intervensi adalah kata mati dalam teori diplomasi.
Kata itu, menurut dia, menutup kritik dari negara lain untuk memberikan rekomendasi dan menutup komunikasi politik antarnegara.
Mantan Kepala Divisi Advokasi Internasional Kontras itu pun mempertanyakan untuk apa forum internasional seperti sidang PBB diselenggarakan apabila kata non-intervensi terus dilontarkan.
"Jika Indonesia selalu mengeluarkan kata non-intervensi pada saat ada negara lain yang mengritik atau mempertanyakan sikap Indonesia terkait situasi domestik," kata Fatia.
"Untuk apa ada forum internasional, seperti PBB, yang di mana forum tersebut dibangun untuk memperbaiki situasi sosial, politik, dan ekonomi negara anggotanya," tutur dia.
Baca: Terlalu Keras Respons Kritik Vanuatu, Amnesty International: Indonesia Tak Elegan Menjawab Tuduhan
Fatia menilai Indonesia justru semakin membenarkan terjadinya pelanggaran HAM dengan penggunaan kata tersebut secara terus-menerus setiap ada negara yang mengangkat isu Papua.
Sebab, langkah itu menimbulkan kesan tertutupnya akses informasi dan transparansi negara terhadap apa yang terjadi di Papua.
Lebih lanjut, ia pun berharap agar Indonesia lebih transparan dalam praktik diplomasinya terkait isu Papua.
"Seharusnya Indonesia dapat bersikap lebih transparan, tidak melulu menggunakan pola yang sama dalam diplomasinya menyangkut dengan Papua, sehingga tidak menjadi standar ganda ketika Indonesia pun bersuara lantang untuk kemerdekaan Palestina," ucap dia.
Dengan tegas, Diplomat perwakilan Indonesia Silvany Austin Pasaribu membantah tudingan tersebut dan meminta Vanuatu untuk tidak ikut campur permasalahan Papua.
Perdebatan di sidanh Majelis Umum PBB ini pun mendapat komentar dari perwakilan rakyat di negeri ini.
Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Politik dan Keamanan (Korpolkam), Azis Syamsuddin menyerukan agar Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman belajar tentang etika hubungan internasional.
Azis juga meminta Bob Loughman memahami dulu sejarah dan mengerti akan Papua secara mendalam agar tidak lagi mengulang kebiasaan ikut campur urusan Papua.
Baca: Indonesia Balas Kritikan Vanuatu di Sidang PBB soal Papua: Simpan Khotbah Itu untuk Anda Sendiri
Menurut Azis, ucapan Bob Loughman mengenai masalah Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di dalam sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) merupakan hal yang sangat tidak pantas, tidak etis dan tidak menghargai serta menghormati kedaulatan negara lain.
Azis menilai PM Vanuatu perlu memahami geografi, geopolitik dan geostratgi Indonesia sebagaimana di atur dalam norma dan hukum Hubungan International.
"Papua adalah bagian penting dari NKRI, dan hal ini sudah clear serta di kukuhkan oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 2504 (XXIV)."
"Fakta inilah yang perlu di hormati oleh Vanuatu maupun kelompok-kelompok yang berusaha memprovokasi keutuhan NKRI."
"Mungkin PM Vanuatu perlu belajar Ilmu Hubungan International sehingga memahami norma dan hukum secara benar," kata Azis pada Senin (28/9/2020).
Politikus Partai Golkar itu merasa heran dengan Negara Vanuatu yang kerap melontarkan masalah Papua sejak tahun 2016 hingga sidang Umum PBB ke 75 tahun 2020 saat ini.
Azis mengatakan jangan sampai isu yang dilontarkan merupakan sebuah pesanan atau tidak berdasar yang akan berdampak pada Negara Vanuatu tersebut nantinya.
"Sudah jelas dalam PBB kita sepakat bahwa seluruh anggota PBB menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan Perdamaian Dunia."
"Vanuatu justru menghasut Dunia dan menyebarkan hoaks kepada dunia. Ada apa, apakah mereka Pro Separatis?," ujarnya.
Azis menekanan agar Vanuatu perlu belajar etika dari konsep ASEAN sehingga bisa menerapkan nilai-nilai peradaban yang baik tanpa mengintervensi apa lagi menuduh sesama negara berdaulat.
Baca: Benny Wenda Diusir dari Ruang Sidang Umum PBB, Nyelinap lewat Utusan Vanuatu: Kesaksian Delegasi RI
Di saat yang sama Azis mengapresiasi tanggapan melalui hak jawab oleh Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu.
Sebagaimana diketahui Diplomat muda Indonesia memberi respon terhadap Perdana Menteri Vanuatu melalui hak jawab.
"Jika level Perdana Menteri Vanuatu tidak ingin dipermalukan oleh diplomat muda Indonesia, maka Vanuatu harus mulai belajar menghormati norma-norma international."
"Saya mengapresiasi dan mendukung strategi dan langkah Kemlu dalam hal ini," pungkas Azis.
Sebagian artikel tayang di Kompas.com berjudul Soal Respons Indonesia ke Vanuatu, Kontras: Indonesia Seakan Tak Mengerti Konsep Diplomasi Baik