Ada cerita unik yang diungkap Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dalam sambutannya.
Edy mengungkap kehadiran Mendagri Tito Karnavian yang disebutkannya tiba-tiba itu membuatnya takut.
"Bapak Menteri Dalam Negeri baru bertelfon kepada saya waktu malam-malam."
"Beliau yang telepon saya, baru terbaca saya malam-malam, Pak Gubernur saya akan datang kemari, bang saya akan datang ke Medan."
"Wah ketakutan saya, ada apa Pak Menteri," kata Edy Rahmayadi di hadapan seluruh kepala daerah dan ketua KPU dan Bawaslu se-Sumatera Utara, seperti diberitakan Tribun Medan.
Baca: Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi Lakukan Tes Corona, Sempat Hadiri Rapat bersama Menhub Budi Karya
Edy menyebutkan dirinya sempat mengundang Tito untuk hadir ke Sumut, namun tak pernah datang.
"Karena selama ini Pak Menteri diundang kemari tak pernah datang, kok sekarang mau datang. Kaget juga saya, karena beliau bukan Kapolri lagi, kalau tempo hari Kapolri datang wah ini ada apa ini," bebernya disambut gelak tawa audience.
Ternyata, kedatangan Mendagri tersebut dijelaskan Edy karena raport merah Sumut terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dari 23 daerah yang akan mengadakan Pilkada kepada KPUD dan Bawaslu.
"Itu merah semua raportnya bang, abang sama dengan Papua. Wah enggak boleh saya sama dengan papua saya bilang, izinkan saya pak Menteri, saya tanya sama beliau-beliau ini mereka semua, KPU dan Bawaslu. Bang sudah beres semua sudah hijau, tinggal dua ini Samosir dan Madina, itu tugasnya pak Wagublah itu," tutur Edy Rahmayadi.
Sesaat kemudian, Tito Karnavian menanggapi candaan Edy Rahmayadi tersebut bahwa alasan dirinya tak pernah menanggapi undangan Gubernur, karena percaya Sumut aman terkendali di tangan Edy Rahmayadi.
"Saya ditanya bapak gubernur kenapa tidak datang waktu saya undang, jadi saya bilang di bawah Pak Edy Rahmayadi, Sumut aman terkendali. Kita kan datang ke tempat yang bermasalah, kalau tempatnya enggak bermasalah jadi itu cenderung tidak prioritas, artinya Sumut Aman-aman saja," tuturnya.
Baca: Tito Karnavian Jelaskan Soal Lomba Video New Normal Berhadiah Rp 168 M: Tak Ada Penghamburan Uang
Namun, kali ini, Tito menjelaskan bahwa kali ini Sumut memilki masalah terkait penyaluran NPHD dari daerah-daerah yang membuat memiliki raport merah.
"Nah kali ini datang ada masalah, bang ini salah satu daerah yang kita catat dalam dalam data di Kemendagri ini anggaranya banyak yang merah saya sampaikan, di mana NPHD nya dibawah 10 persen kepeda KPUD dan Bawaslu kasihan teman-teman KPU dan Bawaslu tak bisa kerja," cetusnya.
Di hadapan Menkopolhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian, Ketua KPU Sumut Herdensi Adnin percaya diri sebut persiapan Pilkada di Sumut telah siap dilaksanakan, Jumat (3/7/2020).
Herdensi Adnin menyinggung hal ini dalam acara Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Sumut, di Hotel Grand Aston, Jalan Balai Kota Medan, Jumat (3/7/2020).
Herdensi menyebutkan bahwa penyelenggaraan pilkada 23 Kabupaten/kota telah siap dilaksanakan.
"Kami mengucapkan terimakasih atas atensi yang sangat luar biasa atas kedatangan Bapak Menkopolhukam dan Mendagri yang salah satunya itu untuk persiapan Pilkada di Sumatera Utara tahun 2020 yang Insya Allah kita laksanakan pada 9 Desember di 23 kabupaten/kota dan jelaskan di Sumatera Utara untuk pelaksanaan Pilkada ini, insya Allah kami sudah siap," tuturnya disambut tepuk tangan audience juga Mahfud MD dan Tito Karnavian.
Baca: Password Kurang Aman, Webinar Zoom Sosialiasi Pilkada KPU di Sumatera Barat Disusupi Video Asusila
Ia bahkan menyebutkan bahwa KPU Sumut saat ini telah siap baik dari sisi anggaran dan infrastruktur.
"Kami telah siap dari sisi anggaran dan siap dari sisi infrastruktur, terutama atas perhatian Gubernur Sumut, Kapolda Sumut dan Pangdam terhadap proses pelaksanaan Pilkada di Sumatera Utara ini sangat luar biasa dan kami mengucapkan terima kasih," jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah mulai dilakukan.
Herdensi juga menyebutkan bahwa seluruh petugasnya sudah dilakukan rapid test untuk memastikan proses penyelenggaraan Pilkada akan dilakukan sesuai protokol kesehatan Covid19.
"Saya sudah melihat beberapa daerah pencairan masih kecil, tapi sampai sekarang tidak ada kendala pelaksanaan tahapan Pilkada di Sumatera Utara. Seluruh badan sudah menjalankan tugas dan untuk verifikasi faktual berkas dukungan calon perseorangan bahkan untuk seluruh petugasnya sudah kami rapid test untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 ini mengikuti secara ketat protokol penanganan Covid-19," pungkas Herdensi.
Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan panitia kerja pemulihan pariwisata Komisi X DPR secara virtual di Rumah Dinas Gubernur, Senin (26/3/2020).
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian dan diikuti para kepala daerah destinasi wisata super prioritas. Edy menyampaikan beberapa upaya pemulihan pariwisata yang terus diakukan.
Salah satunya dengan memfasilitasi kemudahan bagi pelaku industri pariwisata.
"Sampai hari ini saya terus berpikir bagaimana agar pelaku pariwisata tidak kolaps," kata Edy dalam pernyataan tertulisnya, Senin.
Dirinya mengingatkan pentingnya protokol kesehatan pada destinasi wisata untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19.
"Dalam membuka destinasi wisata, protokol kesehatan adalah intinya. Harus kita siapkan dengan baik. Komisi X harus konkret mendorong apa yang sudah kami lakukan sehingga wisata kita kembali normal," ujar Edy.
Artikel ini telah tayang di Tribun-medan.com dengan judul Edy Rahmayadi Terkejut Ditelepon Mendagri Tito Karnavian Malam-malam, 'Saya Akan Datang ke Medan . ., dan di Kompas.com dengan judul Kompas.com dengan judul "Pariwisata di Sumatera Utara Siap Kembali Beroperasi "