Redfield menduga masker dapat melindungi seseorang dari Covid-19 secara lebih baik daripada vaksin yang kelak diproduksi. Hal ini dikatakannya di depan Kongres pada bulan ini.
"Jika semua melakukannya (menggunakaan masker), pandemi akan selesai dalam delapan sampai dua belas pekan," kata Redfield dikutip dari NBC News.
Dilansir dari NBC News, (29/9/2020), sebagian besar pejabat kesehatan setuju bahwa masker penting untuk menghentikan penyebaran virus corona.
Namun, Trump berulang kali meragukan manfaat penggunaan masker.
Di sisi lain, Redfield semakin khawatir karena Presiden Donald Trump berbagi informasi yang keliru mengenai pandemi kepada masyarakat.
Baca: Kaya dan Raja Bisnis, Donald Trump Diklaim Tak Pernah Bayar Pajak Penghasilan Selama 10 Tahun
Baca: Kematian akibat Covid-19 di AS Tembus 200.000 Jiwa, Donald Trump: Memalukan
Redfield mengatakan Dr. Scott Atlas, anggota baru Satuan Tugas Penanganan Virus Corona, memberi Trump data menyesatkan mengenai beberapa hal, termasuk mempertanyakan kemanjuran penggunaan masker, kerentanan anak muda terhadap Covid-19, dan keuntungan potensial dari kekebalan kelompok.
"Semua yang dia katakan keliru," kata Redfield
Dia mengatakan Atlas adalah ahli neuroradiologi yang tidak memiliki latar belakang keilmuan tenyang penyakit menular ataupun kesehatan masyarakat. Atlas bergabung dengan Satuan Tugas Gedung Putih pada Agustus lalu.
Sebelum bergabung di Satuan Tugas, Atlas adalah tamu rutin Fox News dan mendorong negara itu agar dibuka.
Pandangan Atlas selaras dengan pendapat Trump kala pandemi.
Atlas menjadi pakar kesehatan yang menghabiskan sebagian besar waktunya dengan Trump.
Baca: Donald Trump Sebut China Melepaskan Virus Corona, China: Tuduhan Tak Berdasar, demi Tujuan Politik
Namun, banyak pakar kesehatan lainnya yang khawatir dengan apa yang disarankan Atlas kepada Trump.
Atlas kemudian buka suara, "Semua yang saya katakan berasal langsung data dan sains. Ini menegaskan apa yang dikatakan ilmuwan kesehatan terkemuka dunia, termasuk mereka yang ada di Stanford, Harvard, dan Oxford."
Sementara itu, Trump menyebut pandemi di AS akan segera berakhir, tetapi dibantah oleh Redfield.
"Kita belum mendekati akhir," kata Redfield.
Donald Trump mengatakan kematian akibat Covid-19 yang mencapai 200.000 jiwa di AS sebagai hal yang "memalukan".
Trump mengatakannya ketika menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai pencapaian AS dalam melawan pandemi Covid-19.
Ketika berangkat ke acara kampanye pemilihan di Pittsburg, Trump berkata, "Saya pikir jika kita tidak menanganinya dengan tepat dan benar, kalian akan melihat 2,5 juta kematian."
Baca: Donald Trump Kecam China hingga Minta Tanggung Jawab karena Covid-19 Menewaskan 200 Ribu Warganya
Dilansir dari The Guardian, (23/9/2020), AS saat ini masih menjadi negara dengan angka kematian akibat Covid-19 terbanyak di dunia.
Di belakang AS ada Brazil yang jumlah kematiannya berselisih 60.000 dari AS.
Jumlah kematian di AS pada Selasa, (22/9/2020), mencapai 200.768.
Pemerintah AS dikritik karena tidak bertindak lebih cepat dan tegas dalam menghentikan penyebaran virus corona.
Sementara itu, total kasus Covid-19 di AS mencapai hampir 6,9 juta.
Ada kekhawatiran bahwa musim dingin yang segera tiba di AS akan membuat virus menyebar lebih cepat karena masyarakat akan lebih sering di dalam rumah.
Baca: Donald Trump Dapat Kiriman Amplop Beracun, Begini Nasibnya Sekarang
Trump juga menyalahkan China dan berkata bahwa negara itu seharusnya "menghentikan corona di perbatasan".
Dia juga mengatakan, "China membiarkan hal ini terjadi, dan ingat hal itu saja."
Jumlah total kasus Covid-19 yang terkonfirmasi di China mencapai 85.307, sedangkan kematian berjumlah 4.634.
Dalam pidato video di majelis umum PBB, Trum berkata PBB harus mengambil tindakan terhadap China.
Baca: Jadi Negara Pertama Covid-19, China Sudah 6 Bulan Nihil Kasus Lokal Virus Corona, Apa Rahasianya?
Dia menyerukan agar Beijing dimintai pertanggungjawaban oleh PBB karena "melepaskan virus".
Trump secara keliru juga mengklaim bahwa WHO "nyaris dikendalikan China".
Perwakilan China di PBB, Zhang Jun, mengatakan negaranya menolak "tuduhan tak berdasar" itu.