Organisasi bernama Palestinian Islamic Jihad (PIJ) ini memperingatkan otoritas Uni Emirat Arab dengan menyebut bahwa 'normalisasi' adalah tanda 'menyerah'.
Kelompok yang mendapat label 'teroris' oleh Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris, Jepang, Kanada, Australia dan New Zealand ini mengancam bahwa kesepakatan diplomatik UEA-Israel "tidak akan mengubah realitas konflik" di Timur Tengah.
Mohammed al-Hindi, pemimpin PIJ di Jalur Gaza menyebut bahwa perjanjian UEA-Israel adalah "kehancuran politik, strategi, dan moral Uni Emirat Arab".
Laporan Jerussalem Post, Jumat (14/8/2020) ini juga menyoroti komentar para militan ekstrim di Gaza.
Anggota 'Komite Perlawanan' -sebuah kelompok ekstrim lainnya- mengatakan perjanjian ini hanyalah bagian dari konspirasi Israel dan Uni Emirat Arab.
Baca: Palestina: Kesepakatan Diplomatik UEA-Israel adalah Pengkhianatan
"[Perjanjian] mereka menunjukkan adanya konspirasi di belakang orang-orang dan tujuan kami," katanya.
"Kami menganggap ini sebagai tikaman racun yang berbahaya bagi bangsa dan sejarah," tambahnya, dikutip dari Jerussalem Post, (14/8).
Hamas -sebuah kelompok yang didukung Iran- turut mengecam perjanjian tersebut.
Jubir Hamas, Hazem Qassem mengatakan kesepakatan diplomatik Israel-UEA hanya akan "membuat Israel melanjutkan agresinya terhadap Palestina".
"[Perjanjian] ini dapat mengabaikan hak-hak rakyat Palestina," kata juru bicara Hamas, Hazem Qassem.
Sementara itu, Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) menegaskan kepada UEA agar tidak ikut campur atas urusan Palestina.
Kepada UEA, Ashrawi mengatakan, "Tolong jangan bantu kami."
Anggota Komite Eksekutif PLO, Hanan Ashrawi, melalui Twitter mengatakan kesepakatan ini "membuka kontak-kontak rahasia antara UEA dan Israel".
"Alih-alih mencaplok Tepi Barat, Israel justru malah menguasai Uni Emirat Arab" katanya kepada The Jerusalem Post, Kamis (13/8).
"Ini adalah perkembangan yang sangat berbahaya yang membutuhkan tanggapan tidak hanya dari Palestina tetapi seluruh negara Arab,"tambahnya.
Menurut Ashrawi, perjanjian UEA-Israel melanggar Prakarsa Perdamaian Arab 2002, yang menyatakan bahwa negara-negara Arab hanya akan menjalin hubungan normal dengan Israel 'dalam konteks perdamaian yang komprehensif ketika adanya penarikan penuh Israel dari semua wilayah yang diduduki sejak 1967," kata pejabat itu.
Sejumlah orang-orang Palestina dan para simpatisan mengutuk kesepakatan UEA-Israel (yang dimediasi AS) dengan cacian di sejumlah akun di media sosial.
Baca: PM Yordania: Konsep Satu Negara atas Sengketa Wilayah Israel-Palestina adalah Solusi Demokratis
Dipantau Jerussalem Post, Kamis (13/8), mereka mengekspresikan kemarahan atas perjanjian tersebut, yang sebagian dari mereka menyebutnya sebagai 'Nakba baru'
Hari Nakba adalah Hari Peringatan tahunan untuk pengusiran bangsa Palestina yang mendorong terbentuknya Israel pada tahun 1948 .
Hari ini diperingati pada 15 Mei, satu Hari setelah tanggal Gregorian untuk Hari Kemerdekaan Israel (Yom Ha'atzmaut).
Sebagian dari mereka juga menyebut kesepakatan ini sebagai 'Bencana'.
Orang-orang pro-Palestina ini juga terlihat menggunakan berbagai kata untuk mendiskreditkan UEA dan para pemimpinnya.
Baca: Normalisasi Hubungan Diplomatik UEA-Israel, Apa yang Disepakati?
Berbagai karikatur juga memuat gambar yang nampak mendiskreditkan UEA, AS, dan Israel.
Misalnya dengan menyebut UEA sebagai 'Uni Emirat Zionis', 'anjing' dan 'pengkhianat'.
Sementara lainnya menyebut pengumuman itu sebagai 'Kamis hitam untuk orang Arab dan Palestina.'
Baca: Cucu Nelson Mandela Puji Langkah Turki Dukung Perjuangan Palestina
Otoritas Palestina mengecam perjanjian tersebut dengan menyebut UEA telah "mengkhianati Al-Aqsa, Yerusalem, dan perjuangan Palestina."
Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di Kota Ramallah, Tepi Barat, otoritas menyebut UEA tak punya hak untuk ikut campur tangan urusan Palestina.
"UEA tidak berhak berbicara atas nama rakyat Palestina," kata PA.
