Terkait hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad turut memberi tanggapan.
Dasco mengatakan kemarahan Jokowi adalah sebuah ketegasan agar para menteri serius dalam menangani wabah Covid-19.
Dia juga menilai sikap tersebut patut diapresiasi.
"Saya lihat Pak Presiden Jokowi lebih pada bersikap tegas, ingin dana (penanganan) Covid-19 bisa segera disalurkan dan memenuhi tepat sasaran. Oleh karena itu, sikap tegas yang diajukan Presiden patut kita apresiasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).
Mengenai wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju yang dilempar Jokowi, Dasco menilai pernyataan tersebut bukanlah ancaman.
Menurut dia, Presiden mempunyai penilaian sendiri terhadap kinerja menteri dan memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet kerja.
"Sebenarnya Pak Presiden bukan ancam mengancam," ujar dia.
Baca: Beri Tanggapan Terkait Kemarahan Jokowi, Amien Rais: Saya Kasihan, tapi Ketawa Juga
Baca: Rumor Reshuffle Kabinet Mencuat Pasca-Jokowi Beri Teguran, 4 Nama Menteri Ini Dinilai Cocok Diganti
"Reshuffle itu tergantung dari hak prerogratif Presiden setelah Pak Presiden mengevaluasi kinerja para menteri," kata dia.
Lebih lanjut, menurut Dasco, sebagai partai yang berada di pemerintahan, menteri-menteri dari Partai Gerindra sudah bekerja maksimal selama pandemi.
"Gerindra sendiri merasa bahwa menteri-menteri kami di kabinet ini sudah melakukan kerja- kerja maksimal," kata dia.
Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.
Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.
Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perokonomian.
"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.
"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.
Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi.
Baca: Jokowi Marahi Para Menteri, Fahri Hamzah Buka Suara: Presiden Seperti Mengiba, Kali Ini Bukan Drama
Baca: Pengamat Politik & Parpol Soroti Video Jokowi Marah Pada Menteri yang Diunggah 10 Hari Pasca Rapat
Di bawah pemerintahannya, Jokowi tercatat beberapa kali telah melakukan bongkar pasang kabinet dengan berbagai alasan. Berikut daftarnya:
Belum genap satu tahun menjabat sebagai Kepala Negara, Jokowi pada 12 Agustus 2015 mengganti sejumlah nama Menterinya.
Ada 4 posisi menteri yang dirombak oleh Jokowi dengan memasukkan sejumlah nama baru:
Darmin Nasution diangkat sebagai Menko Bidang Perekonomian yang sebelumnya dijabat oleh Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli.
Sofyan Djalil, yang sebelumnya menjabat Menko Bidang Perekonomian, diberi tanggung jawab baru sebagai Menteri PPN/Kepala Bappenas menggantikan Andrinof Chaniago.
Posisi Menko Bidang Kemaritiman yang sebelumnya dijabat oleh Indroyono Susilo digantikan oleh Rizal Ramli. Luhut Binsar Panjaitan dilantik sebagai Menko Polhukam, menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.
Sebelum menjadi Menko Polhukam, Luhut menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Jabatan ini kemudian diisi oleh Teten Masduki.
Selain itu, Jokowi juga mencopot Rachmat Gobel dari posisi Menteri Perdagangan dan menggantikannya dengan Thomas Lembong.
Presiden mengangkat Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto.
Setahun kemudian, Jokowi kembali merombak kabinetnya.
Tak tanggung-tanggung, perombakan ini kali dilakukan pada 13 Menteri:
- Ignasius Jonan dicopot dari jabatannya sebagai Menhub, dan posisi Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi.
- Menteri PPN, Sofyan Djalil digantikan oleh Bambang Brodjonegoro yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
- Posisi Bambang Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan digantikan oleh Sri Mulyani Indrawati.
- Sofyan Djalil yang sebelumnya Menteri PPN dilantik menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang menggantikan Ferry Mursidan Baldan.
- Menteri ESDM Sudirman Said digantikan oleh Archandra Tahar. Karena disorot soal dwi kewarganegaraan, Archandra hanya menjabat tak sampai satu bulan.
- Posisinya digantikan oleh Ignasius Jonan, sementara dia menduduki posisi Wakil Menteri.
- Posisi Saleh Husin sebagai Menteri Perindustrian digantikan oleh Airlangga Hartarto.
- Mendikbud yang sebelumnya dijabat oleh Anies Baswedan digantikan oleh Muhadjir Effendy.
- Eko Putro Sanjojo menjadi Menteri Desa dan PDTT menggantikan Marwan Jafar.
- Posisi Yuddy Chrisnadi sebagai Menteri PAN-RB digantikan oleh Asman Abnur.
- Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dipindahtugaskan menjadi Menko Kemaritiman dan posisinya sebagai Menko Polhukam digantikan oleh Wiranto.
- Posisi Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman digantikan oleh Luhut Binsar Pandjaitan.
- Enggartiasto Lukita diberikan amanat sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Thomas Lembong yang dirotasi menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
- Thomas Lembong menjabat Kepala BKPM menggantikan Franky Sibarani yang ketika itu ditugaskan sebagai Wakil Menteri Perindustrian.
- Franky Sibarani menjabat sebagai Wakil Menteri Perindustrian berdasarkan keputusan Presiden.
Pada 17 Januari 2018, Jokowi kembali melakukan reshuflle kabinet ketiga.
Kali ini hanya satu Kementerian yang mengalami perubahan ditambah dengan beberapa lembaga pemerintahan.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri karena mengikuti Pilkada Jawa Timur.
Posisinya digantikan oleh Sekjen Partai Golkar Idrus Marham.
Posisi Teten Masduki sebagai Kepala Staf Kepresidenan digantikan oleh Moeldoko.
Teten ditugaskan sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden.
Tak berselang lama dari reshuffle ketiga, Jokowi kembali melakukan reshuffle jilid empat pada sejumlah Kementerian.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, digantikan oleh Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Polri.
Penggantian tersebut didasarkan atas partai asal Asman, yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) yang memutuskan berada di luar pemerintahan.
Selain itu, PAN juga diketahui memilih dukungannya kepada pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uni, lawan Jokowi pada Pilpres 2019.
Tak berselang lama, Jokowi kembali melantik Menteri baru, yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita.
Agus mengantikan posisi Idrus Marham sebagai Menteri Sosial yang mengundurkan diri karena terjerat kasus korupsi PLTU Riau.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kata Gerindra soal Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi..."