Seperti dilaporkan sebelumnya, NU, Muhammadiyah, dan PGRI memutuskan keluar dari Program Organisasi Penggerak.
Nadiem Makarim menyampaikan permintaan maafnya melalui video berdurasi 2,36 menit di akun resmi Kementerian Pendidikan pada Selasa (28/7/2020).
Pada pembukaan pidatonya, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan saran dan masukan di program Program Organisasi Penggerak atau POP.
Menurut Nadiem, niat awal Program Organisasi Penggerak (POP) ini adalah bermitra dengan para penggerak pendidikan agar bisa menemukan inovasi yang bisa dipelajari oleh pemerintah serta diterapkan dalam skala tingkat nasional.
"Itulah makna dari POP agar Kemendikbud bisa belajar dari masyarakat pergerakan pendidikan, hanya satu misi kami mencari jurus dan pola terbaik untuk mendidik penerus negeri ini," kata Nadiem.
Baca: PGRI, Muhammadiyah, dan NU Mundur dari Organisasi Penggerak, Nadiem: POP Akan Kita Evaluasi
Baca: PGRI, Muhammadiyah, dan NU Mundur dari Organisasi Penggerak, Ketua Komisi X: Ada Masalah dalam POP
Nadiem juga menjelaskan pada minggu lalu dirinya telah memutuskan untuk mentunda sementara Program POP ini dan melakukan evaluasi lanjutan.
Namun, polemik serta kebingungan masih terjadi di masyarakat. "Dan itu yang harus saya jawab," kata Mendikbud Nadiem.
Nadiem menegaskan bahwa Kemdikbud telah menyepakati dengan Tanoto Foundation dan Putra Sampoerna Foundation bahwa tidak akan menggunakan anggaran pemerintah sepeser pun.
"Mereka akan mendanai aktivitas programnya tanpa anggaran dari pemerintah," kata Mendikbud Nadiem.
Nadiem berharap penjelasan ini akan menjawab kecemasan masyarakat mengenai potensi konflik kepentingan dan isu kelayakan hibah.
Selain itu, hibah tersebut sekarang bisa dialihkan kepada organisai yang lebih membutuhkan.
Pada kesempatan itu Nadiem juga menyatakan apresiasi sebesar-besarnya atas masukan dari organisasi NU, Muhammadiyah dan PGRI mengenai Program POP.
Nadiem menyatakan ketiga organisasi ini sudah ada di bidang pendidikan bahkan jauh sebelum negara ini berdiri.
Baca: Ikuti Jejak NU dan Muhammadiyah, PGRI Undur Diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud
"Tanpa pergerakan mereka dari Sabang sampai Merauke, maka identitas, budaya, dan misi dunia pendidikan di Indopnesia tidak akan terbentuk," katanya.
Oleh karena itu, Nadiem secara tegas menyatakan permohonan maafnya kepada ketiga organisasi tersebut.
"Dengan rendah hati saya mohon maaf atas segala keprihatian yang timbul, dan berharap agar tokoh dan pimpinan NU, Muhamadiyah dan PGRI bersedia untuk terus memberikan bimbingan dalam program, yang kami sadari betul belum sempurna," kata Nadiem.
Menurut Menteri Nadiem, tanpa dukungan dan partisipasi semua pihak, mimpi untuk mewujudkan pendidikan berkualitas bagi penerus bangsa sulit tercapai.
"Kami Kemdikbud siap mendengar dan siap belajar," kata Nadiem.
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda, buka suara mengenai Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud.
Seperti diketahui, tiga organisasi besar (Muhammadiyah, NU, dan PGRI) memutuskan tidak ikut dalam Program Organisasi Penggerak.
Karena hal ini, Huda berharap Program Organisasi Penggerak ditata ulang.
Menurut Huda, Kemendikbud harus mencari skema terbaik agar program Organisasi Penggerak tidak menimbulkan polemik.
"Saya kira tidak terlambat, dan tidak ada kata terlambat, sementara di-hold dulu pelaksanaan ini. Terkait dengan POP ini, di-hold dan dicarikan skema yang terbaik," kata Syaiful Huda, Jumat (24/7/2020) sore.
Menurut Huda, penataan ulang yang perlu dilakukan oleh Kemendikbud adalah terkait pola rekrutmen.
Sebab, mundurnya lembaga seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI akibat seleksi pemilihan program Organisasi Penggerak yang dinilai tidak jelas.
"Karena itu saya kira opsinya yang pertama, kami minta untuk ke Mas Nadiem melakukan penataan ulang terkait dengan pola rekrutmen, kriteria, dan seterusnya terkait dengan Program Organisasi Penggerak," ucap politisi PKB ini.
Baca: Program Organisasi Penggerak (POP) Ditinggalkan NU dan Muhammadiyah, Begini Respons Kemendikbud
Baca: PGRI Putuskan Mundur dari Program Organisasi Penggerak Kemendikbud, Ada 5 Pertimbangan
Kemudian, kata dia, mundurnya organisasi besar yang punya perhatian terhadap pendidikan selama puluhan tahun menandakan ada masalah dalam kebijakan POP.
"PGRI yang juga mundur dari kepesertaan POP ini menandakan ada masalah," ucap Huda.
Oleh karena itu, Huda meminta kemendikbud dapat menyelesaikan polemik yang terjadi pada program Organisasi Penggerak.
Ia berharap organisasi pendidikan yang mundur untuk dapat dirangkul kembali.
"Ini harus dimulai dari iktikad baik Kemendikbud untuk merangkul merangkul pihak-pihak ini, merangkul pihak NU, Muhammadiyah, PGRI dan seterusnya itu." ujar Syaiful Huda
"Kita tetap ingin NU, Muhammadiyah, PGRI, tetap terlibat, semoga masih ada room untuk kompromi," tuturnya.
Untuk diketahui, Program Organisasi Penggerak merupakan salah satu program unggulan Kemendikbud.
Program ini bertujuan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para guru penggerak untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan peserta didik.
Dalam program ini, Kemendikbud akan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun individu yang mempunyai kapasitas untuk meningkatkan kualitas para guru melalui berbagai pelatihan.
Kemendikbud mengalokasikan anggaran Rp595 miliar per tahun untuk membiayai pelatihan atau kegiatan yang diselenggarakan organisasi terpilih.
Baca: Ikuti Jejak NU dan Muhammadiyah, PGRI Undur Diri dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kemendikbud
Organisasi yang terpilih dibagi kategori III yakni Gajah, Macan, dan Kijang. Untuk Gajah dialokasikan anggaran sebesar maksimal Rp20 miliar/tahun, Macan Rp5 miliar per tahun, dan Kijang Rp1 miliar per tahun.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Muhammadiyah, NU, PGRI Mundur, Kemendikbud Diminta Tunda Program Organisasi Penggerak" dan Kontan dengan judul "Nadiem Makarim resmi minta maaf kepada NU, Muhammadiyah dan PGRI soal program POP"