Jokowi mengancam akan mencopot menteri yag tak memiliki sense of crisis dalam menangani pandemi.
Menanggapi isu ini, Rocky Gerung angkat bicara.
Hal itu ia sampaikan dalam webinar bertajuk 'Reshuffle: Siapa Layak Diganti dan Menggantikan?', Sabtu (4/7/2020).
Ditanya kesiapannya menjadi Menkumham, Rocky Gerung menyatakan siap.
"Saya mau," katanya dikutip Tribunnews.com.
Baca: Kemarahan Jokowi Disebut Seperti Drama Korea, Rocky Gerung: Anggap Saja Drakor Istana
Namun ia meminta syarat yang tak main-main.
Sebagai Menkumham, Rocky Gerung meminta hak diskresi untuk membubarkan kabinet.
Keputusan itu penting menurut Rocky, mengingat pengambilan keputusan di Indonesia sangat terpengaruh oligarki.
"Jadi menkumham harus punya hak diskresi mengeluarkan undang-undang untuk pembubaran kabinet. Jadi sebagai menkumham saya akan keputusan pertama membubarkan kabinet."
"Dalam negosiasi tukar tambah saya akan bilang kasih saya kewenangan sebagai menkumham atas nama hak asasi manusia saya buat Perppu pembubaran kabinet," imbuhnya.
Ancam Reshuffle
Baca: Jokowi Marahi Para Menteri, Fahri Hamzah Buka Suara: Presiden Seperti Mengiba, Kali Ini Bukan Drama
Video Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memarahi para menteri menjadi cukup kontroversial.
Video tersebut sebenarnya direkam ketika Sidang Kabinet Paripurna berlangsung pada (18/6/2020) lalu.
Namun, video tersebut kembali diunggah oleh akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu, (28/6/2020).
Dari video tersebut, publik hingga pengamat mulai membicarakan adanya rumor reshuffle kabinet.
Pasalnya, Jokowi tak ragu memberikan kritik tegas pada kinerja bawahannya.
Jokowi memang tak menyebut dengan jelas siapa saja menteri yang menjadi sasaran tegurannya.
Namun beberapa pos kementerian sempat disinggung tak memiliki progress yang signifikan oleh sang presiden.
Spekulasi kemudian muncul bahwa beberapa nama menteri dirasa layak diganti.
Satu diantaranya datang dari Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin.
Berikut daftar menteri yang layak diganti menurut Ujang Komarudin seperti yang dikutip dari Tribunnews.com:
1. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto
Menkes Terawan menjadi satu dari menteri yang menurut Ujang Komarudin layak diganti.
Dikatakan Ujang, Menkes Terawan, dinilai tak menjalankan instruksi Jokowi soal belanja anggaran Kemenkes.
Bahkan, Jokowi menyebut bahwa belanja sektor kesehatan baru dikeluarkan sebesar 1,53 persen dari total anggaran Rp 75 triliun.
2. Menteri Sosial, Juliari Batubara
Berdasarkan pendapat Ujang, Mensos Juliari juga layak diganti.
Juliari dianggap tak bisa mengendalikan pendistribusian bantuan sosial (bansos) Presiden kepada masyarakat.
Dalam beberapa kesempatan Jokowi diketahui memang menyoroti soal lambannya penyaluran bansos.
"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos segera sampai ke masyarakat ternyata di lapangan banyak kendala dan problemnya memang masalah prosedur yang berbeli-belit, padahal situasinya situasi tidak normal (ekstraordinary)," kata Jokowi dalam Ratas 19 Mei 2020 sebagaimana dikutip dari YouTube Sekretariat Kabinet.
Jokowi memerintahkan agar penyaluran bansos dilakukan secara cepat.
"Sekali lagi ini butuh kecepatan. Oleh karena itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksana di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," ujarnya.
3. Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah
Baca: Terkait Amarah Presiden Jokowi ke Para Menteri, Fahri Hamzah: Bisa Runtuh Wibawa Seorang Presiden
Selanjutnya ada Menaker Ida Fauziah.
Ujang berpendapat, Ida Fauziah dinilai tidak bisa mengendalikan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Mengingat saat pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia banyak karyawan yang dirumahkan atau di-PHK.
Pada (18/4/2020) lalu, Ida juga menyampaikan bahwa berdasarkan data per 16 April 2020 terdapat total 1,9 juta orang yang di PHK maupun dirumahkan akibat pandemi.
4. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly
Ujang juga menyebut Menkumham Yasonna Laoly sebagai menteri yang layak diganti.
Ujang menganggap, Menkumham Yasonna terus menimbulkan kontroversi di masyarakat.
"Sudah tahu sendiri (Yasonna) banyak kontroversi. Tapi masih aman karena partai," ucap Ujang.
Satu diantaranya yang menjadi kontroversi Yasonna saat ini adalah kebijakan asimilasi terhadap 30.000 narapidana.
Atas kebijakan tersebut, Yasonna digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah.
Selain empat menteri di atas, Ujang juga menganggap menteri-menteri di bidang ekonomi juga layak diganti.
Tim menteri ekonomi di kabinet dinilai tak siap menghadapi krisis akibat pandemi ini.
Namun kali ini Ujang tak menyebut spesifik nama menteri yang dinilai perlu diganti.
"Tim menteri ekonomi itu kan tak siap dalam menghadapi Corona. Akhirnya kedodoran," jelasnya.