"Kami juga tidak akan mengizinkan pihak mana pun untuk ikut campur dalam urusan Palestina," tulis pernyataan tersebut.
PA menyerukan pertemuan dan desakan dari Liga Arab untuk menyatakan penolakannya terhadap kesepakatan tersebut.
"Pimpinan Palestina menganggap langkah ini sebagai penghancuran Prakarsa Perdamaian Arab dan Resolusi KTT Arab," tambah pernyataan itu.
Juru Bicara Presiden Palestina, Mahmoud Abbas bereaksi keras menentang adanya kesepakatan tersebut.
Abbas meminta kesepakatan tersebut ditarik kembali, dalam sebuah pernyataan setelah adanya pertemuan darurat dengan sejumlah otoritas Palestina.
Menyusul terbitnya kesepakatan tersebut, Kedutaan Besar Palestina untuk UEA ditarik pulang.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Palestina, Riad Malki, buntut protes perjanjian normalisasi dengan Israel.
Baca: PM Yordania: Konsep Satu Negara atas Sengketa Wilayah Israel-Palestina adalah Solusi Demokratis
Diketahui Palestina terkejut dan bereaksi setelah terbitnya normalisasi hubungan diplomatik UEA-Israel yang dimediasi oleh Amerika Serikat.
Melansir BBC, Palestina menjadi satu pihak yang dirugikan atas kebijakan tersebut, meski Israel berniat untuk menunda aneksasi Tepi Barat.
Jurnalis yang fokus pada isu-isu keamanan dan diplomasi timur tengah, Jonathan Marcus, mengatakan secara umum kesepakatan Israel-UEA tidak memberikan keuntungan bagi Palestina.
Perkembangan ini, kata wartawan BBC, hanya akan menimbulkan frustrasi di pihak Palestina, karena sekali lagi mereka terpinggirkan dalam upaya penyelesaian masalah Timur Tengah.
Sebelum adanya kesepakatan dengan UEA, Israel tidak punya hubungan diplomatik dengan negara-negara Teluk.
Meski demikian, Israel dan negara-negara Teluk sama-sama mengkhawatirkan pengaruh Iran di kawasan, yang mendorong kontak-kontak tidak resmi antara Israel dan negara-negara Teluk.
Ditanya mengenai kritik Palestina atas kesepakatan dengan Israel, Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash menyebut wilayah Timur Tengah sangat terkotak-kotak.
Ia telah menduga akan ada 'kebisingan' atas kebijakan yang dibuat.
"Kami mempertimbangkannya hingga sakit mengenai hal ini," ujarnya.
Namun demikian, pada akhirnya diputuskan, "mari kita lakukan".
Kementerian Luar Negeri Iran mengecam keras kesepakatan bersejarah hubungan diplomatik antara Uni Emirat Arab (UEA) dengan Israel.
Iran menyebut hubungan diplomatik UEA-Israel sebagai tusukan dari belakang terhadap umat Muslim.
Melalui siaran televisi pemerintah Iran, Jumat (14/8/2020), Kemenlu menyebut bahwa normalisasi hubungan kedua negara tersebut 'berbahaya' dan 'memalukan'.
Adapun Iran memperingatkan UEA agar jangan sampai ada campur tangan Israel dalam urusan politik di kawasan Teluk Persia.
"Pemerintah UEA dan lainnya harus bertanggungjawab atas konsekuensi kebijakan ini," tulis pernyataan tersebut dikutip dari Associated Press, Jumat (14/8/2020).
Dalam kesepakatan yang dicapai oleh Israel, UEA, dan Amerika Serikat, mereka setuju untuk membuka serta menjalin hubungan diplomatik sepenuhnya.
Baca: Mantan Petinggi Israel Terang-terangan Rayakan Ledakan Dahsyat di Beirut, Buat Rakyat Lebanon Geram
Satu hal yang dicapai adalah Israel akan menunda melakukan aneksasi Tepi Barat.
Pengumuman ini menjadikan UEA sebagai negara teluk pertama dan negara Arab ketiga yang mempunyai hubungan diplomatik aktif dengan Israel.
Tak tanggung-tanggung, Iran menyebut pembentukan hubungan diplomatik Israel dan UEA sebagai 'strategi bodoh'.
Tak hanya 'bodoh' Iran nampak muak dengan cara UEA dan menyebut kesepakatan yang dibuat sebagai 'pisau yang tajam sebelah' yang dapat menusuk punggung rakyat Palestina dan semua umat Muslim.
Menyusul pernyataan ini, Iran berencana akan memperkuat poros perlawanan di wilayahnya.
Baca: Perusahaan Perhiasan Israel Buat Masker Berbahan Emas dan Dilapisi Berlian, Jadi Termahal di Dunia
Iran mengartikan kesepakatan bersejarah ini sebagai kemenangan politik luar negeri bagi Presiden AS Donald Trump.
