Pria 64 tahun ini menyebut peran Malaysia dalam menyatukan para kepala negara atas persoalan Palestina adalah sikap yang berani dan pantas dihormati.
"Jelas (sikap Malaysia atas masalah Palestina) adalah menolak segala bentuk normalisasi dengan rezim kolonial Zionis Israel," kata pemimpin utama politik Palestina ini dalam sebuah wawancara khusus berjudul 'Rencana Zionis Menganeksasi West Bank (Tepi Barat): Bagaimana Seharusnya Respons Kita?' di Facebook Aqsa Syarif, dilansir Bernama, Sabtu (18/7/2020).
Selama wawancara, Khaled menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mengirimkan sinyal protes terhadap rencana Israel.
Khaled menyebut perlu memboikot Israel secara ekonomi dan politik.
"Boikot akan menjaga normalisasi (Israel atas Palestina) lebih jauh," kata Khaled.
Baca: Meski Ditentang Ayah, Perempuan Yahudi-Israel Tetap Menikah dengan Pria Palestina di Tengah Konflik
Menurut Khaled, ini merupakan momentum di saat rencana aneksasi yang didukung AS ini ditentang oleh masyarakat internasional, termasuk di Eropa.
Wawancara khusus dengan Khaled disiarkan secara langsung di Doha, Qatar, pukul 20.30 malam waktu setempat menggunakan aplikasi Zoom.
Acara ini disajikan oleh Aqsa Syarif, sebuah organisasi non-pemerintah, Palestine Centre of Excellence (PACE), dan Koalisi Asia Tenggara untuk Palestina / Southeast Asia Coalition for Palestine (SACP).
Baca: Ratusan Orang Hadiri Pemakaman Ibrahim Abou Yacoub, Pria Palestina yang Ditembak Mati Tentara Israel
Berdurasi satu jam, wawancara ini dilakukan dengan menggunakan Bahasa Melayu dan Inggris, yang membahas rencana Israel merebut paksa 30 persen wilayah di Tepi Barat dan Lembah Jordan.
Adapun rencana Israel menganeksasi wilayah tersebut direncanakan akan terjadi pada bulan ini.
Sebagai informasi, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-36 tanggal 26 Juni 2020, Malaysia telah mendesak komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menolak rencana aneksasi Israel.
Sementara itu, Sidang Majelis Istimewa Parlemen Malaysia, Kamis (16/7/2020), dengan suara bulat memutuskan pembentukan mosi khusus yang mendesak pemerintah agar bekerjasama dengan OKI mengusir Israel dari PBB.
Dalam pernyataan Kantor Presiden Prancis, Macron menekankan langkah aneksasi akan bertentangan dengan hukum internasional dan membahayakan proses perdamaian antar-kedua negara.
"Aneksasi bertentangan dengan hukum internasional dan berbahaya bagi perdamaian yang adil dan tetap antara Israel dan Palestina," tulis pernyataan tersebut, dilansir Al Jazeera, Jumat (10/7/2020).
Adapun langkah Macron merupakan serangkaian desakan para pemimpin negara di Eropa kepada Netanyahu yang akan mencaplok permukiman Yahudi di West Bank dan Lembah Jordania.
Namun, Macron mengatakan bahwa Prancis tetap berkomitmen atas keamanan Israel.