Hal tersebut muncul setelah Presiden Joko Widodo menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.
Terkait hal tersebut, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko turut memberikan tanggapannya.
Dilansir oleh Kompas.com, Moeldoko menyatakan, saat ini banyak pihak yang kerap meramal dan memprediksi siapa saja yang akan terkena reshuffle kabinet.
"Sekarang ini memang banyak para peramal di luar. Muncul peramal-peramal baru. Biasa, dinamika politik," kata dia dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (2/7/2020).
Ia mengatakan, sejatinya teguran reshuffle merupakan suntikan semangat dari presiden kepada para menteri agar bekerja lebih keras.
Ia menyatakan, presiden menginginkan semua anggota kabinet bekerja ekstra keras pada masa krisis seperti sekarang.
Baca: Rumor Reshuffle Kabinet Mencuat Pasca-Jokowi Beri Teguran, 4 Nama Menteri Ini Dinilai Cocok Diganti
Baca: Soal Kemarahan Jokowi, Fahri Hamzah: Saya Ingin Sekali Presiden Ngomong Begini
Kendati demikian, Moeldoko enggan mengomentari lebih jauh ihwal realisasi reshuffle.
Moeldoko mengatakan, hal tersebut merupakan hak prerogatif presiden.
"Saya enggak bisa melampaui apa yang dipikirkan presiden. Secara mutlak itu otoritas beliau dan hak prerogatif beliau. Jadi saya enggak punya kompetensi mengomentari itu," ujar dia.
"Tapi apa yang disampaikan presiden itu juga sebuah injeksi bagi para menteri untuk lebih memunculkan energi baru karena Covid ini kan cukup lama menguras energi. Maka diperlukan suntikan agar terbangun energi baru yang positif," ucap Moeldoko.
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.
Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).
Mulanya, saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.
Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.
"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.
"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.
Menurut Jokowi, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.
Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.
"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.
Baca: Presiden Jokowi Isyaratkan Reshuffle Kabinet, Pengamat Politik Prediksi Posisi Prabowo Aman
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan, ada dua sektor yang bisa dievaluasi presiden apabila ingin reshuffle kabinet yaitu sektor kesehatan dan ekonomi.
"Sekarang ini merupakan prioritas harusnya di bidang kesehatan terkait penanganan Covid-19, termasuk di bidang ekonomi juga harusnya dan juga beberapa bidang lain yang dianggap relevan," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Baca: Jelang Pilkada, Menteri PPN Sebut Kepala Daerah Sering Ubah Garis Kemiskinan di Wilayahnya
Baca: Fadli Zon Balas Serangan Akibat Sebut Jokowi Duta Mall Indonesia : Saya Duta Rakyat
Ia menilai, pernyataan Jokowi tersebut adalah merupakan sebuah pengakuan bahwa kinerja sejumlah menteri bermasalah.
Menurut Fadli, jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti maka akan mendelegitimasi presiden.
"Pengakuan ini kalau tidak ditindaklanjuti akan mendegradasi atau mendelegitimasi presiden sendiri, jadi seharusnya presiden ambil langkah atas pidatonya. Kalau enggak, pidatonya dianggap angin lalu saja," ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal"