Cepatnya laju penambahan kasus positif Covid-19 membuat Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bergerak untuk "menarik rem" PSBB Total demi menekan laju penularan.
Namun, keputusan Anies menghadirkan pro-kontra baik di kalangan pejebat negara sendiri dan juga masyarakat.
Beberapa menteri misal Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, ucapan Anies terkait PSBB berakibat pada rontoknya IHSG, meski pada Jumat (11/9/2020), pasar modal kembali rebound pasca terkoreksi di angka 4000-an.
Selain itu, sindiran juga datang dari Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil terkait PSSB di DKI Jakarta.
Sama seperti Airlangga, Gubernur Jabar Ridwan Kamil juga menyoroti ucapan Anies yang dianggap membuat lari uang sekitar 300 triliun di pasar modal Indonesia atau IHSG.
Setelah dari pejabat pemerintahan, kini PSBB DKI Jakarta juga kabarnya mendapat penentangan dari golongan pengusaha.
Tak tanggung-tanggung, kali ini sentilan untuk Anies disebut datang langsung dari orang terkaya di Indonesia Robert Budi Hartono.
Baca: Pengamat Sebut Resesi Dipastikan Terjadi Akibat PSBB Jakarta, Tetapi Langkah Anies Harus Dilakukan
Baca: Wali Kota Tangsel Belum Adakan PSBB Ketat Seperti Jakarta, Sebut Wilayah Masih Aman
Robert Budi Hartono yang merupakan bos PT Djarum dan BCA ini menyurati langsung Presiden Jokowi dan menilai penerapan PSBB DKI Jakarta tidak efektif.
Surat Budi Hartono yang ditujukan kepada Kepala Negara ini diunggah oleh pengusaha sekaligus Mantan duta besar Indonesia untuk Polandia, Peter F Gontha lewat akun Instagram-nya, @petergontha, Sabtu (12/9/2020).
"Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI, September 2020," tulis Peter Gontha dalam postingannya.
Dalam surat untuk Presiden Jokowi tersebut, Budi Hartono menyatakan tidak sepakat dengan penerapan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta.
Budi Hartono memiliki dua alasan utama kenapa tidak menyetujui rencana PSBB di Jakarta.
Menurutnya, PSBB yang pernah dilaksanakan di Jakarta sebelumnya, terbukti tidak efektif dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi.
Alasan kedua, kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukannya PSBB lagi.
Baca: Perusahaan Boleh Beroperasi Saat PSBB Jakarta Diberlakukan Lagi, Asal Memenuhi Syarat Ini
Baca: PSBB Ketat Diberlakukan di Jakarta Senin Depan, Simak Aturan Lengkap Penerapannya di Kantor
Masih dari suratnya, Budi Hartono juga memberikan sejumlah usulan agar laju peningkatan infeksi Covid-19 bisa terkendali.
Misalnya, penegakan aturan dan pemberian sanksi serta meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat, termasuk menjaga perekonomian sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian dapat terus menjaga kesinambungan hingga pandemi berakhir.
Budi Hartono juga membeberkan, masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.
Sayangnya hingga berita ini diturunkan, General Manager of Corporate Communication PT Djarum, Rudianto Gunawan belum membalas konfirmasi terkait isi unggahan Peter Frans Gontha tersebut.
11 September 2020
Kepada yang terhormat:
Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Dengan hormat,
Perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan masukan untuk Bapak pertimbangkan.
Kami membaca di pemberitaan, Gubernur DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020.
Alasan atas pemberlakuan tersebut dikarenakan:
1. semakin besarnya kasus positif Covid-19 di masyarakat di DKI Jakarta.
2. Kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.
Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB Kembali itu tidak tepat.
1. Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta.
(Bukti terlampir — Chart A negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker).
Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik.
(Bukti terlampir — Chart B - DKI Jakarta)
2. Kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi.
Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus.
(Contoh Solusi terlampir : ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanangan medis.
Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2 minggu — Photo 1 - karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga).
Sebagai Informasi kepada Bapak Presiden, Our World In Data (salah satu organisasi terkemuka dalam hal global covid research), menunjukan Indonesia, bersama South Korea, Taiwan, Lithuania adalah negara negara yang disebut berhasil meredam
Adapun perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya dan di DKI Jakarta pada khususnya adalah sebagai berikut:
1. Penegakan aturan dan pemberian sanksi sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal.
Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta.
Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersama-sama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.
3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal Testing, Isolasi, Tracing dan Treatment.
Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal Isolasi dan Contact Tracing.
4. Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir.
Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat, yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain lain.
Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19.
Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu.
Di antaranya adalah lembaga survei Vox Populi, CPCS (Centre for Political Communication Studies) dan Indo Barometer, dimana masyarakat rata rata di atas 80% tidak menghendaki adanya PSBB kembali.
Robert Budi Hartono merupakan anak kedua dari pendiri perusahaan Djarum.
Robert Budi Hartono lahir di Semarang, 28 April 1940.
Robert Budi Hartono memiliki nama asli Oei Hwie Tjhong.
Ia merupakan anak kedua dari Oei Wie Gwan.
Baca: Bambang Hartono
Baca: Robert Budi Hartono
Kakaknya bernama Michael Bambang Hartono atau Oei Hwie Siang.
Robert Budi Hartono kemudian menikah dengan Widowati Hartono dan dikaruniai tiga orang anak.
Tiga anaknya bernama Victor Hartono, Martin Hartono dan Armand Hartono.
Setelah ayahnya meninggal, Robert Budi Hartono dan sang kakak menerima warisan berupa pabrik Djarum.
Perusahaan rokok Djarum pada awalnya dirintis oleh ayhnya.
Ayahnya membeli Djarum Gramophon pada tahun 1951 yang bergerak di bidang kretek.
Saat sukses di pasaran, terdapat musibah yang menimpa.
Pabrik Djarum milik ayah Robert Budi Hartono terbakar.
Hingga tak lama kemudian, sang ayah meninggal dunia.
Di tangan Robert Budi Hartono dan kakaknya, Djarum Group sukses.
Keduanya pun kini melebarkan bisnisnya ke banyak sektor seperti perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia.
Tak hanya di Djarum, Robert Budi Hartono dan Michael Bambang Hartono juga menjadi pemegang saham terbesar di Bank Central Asia (BCA).
Mereka berdua melalui Farindo Holding Ltd. menguasai 51 % saham BCA.
Selain itu, Robert Budi Hartono dan sang kakak juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektare di Kalimantan Barat.
Ia juga memiliki sejumlah properti di antaranya pemilik Grand Indonesia dan perusahaan elektronik.
Bersama kakaknya, Robert Budi Hartono juga memproduksi elektronik di perusahaan Polytron.
Melalui perusahaan yang baru dibuat yakni Ventures Global Prima Digital, mereka juga membeli Kaskus.
Sebagian artikel tayang di Tribunnewswiki.com berjudul Isi Surat Budi Hartono, Orang Terkaya di Indonesia ke Jokowi tentang Penerapan Kembali PSBB Jakarta