Sebagai informasi, Donald Trump membuat kebijakan luar negeri khususnya di Timur Tengah dalam kampanyenya untuk meraih dukungan dalam Pilpres November 2020.
Hossein Amirabdollahian, penasihat jubir legislatif Iran turut mengkritik kesepakatan tersebut melalui akun Twitternya, (14/8).
Baca: PM Yordania: Konsep Satu Negara atas Sengketa Wilayah Israel-Palestina adalah Solusi Demokratis
"Strategi baru UEA menormalkan hubungan dengan Israel adalah palsu, tidak menjaga keamanan dan perdamaian, justru melayani kejahatan Zionis yang sedang berlangsung," katanya.
Sementara itu, mantan kepala pengawal Revolusi Iran, Mohsen Rezaei menyebut UEA telah menjadikan dirinya sebagai 'Surga Israel selama 10 tahun terakhir.
"Tidak ada pejuang Muslim yang bersemangat, dan tidak ada orang Arab yang mengkhianati Palestina, kecuali tusukan dari belakang mereka (UEA)," katanya.
Uni Emirat Arab (UEA) mencapai kesepakatan dengan Israel untuk menormalkan hubungan diplomatik kedua negara.
Satu capaian dalam kesepakatan ini adalah Israel akan menunda rencana aneksasi sebagian besar wilayah Tepi Barat / West Bank.
Kesepakatan kedua negara ini merupakan perjanjian bersejarah ketika sebelumnya Israel tak memiliki hubungan dengan negara-negara Teluk.
Dibantu mediasi oleh Amerika Serikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed Al Nahyan "mengharapkan akan memajukan upaya mewujudkan perdamaian di Timur Tengah"
Kesepakatan ini diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dikutip dari BBC, Kamis (13/8/2020).
"Sekarang setelah kebekuan pecah, saya berharap makin banyak negara Arab dan Muslim mengikuti Uni Emirat Arab," ujarnya kepada wartawan di Gedung Putih.
Baca: Setelah Iran dan China, Kini Korea Utara Berani Beri Peringatan Perang Nuklir pada Amerika Serikat
Apa yang disepakati?
Dijadwalkan beberapa minggu ke depan, delegasi Israel dan UEA akan bertemu untuk menandatangani perjanjian bilateral di bidang investasi, pariwisata, penerbangan, dan telekomunikasi.
Tak berhenti di situ, keduanya juga akan menandatangani perjanjian di bidang teknologi, energi, layanan kesehatan, kebudayaan, lingkungan, dan pendirian kantor kedutaan.
"Membuka hubungan langsung antara dua masyarakat paling dinamis dan paling maju ekonominya di Timur Tengah akan mengubah wilayah ini melalui penambahan pertumbuhan ekonomi, memajukan inovasi teknologi, dan membentuk hubungan antar masyarakat yang semakin dekat," tertulis dalam pernyataan keduanya, Israel dan UEA.
Dalam kesepakatan kedua negara disebutkan bahwa Israel akan "fokus pada upaya memperluas hubungan dengan negara-negara lain di dunia Arab dan Muslim" serta AS dan UEA akan bekerja untuk mencapai tujuan itu.
Pernyataan bersama AS, Israel dan UEA juga menyebutkan Israel dan UEA akan bergabung dengan AS untuk meluncurkan "Agenda Strategis Timur Tengah" yang berupaya mempromosikan stabilitas melalui pendekatan diplomatik, integrasi ekonomi, dan kerja sama keamanan yang lebih baik.
Dalam kesepakatan ini, Israel juga berencana akan "menunda deklarasi kedaulatan pada sejumlah wilayah yang digariskan" dalam Visi Perdamaian antara Israel dan Palestina yang dijabarkan Presiden Trump.
Dalam rencana tersebut, Trump jelas mendukung rencana Israel menganeksasi sebagian Tepi Barat dan Lembah Yordania.
Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargash, mengatakan pengakuan UEA atas Israel adalah "langkah yang sangat berani" untuk menghentikan "bom waktu yang terus berdetik" terkait aneksasi Israel terhadap Tepi Barat.
UEA memandang hal itu sebagai "penghentian aneksasi, bukan penundaan".
Namun, beda halnya dengan PM Israel, Benjamin Netanyahu.
Netanyahu mengatakan bahwa rencana aneksasi 'sudah di atas meja'.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Netanyahu mengatakan dirinya 'menunda' rencana aneksasi Tepi Barat.
Jika aneksasi dilaksanakan, sebagian Tepi Barat akan resmi menjadi wilayah Israel.
"Tiada perubahan dalam rencana saya untuk menerapkan kedaulatan kami di Yudea dan Samaria [Tepi Barat] dengan bekerja sama penuh dengan AS. Saya berkomitmen padanya. Itu belum berubah. Saya ingatkan Anda bahwa sayalah yang menempatkan isu kedaulatan di Yudea dan Samaria di meja. Isu ini masih ada di atas meja," ujar Netanyahu, dikutip dari BBC, Jumat (14/8).