Laporan dugaan ini diajukan oleh sebuah lembaga observatori bernama Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris.
Menanggapi hal ini, Kementerian Pertahanan Armenia melakukan pengecekan berkas-berkas laporan, dilansir Reuters, Senin (28/9/2020).
Secara terpisah, pihak Azerbaijan menepis laporan tersebut dan menyebutnya sebagai omong kosong.
Hikmet Hajiyev, Staf Kebijakan Luar Negeri Presiden Azerbaijan menepis adanya dugaan pejuang Suriah di pihak militernya.
Baca: Republik Azerbaijan Umumkan Kondisi Darurat Militer dalam Bentrokan di Nagorno-Karabakh
Baca: Update Konflik Armenia - Azerbaijan di Nagorno-Karabakh: 23 Tentara Tewas, 100 Lebih Warga Terluka
Setidaknya sejumlah tentara dan warga sipil tewas dalam bentrokan di Nagorno-Karabakh, insiden terparah Armenia-Azerbaijan sejak 2016.
Konflik militer keduanya menghadirkan kekhawatiran atas stabilitas di wilayah Kaukasia Selatan, tempat jalur pipa yang membawa minyak bumi dan gas alam ke pasar internasional.
Nagorno-Karabakh, merupakan wilayah otonom yang jadi rebutan Armenia-Azerbaijan.
Wilayah ini sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia dan pernah mendeklarasikan kemerdekaan yang diberi nama Republik Artsakh.
Azerbaijan menganggap pemerintahan di Nagorno-Karabakh (di bawah kendali Republik Artsakh) merupakan kelompok separatis/pemberontak.
Sebaliknya, Armenia bersikukuh punya hak melindungi sebagian besar etnisnya yang berada di Nagorno-Karabakh.
Baca: Semakin Memanas, 16 Orang Tewas dalam Bentrokan Armenia - Azerbaijan di Nagorno-Karabakh
Baca: 16 Pekerja Tewas di Tambang Batu Bara di Songzao China
Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyerukan rakyatnya siaga dan bersiap untuk mempertahankan tanah air mereka.
"Bersiaplah untuk mempertahankan tanah air kita yang diberkati," kata Pashinyan di Facebook.
Pemerintah Armenia akan mempertimbangkan "mobilisasi parsial" dari pasukan cadangan dan mengumumkan darurat militer.
Presiden Republik Artsakh (Nagorno-Karabakh), Araik Harutyunyan mengumumkan wilayahnya dalam kondisi darurat pada sesi pertemuan di daerah kantong perlawanan Stepanakert, Minggu (27/9/2020).
“Saya mengumumkan darurat militer dan mobilisasi semua orang yang bertanggung jawab atas dinas militer dan berusia lebih dari 18 tahun,” kata Harutyunyan sebagaimana dilansir dari AFP.
Baca: Menlu China Wang Yi Dijadwalkan Mengunjungi Jepang Awal Oktober, Ada Apa?
Pengumuman tersebut dilontarkan Harutyunyan setelah pertempuran antara Azerbaijan dan Armenia pecah.
Diberitakan TribunnewsWiki.com sebelumnya, bentrokan militer antara Armenia dan Azerbaijan menelan 23 korban jiwa dan lebih dari 100 warga sipil lainnya terluka.
Nagorno-Karabakh, sebuah wilayah otonom yang sebagian besar dihuni oleh etnis Armenia ini pernah mendeklarasikan kemerdekaan negara baru yang diberi nama Republik Artsakh.
Azerbaijan menganggap pemerintahan di Nagorno-Karabakh (di bawah kendali Republik Artsakh) merupakan kelompok separatis/pemberontak.
Sebaliknya, Armenia bersikukuh punya hak melindungi sebagian besar etnisnya yang berada di Nagorno-Karabakh.
Berdasarkan penulusuran TribunnewsWiki, Azerbaijan masih menganggap memiliki hak de jure atas wilayah Nagorno-Karabakh.
Pada 26 November 1991, parlemen Azerbaijan menghapus status otonom Nagorno-Karabakh.
Pada masa itu, pemerintah Azerbaijan turut menghapus administratif pemerintahan dan mengubahnya ke dalam rayon-rayon yakni: Khojavend, Tartar, Goranboy, Shusha, dan Kalbajar.
Sebagai respons atas kebijakan pemerintah Azerbaijan, masyarakat yang tinggal di Nagorno-Karabakh (yang mayoritas merupakan warga etnis Armenia) mencetuskan kemerdekaan mereka dengan mendirikan Republik Artsakh.
Namun, sejumlah pemimpin Azerbaijan menyebut gerakan ini sebagai tindakan separatis.
Baca: 127 Ribu Pekerja di Victoria Australia Mulai Berangkat ke Kantor Senin Besok
Baca: Angka Kasus Covid-19 Turun, Negara Bagian Victoria di Australia Longgarkan Kebijakan Lockdown
Banyak pemberitaan menyebut penduduk Armenia di Nagorno-Karabakh merupakan 'kelompok separatis Armenia' yang ingin mendirikan negara baru.
Sampai saat ini status Nagorno-Karabakh secara de facto berada di bawah kendali Republik Artsakh.
Kendati demikian, Republik Artsakh memiliki sedikit pengakuan internasional.
Pada 26 November 1991, Azerbaijan membuat klaim dengan membubarkan republik ini berdasarkan payung hukum yang dikeluarkan.
Nagorno-Karabakh (Republik Artsakh) sebagian besar masih di bawah kendali dari Artsakh Defense Army (militer Nagorno-Karabakh).
Diketahui, orang-orang Armenia di Republik Artsakh mendapat bantuan dari pemerintah Armenia untuk menahan okupasi Azerbaijan.
Konflik keduanya pecah pada 1987 dan memuncak pada 1991.