Trump juga berkata kepada wartawan bahwa situasi saat ini "sangat buruk".
Kedua pihak mengerahkan pasukan tambahan di sepanjang area perbatasan setelah pertempuran pada Juni lalu yang menewaskan 20 tentara India.
Dilansir dari Reuters, (5/9/2020), Menteri pertahanan India dan China melakukan pembicaraan di Moskow pada Jumat, (4/9/2020).
Ini adalah pertemuan politik secara tatap muka yang tertinggi sejak situasi di perbatasan memanas pada Mei lalu.
Dalam pertemuan itu, Menteri Pertahana China Wei Fenghe berkata kepada Menteri Pertahanan India Rajnath Singh bahwa New Delhi bertanggung jawab penuh atas ketegangan di perbatasan saat ini, menurut surat kabar Global Times yang didukung pemerintah China.
Baca: India Butuh Dana Besar untuk Lawan China, tapi Ekonomi Ambruk Akibat Pandemi Covid-19
Rajnath Singh melalui akun Twitter miliknya bercuit bahwa pertemuan itu berlangsung selama 2 jam dan 20 menit, tetapi tidak memberikan perincian lebih lanjut.
Sebuah sumber pemerintah AS berkata kepada Reuters di Washington bahwa AS menilai China dan India tidak ingin melanjutkan perselisihan hingga menjadi perang.
Trump dalam sebuah keterangan singkat di Gedung Putih mengatakan AS sedang melakukan pembicaraan dengan kedua negara itu mengenai apa yang bisa dilakukan untuk membantu meredakan ketegangan.
"Kami siap membantu terkait China dan India. Jika kami bisa melakukan sesuatu, kami ingin sekali terlibat dan membantu," kata dia dikutip dari Reuters.
Trump sudah pernah menawarkan diri sebagai penengah antara China dan India.
Namun, China mengatakan tidak perlu pihak ketiga sebagai penengah dan India juga tidak tertarik pada ide tersebut.
Baca: Pentagon Sebut China Akan Gandakan Jumlah Hulu Ledak Nuklirnya, Kemenlu China Membantah
Sementara itu, India dan China pada Sabtu, (5/9/2020), mengatakan bersedia bekerja sama untuk mengurangi ketegangan di perbatasan yang disengketakan.
Keduanya menyetujui bahwa "tak ada pihak yang harus mengambil tindakan lebih lanjut yang bisa memperunyam situasi atau memperluas masalah di wilayah perbatasan", kata Menteri Pertahanan India itu.
Sementara itu, Wei mengatakan kedua pihak harus memajukan perdamaian dan kestabulan dan bekerja untuk mendinginkan situasi yang memanas.
Namun, dia berkata bahwa tanggung jawab dari ketegangan belakangan ini terletak "sepenuhnya pada India".
China meminta India untuk menguatkan kendali atas pasukan garis depannya dan menahan diri dari tindakan provokatif.
Dalam konflik perbatasan, India tampil sebagai pihak yang dianggap tak akan mampu menyaingi China.
Baca: Kasus Covid-19 Global Tembus 25 Juta, Ada 78.761 Kasus Baru di India dalam Sehari, Kalahkan Rekor AS
Apa lagi jika mengingat ekonomi yang 'kocar-kacir' akibat pandemi Covid-19.
Ekonomi yang tengah berada di titik terendah akan membuat India berpikir panjang untuk mengnambil langkah agresif di perbatasan.
Data Global Times menunjukkan PDB India anjlok 23,9 persen dalam tiga bulan, hingga akhir Juni lalu.
Catatan ini merupakan rekor terburuk PDB triwulan sejak 1996.
Kondisi ekonomi yang anjlok tak bisa dilepaskan dari pandemi.
Kini India masih menjadi negara dengan korban terbesar ketiga di seluruh dunia.
Namun, tampaknya, PM Narendra Modi belum berupaya menutup kerugian.
Pemerintahannya justru terus melakukan pengeluaran besar, terutama di bidang pertahanan.
Narendra Modi menganggap langkah yang ia ambil masuk akal, melihat kondisi geopolitik India dengan China.
Namun, pakar ekonomi berkata sebaliknya.
Baca: Konflik China-India Lama Tak Disorot, Tiongkok Kirim Jet Tempur Siluman J-20 ke Perbatasan Himalaya
Kalaupun dipaksakan, India tidak akan bisa memberi dukungan lebih pada konflik dengan China di perbatasan.
Pada hari Senin (31/8), pasukan India sekali lagi secara ilegal melintasi Garis Kontrol Aktual (LAC) di tepi selatan Danai Pangong dan jalur gunung Reqin.
Mobilisasi pasukan melalui wilayah LAC membutuhkan biaya yang mahal dan dapat menghabiskan anggaran. Pasokan logistik dan kebutuhan lain, termasuk bahan bakar.
Tindakan semacam itu jelas akan menguras anggaran India.
Sebelumnya, Kepala Staf Pertahanan Jenderal Bipin Rawat, mengklaim bahwa pasukan India siap untuk ditempatkan di segala kondisi, termasuk musim dingin.
Namun klaim itu banyak diragukan mengingat kondisi ekonomi yang ada.
Justru pemerintah dianggap telah mengabaikan masyarakat miskin yang turut terimbas pandemi Covid-19.
India dianggap perlu menyadari betul dampak ekonomi yang nyata dari konflik perbatasan ini, termasuk jika perang terjadi nantinya.
Logistik dan segala pasokan militer akan terasa sangat mahal terlebih distribusi di musim dingin mendatang pastinya memerlukan usaha ekstra.
Jika pemerintah India belum mampu memulihkan kondisi ekonomi domestiknya, maka penanganan konflik perbatasan pun akan semakin sulit.