Karena ada pandemi Covid-19, kegiatan hari pertama sekolah tahun ini berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya.
Ada banyak tantangan dalam PJJ, terutama terkait infrastruktur, seperti listrik dan jaringan internet.
Selain itu, banyak siswa yang tidak memiliki gawai sebagai sarana untuk mengikuti PJJ.
Bagaimana catatan untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada tahun ajaran baru ini?
Pengamat pendidikan, Darmaningtyas, menilai PJJ tidak akan mungkin berjalan dengan baik.
Oleh karena itu, sejak jauh-jauh hari ia berpendapat bahwa tahun ajaran baru sebaiknya ditunda.
"Sudah dapat dipastikan tidak akan bisa berjalan baik, omong kosong kalau ada pejabat Kemdikbud bilang PJJ dapat berjalan baik. Pasti asal jalan atau asal-asalan saja," kata Darmaningyas, Senin (13/7/2020).
Ia mengusulkan awal mulai tahun ajaran baru diganti menjadi Januari agar periode Juli-Desember 2020 ini bisa digunakan untuk menuntaskan pembelajaran yang belum selesai pada semester genap Januari-Juni 2020.
Baca: Tak Hanya Zona Hijau, Pemerintah Bakal Pertimbangkan Sekolah di Zona Kuning Boleh Dibuka Kembali
Baca: SD SMP SMA di 104 Kabupaten Ini Boleh Masuk Sekolah Lagi dan Belajar Tatap Muka Mulai Senin 13 Juli
"Sedangkan yang harus masuk ke kelas 1 (SD/MI), SMP/MTs, maupun SMA/SMK/MA baru mulai pembelajaran Januari 2021 nanti," kata Darmaningtyas.
Ia juga menyebut sejumlah tantangan yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan, baik bagi siswa maupun guru.
Tantangan itu di antaranya:
- Masih banyak sekolah yang tidak memiliki jaringan listrik dan internet;
- Tidak banyak yang memiliki komputer/latop sehingga proses pembelajaran PJJ hanya dilakukan dengan menggunakan ponsel. Tentu saja ponsel banyak memiliki keterbatasan, terutama fitur-fiturnya untuk menunjang pembelajaran dan kameranya yang terlalu kecil;
- Banyak yang ponselnya sudah usang, sekadar bisa untuk WhatsApp, tetapi tidak bisa untuk mengunduh materi dan sejenisnya;
- Tidak semua orang memiliki uang untuk mengisi kuota internet sesuai dengan kebutuhan.
- Bagi golongan menengah ke bawah, ponsel mereka terbatas, sementara anaknya yang bersekolah lebih dari satu. Hal ini jelas akan jadi persoalan, mana yang harus dapat prioritas.
Menurut Darmaningtyas, sederet kendala yang menyulitkan itu seharusnya membuat Kemendikbud sadar bahwa pelaksanaan PJJ tidak mungkin optimal.
Namun, menurut dia, selama ini usulan dari lapangan tidak pernah didengar oleh Menteri Pendidikan.
"Ya menterinya tidak mau dengerin masukan dari lapangan, ya biarin saja amburadul," kata Darmaningtyas.
Baca: Jokowi Ingatkan Kepala Daerah Tak Buru-buru Terapkan New Normal, Terutama soal Pembukaan Sekolah
Baca: Sekolah Kembali Dibuka Mulai 13 Juli saat Tahun Ajaran Baru 2020/2021, Ini Daftar Wilayahnya
Mengutip Harian Kompas, Senin, 13 Juli 2020, pembelajaran jarak jauh bagi para siswa tidak dapat terlaksana di derah-daerah pelosok.
Lebih dari 47.000 satuan pendidikan tak memiliki akses listrik serta internet
Di Papua, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Papua mendata ada 14 daerah yang sama sekali tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama pandemi Covid-19.
Daerah-daerah itu meliputi Puncak, Puncak Jaya, Yalimo, Mamberamo Tengah, Dogiyai, Deiyai, Intan Jaya, Lanny Jaya, Nduga, Asmat, Boven Digoel, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Mamberamo Raya. ”Sebanyak 14 daerah ini minim infrastruktur internet,” kata Kepala LPMP Provinsi Papua Adrian Howay, Minggu (12/7/2020), di Jayapura.