Pasalnya, bos Djarum tersebut mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Jokowi untuk tidak melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta lagi.
Padahal pelaksanaan PSBB kali ini dilakukan sebagai langkah ketat untuk menekan penyebaran Covid-19 yang semakin tinggi setiap harinya.
Sejalan dengan pemerintah, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai, PSBB DKI Jakarta merupakan tindakan yang memang harus dilakukan guna meredam penyebaran Covid-19.
Oleh karenanya menurut dia, keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak lagi perlu diperdebatkan.
Hal ini karena angka penyebaran Covid-19 di Ibu Kota masih tinggi.
Tulus pun menyoroti penolakan yang dilakukan oleh Budi Hartono.
Keputusan itu dianggap merefleksikan besarnya kepentingan bisnis orang terkaya di Indonesia itu.
Baca: Bos Djarum-BCA dan Orang Terkaya di Indonesia Ini Surati Presiden Jokowi: Tolak PSBB Total Jakarta
Baca: Gara-gara Virus Corona, Harta Kekayaan Bos Djarum Budi Hartono Lenyap Rp 71,3 Triliun
"Penolakan Budi Hartono terhadap pelaksanaan PSBB tersebut lebih mencerminkan kepentingan bisnisnya, terutama bisnis zat adiktif (rokok)," ujarnya, dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2020).
Melambungnya jumlah positif Covid-19 di Jakarta, dinilai Tulus diakibatkan oleh dua hal utama.
Pertama, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dinilai terlalu cepat membuka aktivitas perekonomian.
"Sementara aspek pengendalian belum memenuhi syarat sebagaimana standar yang ditetapkan WHO," katanya.
Lalu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan juga disebut masih rendah.
Sehingga, angka penyebaran Covid-19 pun masih tinggi.
"Oleh karena itu, PSBB Jakarta edisi September 2020 harus menjadi pertaruhan terakhir untuk mengendalikan wabah Covid-19 di Jakarta," ucapnya.
Sebelumnya, Orang terkaya RI, Budi Hartono, menyurati Presiden RI Joko Widodo terkait diberlakukannya kembali PSBB yang mulai berlangsung hari ini.
Dalam suratnya, pemilik konglomerasi bisnis Djarum Group ini menilai pemberlakuan PSBB oleh Gubernur DKI bukan langkah yang tepat.
Menurut Budi, ada beberapa alasan yang terbukti tidak efektif menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta dengan melakukan PSBB.
Dia pun tak segan melampirkan diagram pertumbuhan infeksi yang masih meningkat saat PSBB.
Negara yang berhasil menurunkan tingkat infeksi justru melalui measure. circuit breaker.
"Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB, tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik," tulis Budi Hartono dalam suratnya yang diekspos dalam Instagram Mantan Duta Besar Polandia, Peter F Gontha, @petergontha, Minggu (13/9/2020).
Baca: Larangan Ojek Online dan Pangkalan saat PSBB Ketat di Jakarta, Jika Melanggar Akan Dapat Sanksi
Baca: 17 Aturan Baru yang Wajib Dipatuhi Warga Selama PSBB Jakarta, Isolasi Mandiri Dihapuskan
Alasan lainnya, kapasitas rumah sakit DKI Jakarta tetap akan maksimum dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi.
Budi menyebut, seharusnya Pemerintah harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
Dia melampirkan gambar tempat isolasi di Port Singapura.
Di mana pemerintah negara itu membangun kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bos Djarum Surati Jokowi Tolak PSBB, YLKI: Mencerminkan Kepentingan Bisnisnya"