TRIBUNNEWSWIKI.COM, SURAKARTA – Kuota internet menjadi keluhan utama dalam perkuliahan daring yang diselenggarakan kampus Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.
Berdasarkan survei organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS 2020 pada 31 Maret – 2 April 2020, tercatat 86,17% mahasiswa UNS mengalami kendala internet, dan 13,83% tidak ada kendala,
Survei yang memakai metode sample random sampling dengan total 2733 responden ini juga merinci 95% mahasiswa masih menggunakan fasilitas kampus di tengah kondisi pandemi Covid-19.
Terkait berapa harga kuota internet yang dihabiskan, persentase mayoritas menunjukkan mahasiswa memakai kuota internet dengan harga Rp 25,000 – Rp 50.000,- dengan total 35%.
Sedangkan sisanya, 25% mahasiswa memakai kuota Rp 50,000 – 75,000, 18% memakai kuota Rp 75,000 – Rp 100,000, 13% memakai kuota lebih dari Rp 100,000,- dan 9% memakai kuota dengan harga di bawah Rp 25,000,-.
Lebih jauh lagi, dalam survei kedua BEM UNS pada 2 – 4 Mei 2020, menunjukkan bahwa masalah kuota internet tetap menjadi hal yang utama di angka 39% dari total responden 856 mahasiswa.
Baca: UNS Surakarta Berikan Bantuan Keringanan Biaya UKT Bagi Mahasiswa di Tengah Covid-19
Kemudian terdapat sejumlah kendala perkuliahan daring lainnya seperti sinyal, tidak adanya sarana perkuliahan, dosen tidak on time, dan banyaknya tugas.
Diketahui sejumlah organisasi mahasiswa telah menggelar audiensi dengan Rektorat UNS Jumat (10/7/2020) melalui konferensi video.
Audiensi direncanakan akan membahas persoalan petisi ‘Maklumat Mahasiswa UNS’ yang sempat menjadi tuntutan organisasi mahasiswa, menurut Ketua BEM FEB UNS 2020, Abdullah Alhaddad kepada Tribunnewswiki.com, Jumat (10/7/2020).
Rektor UNS, Jamal Wiwoho memberikan pesan bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkuliahan daring.
"Kuliah daring ini memang dilakukan karena kampus tidak dibuka. Dengan keterbatasan dari kuliah daring ini, maka kita berharap, dari pihak kampus diharapkan meningkatkan kualitas pembelajaran," kata Prof Jamal Wiwoho melalui sambungan telepon, Jumat (10/7/2020).
"Sementara dari mahasiswa, mohon bisa menerima kondisi ini," tambahnya.
Baca: Jalani Tes Swab, 25 Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di UNS Positif Covid-19
Sebagai informasi, selain bantuan keringanan UKT, kampus UNS juga sempat memberikan bantuan logistik berupa uang tunai dan bantuan pulsa bagi mahasiswa yang membutuhkan.
“Bantuan tersebut berasal dari donasi dosen dan karyawan UNS. Ada pengumpulan dana sekitar Rp 967.000.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Rupiah), hampir satu miliar," terang Prof Jamal Wiwoho, Rektor UNS kepada Tribunnewswiki.com, melalui sambungan telepon, Minggu pagi (5/7/2020).
“Kami salurkan dalam bentuk pemberian kepada mahasiswa yang masih berada di lingkungan UNS sebanyak 1200 mahasiswa 3 bulan per orang 200.000, kemudian 300 untuk karyawan kami yang perlu kita bantu, dan 100 untuk masyarakat yang tinggal di sekitar UNS,” tambahnya.
Sementara itu, organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNS mengatakan terus mendukung dan mengawal kebijakan rektorat ihwal keringanan UKT dan bantuan logistik akibat pandemi.
Sejumlah anggota kabinet ‘Simpul Kebaikan’ BEM UNS yang Tribunnewswiki.com temui Jumat (10/7) mengatakan banyak mahasiswa terkena dampak Covid-19 baik mereka yang masih di Surakarta maupun yang telah pulang di kampung halaman.
Menurut data rekapan BEM UNS melalui posko daring UNS Care 20 April – 25 Mei 2020, menunjukkan terdapat keluhan mahasiswa seperti: hambatan kuliah daring, bantuan logistik, bantuan pulsa, ketidaktersediaan gawai, dan sebagainya.
Selama berlangsungnya pandemi, BEM UNS sempat mempertanyakan kebijakan Peraturan Rektor No. 18 tahun 2020 yang sejumlah pasalnya dinilai rancu.
Melalui petisi, BEM UNS melayangkan sejumlah tuntutan yang satu di antaranya mengharapkan agar pihak rektorat menjamin tidak ada mahasiswa UNS yang mengalami putus kuliah dan/atau cuti sementara di semester gasal TA 2020/2021 akibat terkendala biaya pembayaran UKT di masa pandemic.
Pihak BEM UNS menyatakan masih terus menjangkau aspirasi mahasiswa dalam pengajuan bantuan biaya UKT dan aneka keluhan lainnya.
“Sejauh ini, kami dari ormawa masih terus mengawal isu keringanan UKT,” kata Muhammad Zainal Arifin, Ketua BEM UNS 2020, melalui sambungan telepon, Jumat (3/7).