China Bantah Laporan Investigasi Adanya Pemaksaan Aborsi dan Kontrasepsi Etnis Uighur di Xinjiang

Penulis: Dinar Fitra Maghiszha
Editor: Archieva Prisyta
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

China membantah laporan investigasi Associated Press (AP) ihwal pemaksaan aborsi dan kontrasepri terhadap etnis Uighur, FOTO: Presiden China, Xi Jinping

TRIBUNNEWSWIKI.COM - China membantah laporan investigasi Associated Press (AP) ihwal pemaksaan aborsi dan kontrasepri terhadap etnis Uighur dengan menyebut itu sebagai 'akal-akalan' dan 'berita palsu'.

Pemerintah China mengklaim telah memperlakukan semua etnis secara adil dan melindungi hak-hak hukum kaum minoritas.

"Semua orang, terlepas apakah mereka etnis minoritas atau China Han, harus mengikuti dan bertindak sesuai dengan hukum," kata juru bicara kementerian, Zhao Lijian kepada AP, Senin (29/6/2020).

Oleh AP, pemerintah China dinilai mengambil langkah yang kejam dalam membatasi angka kelahiran warga Uighur dan sejumlah minoritas lainnya.

Meskipun kebijakan satu anak bagi semua warga sama di mata hukum, namun pada praktiknya dilaporkan berbeda.

Baca: Gulnar Omirzakh, Warga Uighur Dipaksa KB oleh Otoritas China Cegah Orang Punya Anak adalah Salah

Foto ini diambil pada 4 Juni 2019 menunjukkan seorang wanita Uighur bersama dengan anak-anak di sebuah jalan di Kashgar di wilayah Xinjiang barat laut Cina. Otoritas China melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dalam operasi menahan pertumbuhan populasi etnis minoritas di wilayah Xinjiang barat, menurut penelitian yang diterbitkan pada 29 Juni 2020. (GREG BAKER / AFP) Misalnya, terdapat upaya mendorong etnis Han yang mayoritas di China agar memiliki lebih banyak anak.

Praktik pembatasan anak bagi etnis Uighur disebut Associated Press dilakukan secara meluas dan sistematis.

Investigasi AP dilakukan berdasarkan data statistik pemerintah, dokumen negara, dan wawancara dengan 30 bekas tahanan, anggota keluarga, beserta sejumlah instruktur kamp.

Operasi yang telah dijalankan selama empat tahun terakhir ini oleh sejumlah ahli mengarah pada apa yang disebut 'genosida demografis'.

China secara teratur menyuruh perempuan dari etnis minoritas untuk memeriksa kehamilan, memasang alat kontrasepsi, sterilisasi, bahkan aborsi.

Baca: Dipenjara Tujuh Tahun karena Punya Tujuh Anak: Kisah Abdushukur Umar, Warga Uighur di Xinjiang China

Foto ini diambil pada 11 September 2019 menunjukkan seorang pria mengendarai kendaraan di lingkungan etnis Uighur di Aksu, Xinjiang. Otoritas China melakukan sterilisasi paksa terhadap perempuan dalam opersi menahan pertumbuhan populasi etnis minoritas di wilayah Xinjiang barat, menurut penelitian yang diterbitkan pada 29 Juni 2020. (HECTOR RETAMAL / AFP) Angka aborsi tercatat telah masuk ratusan ribu warga.

Berdasarkan data dan wawancara, penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim (IUD) meningkat tajam di wilayah Xinjiang, meski secara nasional angkanya turun.

Langkah pengendalian populasi etnis minoritas ini dibareng dengan penahanan massal baik sebagai ancaman maupun hukuman bagi siapa saja yang tak patuh.

Punya banyak anak adalah alasan utama orang-orang etnis minoritas ini dikirim ke kamp-kamp penahanan.

Dari riset AP, tiga atau lebih orang tua diambil dari keluarga mereka, kecuali mereka bisa membayar denda yang nilainya besar.

Baca: Aliansi Antar-Parlemen untuk China (IPAC) Minta PBB Selidiki Kasus Kejahatan terhadap Etnis Uighur

Wanita Uighur menggendong bayi di Xinjiang, Rabu (11/11/2019). (AFP/HECTOR RETAMAL)

Para pihak berwajib dalam hal ini polisi dilaporkan menggerebek rumah-rumah, membuat takut para orangtua sambil mencari anak-anak yang disembunyikan.

Data AP menunjukkan adanya penurunan yang signifikan di sebagian besar wilayah Uighur di Hotan dan Kashgar.

Angka kelahiran di dua wilayah ini anjlok lebih dari 60% dari 2015 hingga 2018.

Sementara di seluruh wilayah Xinjiang, angka kelahiran menurun drastis hampir 24%, dibandingkan dengan hanya 4,2% di seluruh China.

Ratusan juta dolar anggaran yang dikucurkan pemerintah China untuk program alat kontrasepsi telah mengubah Xinjiang dari salah satu daerah dengan pertumbuhan tercepat di China, menjadi yang paling lambat hanya dalam beberapa tahun.

"Penurunan semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya ... ada semacam kekejaman di dalamya," kata Adrian Zenz, antropologis Jerman yang terlibat dalam penelitian mengenai situasi di Xinjiang.

Selama beberapa dekade, China diakui sebagai satu di antara negara di dunia yang mengatur hukum hak minoritas, misalnya ada kuota bagi warga etnis Uighur dan etnis minoritas lain agar bisa masuk perguruan tinggi, bekerja di instansi pemerintah, serta kelonggaran kontrol kelahiran.

Halaman
123


Penulis: Dinar Fitra Maghiszha
Editor: Archieva Prisyta
BERITA TERKAIT

Berita Populer