Sebelumnya, kalimat yang akhirnya menjadi kontroversi tersebut dikemukakan Puan saat dirinya mengumumkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat.
Puan mengatakan, rekomendasi untuk pilkada di Sumatera Barat diberikan kepada Mulyani dan Ali Mukhni.
Saat itu, Puan seolah-olah mengemukakan harapannya agar masyarakat Sumbar mendukungnya.
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila."
"Bismillahirahmannirrahim," ucap Puan saat pengumuman pasangan calon kepala daerah gelombang V secara virtual di Jakarta, Rabu (2/9/2020).
Setelah mengatakan hal tersebut, banyak pihak yang merasa Puan Maharani tak seharusnya mengatakan kalimat itu.
Baca: Jadi Ketua DPR Perempuan Pertama, Berapa Kekayaan Puan Maharani?
Baca: Mengenal Eri Cahyadi, Bakal Calon Wali Kota Surabaya, Dapat Restu PDIP Teruskan Program Risma
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta Ketua DPP PDIP Bidang Politik Puan Maharani meminta maaf kepada masyarakat Sumatera Barat.
Hal tersebut disampaikan juru bicara PKS Handi Risza, menyikapi pernyataan Puan yang meminta Sumbar mendukung negara Pancasila.
"Kami meminta Mbak Puan mencabut pernyataanya dan meminta maaf ke seluruh masyarakat Sumatera Barat."
"Khususnya kepada keluarga besar founding father bangsa ini," papar Handi lewat keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (2/9/2020).
"Jangan pernah ragukan nasionalisme masyarakat Sumbar yang telah berjuang melahirkan Pancasila dan berkorban bagi Keutuhan NKRI," tutur Handi.
Handi menyebut Puan yang saat ini sebagai Ketua DPR seakan lupa terhadap sosok pendiri bangsa dan penggagas Pancasila yang berasal dari Sumbar, seperti Bung Hatta, Sutan Syahril, dan Tan Malaka.
"Ini menunjukkan Pancasila lahir dari kekayaan budaya dan pemikiran para leluhur kami," papar Handi yang berasal dari Sumatera Barat.
Selain PKS, Kelompok Masyarakat Sumatera Barat pun akan melaporkan Puan pada hari ini, Jumat (4/9/2020).
Pasalnya, Pernyataan Ketua DPP PDIP Puan Maharani tentang “Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi mendukung negara Pancasila” tersebut dinilai kontroversial.
Masyarakat Minang akan melaporkan Puan Maharani ke Bareskim Polri, Jumat (4/9/2020) pukul 14.30 WIB atas penyataan yang dianggap menghina.
Sedangkan dari pihak partai yang menaungi Puan Maharani mengatakan, kalimat tersebut adalah harapan dan bukan hinaan.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatra Barat (Sumbar) Alex Indra Lukman menyebutkan bahwa pernyataan masyarakat Sumbar tidak pancasilais oleh Puan Maharani itu hanya untuk internal partai.
Menurutnya, pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Bidang Politik dan Keamanan yang kontroversi itu hanya meminta agar kader PDIP di Sumbar mempertahankan nilai-nilai pancasila.
Baca: Puan Maharani Upload Foto Wefie Bareng Prabowo Subianto & Megawati: Gitu Dong, Pak, Adem Lihatnya
Baca: Setelah Makan Soto Bersama Puan Maharani, Gibran Gelar Pertemuan Tertutup dengan 15 Tokoh PDIP Solo
Namun bagi sebagia orang, pernyataan tersebut dianggap kurang pantas diucapkan oleh Puan, terlebih ia juga kini sebagai Ketua DPR RI.
“Itu disampaikan Mbak Puan dalam rapat internal partai. Pesertanya adalah seluruh pengurus tingkat provinsi serta kabupaten dan kota. Kebetulan saja rapat yang digelar secara virtual itu bersifat terbuka,” ujarnya, Kamis (3/9/2020).
“Mbak Puan sebenarnya tengah menugaskan kami, jajaran pengurus PDIP di Sumatera Barat untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila terutama soal musyawarah dan mufakat yang berasal dari kearifan lokal masyarakat Minang. Inilah pesan dan harapan Mbak Puan,” ungkapnya.
Dikatakan Alex, soal musyawarah dan mufakat yang ditegaskan Puan Maharani itu terangkum dalam Sila ke-4 Pancasila.
Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Puan Maharani Didesak Minta Maaf, Kelompok Masyarakat Sumbar Tak Terima Ucapan yang Menyinggung