Dari 854.984 pemilih yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Demak pada 14 September 2020, 7.178 di antaranya dianggap berpotensi menimbulkan pemilih ganda.
Dugaan itu mencuat karena adanya temuan kesamaan nama, tempat tinggal, tanggal lahir, nomor induk kependudukan (NIK).
Tak hanya pemilih ganda, Bawaslu Demak juga menemukan delapan pemilih 'ghaib' invalid atau belum lahir yang tercantum di DPS, mereka tercatat kelahiran tahun 2989, 2992 dan 2976.
Selain itu juga ditemukan 10 pemilih masih berumur di bawah 17 tahun dan belum menikah.
“Dari 7.178 pemilih berpotensi ganda, dipastikan sebanyak 1.130 orang adalah pemilih ganda, karena baik NIK maupun namanya sama,” kata Ketua Bawaslu Demak Khoirul Saleh kepada Kompas.com, Rabu (30/9/2020).
Baca: Soal Pilkada 2020, Gus Mus: Tampaknya Pemerintah Yakin dengan Kemampuannya Menanggulangi Pandemi
Terkait temuannya ini, Bawaslu Demak meminta KPU Demak agar segera menindaklanjutinya, baik yang diduga berpotensi ganda maupun invalid.
Jangan sampai daftar pemilih bermasalah itu, nantinya menjadi persoalan di kemudian hari. “Pemilih yang masuk DPS tanggung jawab kita bersama untuk mencermatinya. Masih ada waktu bagi KPU Demak untuk menyelesaikan dan memperbaiki DPS ini,” ujar Khoirul.
Sementara itu, Ketua KPU Demak Bambang Setya Budi menyatakan telah menerima masukan dari Bawaslu Demak atas temuannya itu.
KPU Demak akan memverifikasi secara hati-hati, karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu ternyata invalid.
“Selama data yang disampaikan valid dan benar serta sesuai fakta di lapangan, kami akan menindaklanjutinya dalam DPS Hasil Perbaikan,” kata Bambang.
Bambang melanjutkan, sesuai tahapan Pilkada Demak, setelah penetapan DPS pada 14 September 2020, KPU Demak menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat untuk mencermati DPS yang telah diumumkan.
Terhitung sejak 19 -28 September 2020, KPU Demak telah mengadakan uji publik DPS mulai tingkat desa hingga kabupaten, guna penyusunan daftar pemilih tetap (DPT).
“DPT yang berkualitas adalah tanggung jawab semua pihak baik KPU, Bawaslu, peserta Pilbup Demak dan seluruh masyarakat,” sebut Bambang.
Menilik besaran biaya awal kampanye anak dan menantu Jokowi hingga keponakan Jokowi, berikut rinciannya.
Komisi Pemilihan Umum ( KPU) menerima laporan awal dana kampanye (LADK) pasangan calon kepala daerah peserta Pilkada 2020.
Ada sejumlah pasangan calon kepala daerah yang telah diketahui besaran dana awal kampanyenya, berdasarkan informasi di situs resmi KPU RI di infopemilu. kpu.go.id.
Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang berpasangan dengan Teguh Prakosa di Pilwalkot Surakarta, menyerahkan besaran LADK sebesar Rp 25 juta.
Sementara, pesaing Gibran-Teguh yang mencalonkan diri dari jalur perseorangan, Bagyo Wahyono dan Suparjo Fransiskus Xaverius, sementara ini LADK-nya masih tertulis 0.
Menantu Jokowi, Muhammad Bobby Afif Nasution, yang berpasangan dengan Aulia Rachman di Pilwalkot Medan, melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp 50 juta.
Baca: Kampanye Virtual, Ini Solusi Gibran untuk Warga Solo yang Kena Dampak Pandemi Covid-19
Sedangkan Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi, sebagai lawan Bobby-Aulia melaporkan dana awal kampanye yang jauh lebih kecil, sebesar Rp 1.125.000.
Adapun putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Siti Nurazizah, yang berpasangan dengan Ruhamaben di Pilwalkot Tangerang Selatan, melaporkan dana awal kampanye Rp 1 juta.
