Keputusan ini diambil sebagai satu dari upaya untuk mendorong kinerja perekonomian akibat pandemi virus corona.
Tak tanggung, pemerintah akan berikan Rp. 600 ribu untuk karyawan swasta dengan penghasilan di bawah Rp. 5 juta.
Jumlah karyawan swasta yang akan mendapatkan bantuan tersebut diprakirakan sebanyak 15.725.232 orang.
Baca: Karyawan Swasta Tak Perlu Datang ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan untuk Cairkan Bantuan Rp 600 Ribu
Karyawan swasta akan mendapatkan subsidi gaji secara langsung yang bisa dicairkan melalui rekening masing-masing.
Syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapat subsidi gaji diantaranya adalah merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Selain itu, karyawan swasta juga harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek yang masih aktif.
Meski demikian, rupanya tidak semua karyawan swasta mendapatkan subidi gaji.
Lalu bagaimana nasib mereka nantinya?
Pemerintah sudah berikan alternatif bantuan sosial lainnya
Seperti yang diwartakan oleh Kompas.com, pertanyaan tersebut telah dijawab oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Sri Mulyani menjelaskan, penyaluran bantuan kepada pegawai swasta yang tidak menjadi peserta BP Jamsostek merupakan tantangan bagi pemerintah.
Meski demikian, Menkeu menilai pemerintah telah menyalurkan beragam alternatif bantuan sosial lainnya.
Bantuan yang dimaksud tersebut sebenarnya telah bisa diakses oleh masyarakat.
Diantaranya bansos, Program Keluarga Harapan (PKH) hingga dana desa.
"Yang sekarang sudah ada melalui bansos, PKH, sembako, dana desa, ini kan semua jumlah benefitnya sama, 600.000 selama empat kali," jelas Sri Mulyani dalam video conference, Senin (10/8/2020).
Selain itu, Sri Mulyani juga membahas tentang masyarakat yang terkena Putus Hubungan Kerja (PHK).
"Atau kalau kena PHK, mereka bisa masuk di Kartu Prakerja, di situ juga dapat 600.000 kali empat, pemerintah mencoba cover dengan setiap program," lanjut Sri Mulyani.
Baca: HRD Mulai Daftarkan Rekening Para Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 Juta untuk Bantuan Rp 600 Ribu
Sri Mulyani mengatakan, dengan program tersebut, setidaknya sudah ada 60 hingga 70 juta penduduk Indonesia yang masuk ke dalam kategori kelompok penerima.
"Kalau ditambah 13 juta (karyawan penerima stimulus upah) ini kita berharap semua sudah tercover menyeluruh dari berbagai program," jelas Sri Mulyani.
Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, syarat kepesertaan BP Jamsostek diperlukan untuk memastikan UU Jaminan Sosial.
Hal tersebut terkait dengan kewajiban peserta memberikan manfaat bagi tenaga kerja.
Syarat kepesertaan juga menjadi basis data pemerintah untuk menyalurkan bantuan tersebut.
Dengan demikian, pemerintah bisa mengindari konflik penyaluran bantuan.
Terlebih melalui data tersebut pemerintah bisa mengantongi baik nama, alamat, hingga nomor rekening penerima bantuan.
"Kalau tidak punya nama, alamat, nomor account, ini akan sulit bagi pemerintah untuk membantu. Dan mereka pasti akan terjadi banyak kisruh," jelas dia.
"Dalam situasi ini kita akan terus tetap melakukan registrasi dengan tetap berpegang pada institusi yang sudah punya data," ujar Sri Mulyani.
Baca: Syarat Agar Dapat BLT Rp 600 Ribu, HRD Perusahaan Perlu Daftarkan Rekening Bank Karyawan Swasta
Baca: 15,7 Juta Pekerja Bakal Dapat Subsidi Gaji Rp 600 Ribu, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
Baca: 5 Fakta Di Balik Uang BLT Rp 600 Ribu yang Akan Diberikan Pada Karyawan Bergaji di Bawah Rp 5 juta
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tak Semua Karyawan Swasta Dapat Subsidi Gaji, Ini Kata Sri Mulyani"