PNS yang akan diberhentikan tersebut merupakan PNS yang berada di bagian administrasi.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo akan melakukan reformasi birokrasi di lingkup Aparatur Sipil Negara (ASN).
Rencana ini ditargetkan hingga Desember 2020 sesuai keinginan Presiden Joko Widodo.
Sebanyak 20 persen PNS yang diberhentikan merupakan pegawai yang dinilai tidak produktif dalam bekerja.
Meski demikian, dirinya mengaku tidak mudah untuk memberhentikan 1,6 juta PNS.
"Kita enggak bisa, Pak, memberhentikan 1,6 juta tenaga yang dianggap tanda petik ini tenaga administrasi yang mungkin 20 persen tidak produktif itu enggak bisa," katanya dalam penyampaian rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Senin (6/7/2020).
Baca: CPNS Ditiadakan di Tahun 2020 dan 2021, Menpan RB Tjahjo Kumolo: Pertimbangkan Anggaran Pemerintah
Baca: Selama Dua Tahun Tidak Akan Ada Penerimaan CPNS, Menpan RB: Rekruitmen Kedinasan Tetap Berjalan
Di samping itu, hal tersebut telah disahkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 pada 8 April 2020.
Peraturan tersebut mengatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif.
Seperti yang tertuang dalam Pasal 32 dalam Peraturan BKN.
"PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS," demikian isi aturan tersebut.
Target kinerja yang dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.
a. Sangat Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari/sama dengan 110 sampai angka kurang dari/sama dengan 120 dan menciptakan ide baru dan/atau cara baru dalam peningkatan kinerja yang memberi manfaat bagi organisasi atau negara.
b. Baik, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 90 sampai angka kurang dari/sama dengan 120.
c. Cukup, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 70 sampai angka sama dengan 90.
d. Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka lebih dari 50 sampai angka sama dengan 70.
e. Sangat Kurang, apabila PNS memiliki nilai dengan angka kurang dari 50.
Baca: Penerimaan CPNS 2020 Ditiadakan, tetapi Sekolah Kedinasan Tetap Akan Dibuka
Baca: Kemenkeu Tak Buka Lowongan PNS hingga 2024, Penerimaan PKN STAN Dihentikan dari 2020 hingga 2024
Regulasi itu menjelaskan, selama enam bulan PNS tersebut diberi kesempatan memperbaiki kinerja.
Namun, jika tidak ada perubahan setelah masa yang diberikan maka harus melakukan uji kompetensi ulang.
"PNS tersebut diberikan kesempatan selama enam bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Dalam hal PNS tidak menunjukkan perbaikan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka PNS yang bersangkutan harus mengikuti uji kompetensi kembali," isi dari Pasal 32.
Dalam peraturan tersebut juga tertuang apabila setelah mengikuti uji kompetensi PNS tidak memenuhi kompetensi jabatan, maka dapat dipindahkan pada jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
"Dalam hal tidak tersedia jabatan lain yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau jabatan lebih rendah yang lowong sebagaimana dimaksud pada huruf c, PNS ditempatkan sementara pada jabatan tertentu dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun," jelas aturan itu.
Kemudian, apabila setelah satu tahun tidak tersedia lowongan jabatan sesuai kompetensinya, maka PNS tidak produktif atau yang memiliki nilai kurang akan diberhentikan secara hormat.
Baca: Daftar Rincian Terbaru Gaji Pensiunan PNS Golongan I hingga IV Menurut PP Nomor 18 Tahun 2019
Menteri Pendayaguaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo memastikan tidak ada pembukaan CPNS untuk tahun 2020 dan 2021.
Penerimaan CPNS terakhir kali diadakan pada tahun 2019.
Akan tetapi hingga kini, penerimaan CPNS 2019 ini bahkan belum rampung karena adanya pandemi Covid-19.
Tjahjo Kumolo mengatakan tidak ada penerimaan CPNS pada 2020 dan 2021.
"Rekrutmen CPNS dua tahun ini tidak ada," ujar Tjaho Kumolo, Senin (6/7/2020), dikutip dari Tribunnews.com.
Menurut Tjahjo, untuk penerimaan sekolah kepolisian dan militer yang sudah terprogram setiap tahun, akan tetap terlaksana sesuai jadwalnya.
"Kedinasan yang terprogram seperti Akpol, Akmil itu tetap jalan pada 2021," ucap Tjahjo.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul 20 Persen PNS Tidak Produktif Bakal Diberhentikan? Begini Aturannya