Di Pilwalkot Tangerang Selatan, pasangan Muhamad-Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo juga melaporkan LADK sebanyak Rp 1 juta.
Rahayu diketahui sebagai keponakan dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Kemudian, adik Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Titik Masudah, yang menjadi calon wakil bupati Mojokerto berpasangan dengan Pungkasiadi, melaporkan dana awal kampanye sebesar Rp 100.000.000.
Di Kota Makassar, adik Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muh Zunnun Armin, melaporkan LADK sebesar Rp 10 juta
Sementara, adik Ratu Atut Chosiyah yang juga calon petahana bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, yang berpasangan dengan Pandji Tirtayasa melaporkan dana awal kampanye sebanyak Rp 1 miliar.
Komisioner KPU RI Evi Novida Ginting Manik mengatakan, pasangan calon kepala daerah yang LADK-nya tertulis 0 di infopemilu.kpu.go.id berarti belum menginput data dana awal kampanye mereka.
"Seharusnya ada, tapi karena yang menginput adalah paslon/tim sendiri makanya kemungkinannya mereka balum input," kata Evi kepada Kompas.com, Selasa (30/9/2020).
Untuk diketahui, Pilkada Serentak 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Masa kampanye berlangsung selama 71 hari, dimulai sejak 26 September dan berakhir 5 Desember 2020.
Sementara, hari pemungutan suara Pilkada rencananya akan dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember.
Menantu Presiden Joko Widodo ( Jokowi), Muhammad Bobby Afif Nasution, secara resmi maju menjadi Calon Wali Kota (Cawalkot) Medan.
Suami Kahiyang Ayu tersebut menggandeng Aulia Rachman sebagai pasangan.
Sebagai salah satu syarat pencalonannya, Bobby menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berdasarkan laporan tersebut, Bobby diketahui memiliki total harta kekayaan sebesar Rp 54,86 miliar atau tepatnya Rp 54.861.280.543.
Angka kekayaannya tersebut dilaporkan ke KPK pada 28 Agustus 2020 lalu.
Aset terbesar milik Bobby bersumber dari kepemilikan properti.
Ada 8 bidang tanah dan bangunan yang dilaporkan Bobby Nasution dengan nilai sebesar Rp 34,17 miliar.
Properti milik Bobby tersebut berada di Kota Medan, Jakarta, dan Kabupaten Deli Serdang.
Baca: Rajin Kritik Jokowi, Namun Ikut Dukung Gibran di Pilkada 2020 Kota Solo: Ini Penjelasan Fahri Hamzah
Salah satu properti milik Bobby berupa tanah dan bangunan seluas 726/400 meter persegi di Kota Jakarta Selatan dengan taksiran nilai Rp 14 miliar.
Bobby menjelaskan, semua harta berupa tanah dan bangunan tersebut merupakan hasil sendiri.
Dirinya memastikan semua kekayaannya bukan berupa warisan ataupun hibah.
Untuk aset berupa alat transportasi dan mesin, Bobby Nasution diketahui memiliki 5 kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua.
Kendaraan yang dimilikinya yakni Honda Accord CVT tahun 2020 senilai Rp 680 juta, Toyota Kijang Innova tahun 2018 senilai Rp 280 juta, Mitsubishi Lancer tahun 2008 senilai Rp 160 juta, Suzuki ST100 tahun 1996 senilai Rp 15 juta, Nissan Juke tahun 2012 senilai Rp 120 juta.
Kemudian, Bobby hanya melaporkan kepemilikan atas motor Yamaha Z8D Mio tahun 2008 dengan taksiran harga Rp 5 juta.
Bobby juga melaporkan kepemilikan aset lain berupa surat berharga senilai Rp 10,5 miliar.
Selanjut, beruapa kas dan setara kas sebesar Rp 8,29 miliar.
Sebagaimana laporan di LHKPN, Bobby mengaku tidak memiliki hutang sama sekali.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bawaslu Temukan Ribuan Pemilih Ganda di DPS Pilkada Demak" dan "Ini Besaran Dana Awal Kampanye Anak dan Menantu Jokowi hingga Ponakan Prabowo"