Secara terbuka, mereka menuntut agar kekuatan raja dibatasi.
Padahal, mencemarkan nama baik monarki dapat dihukum hingga 15 tahun penjara di bawah undang-undang "lese majeste" Thailand, seperti diberitakan Al Jazeera, Selasa (8/4/2020).
Yang mengejutkan, polisi tak menghentikan enam pembicara itu.
Hal seperti ini disebut baru pertama kali terjadi.
Namun mereka mengatakan setiap dugaan pelanggaran akan diselidiki.
Sebanyak 200 pengunjuk rasa yang berkumpul pada Senin malam (3/4/2020) berpakaian seperti penyihir fiksi Harry Potter dan tokoh-tokoh lain.
Baca: VIRAL, Dikira Termometer, Petugas Toko di Thailand Ini Semprot Mata Pengunjung pakai Hand Sanitizer
Mereka menuntut ketidakadilan di bawah pemerintah yang didukung militer.
Pengacara Anon Nampa, 34, menuduh istana telah meningkatkan kekuatan yang bisa merusak demokrasi.
Setelah raja naik takhta pada tahun 2016, istana membutuhkan revisi konstitusi baru yang memberinya kekuatan darurat yang lebih besar.
Dia sejak itu mengambil kendali pribadi atas beberapa unit tentara dan aset istana senilai puluhan miliar dolar.
Sementara itu, beberapa aktivis Thailand mengeluhkan pelecehan oleh pihak berwenang.
Baca: Objek Wisata Ditutup karena Pandemi Covid-19, Penyu Mulai Berkembang Biak di Pantai Thailand
Aktivis itu mengatakan bahwa setidaknya sembilan tokoh oposisi yang tinggal di luar negeri telah menghilang.
Dua kemudian ditemukan tewas.
"Berbicara tentang ini bukan tindakan untuk menjatuhkan monarki, tetapi untuk memungkinkan monarki ada di masyarakat Thailand dengan cara yang benar dan secara sah di bawah monarki yang demokratis dan konstitusional," kata Anon kepada sekitar 200 orang di Monumen Demokrasi Bangkok.
Reformasi hukum 'lese majeste'
Baca: Hati-hati, Jangan Asal Beri Ponsel untuk Si Kecil, Anda Akan Menyesal Seperti Pria Thailand Ini!
Dua kelompok mahasiswa kemudian membacakan tuntutan yang dimulai dengan: "Membatalkan dan mereformasi undang-undang yang memperluas kekuasaan raja dan yang dapat mempengaruhi demokrasi di mana raja adalah kepala negara."
Wakil juru bicara pemerintah Ratchada Thanadirek mengatakan terserah polisi apakah akan bertindak terhadap para pengunjuk rasa.
"Pemerintah ingin para pemrotes muda untuk mematuhi hukum sehingga mereka dapat terus menggunakan hak mereka untuk membuat tuntutan mereka dan negara dapat tetap damai," katanya.
Para siswa dari universitas Mahanakorn dan Kaset juga meminta pihak berwenang untuk mendengarkan para pengunjuk rasa dan untuk mereformasi hukum "lese majeste" yang melarang kritik terhadap monarki.