Klaim 60 Persen Kapal Perang AS Ada di Asia Pasifik, Pejabat China Khawatirkan Konfrontasi Militer

Pejabat militer China mengklaim militer AS telah mengerahkan kekuatan di wilayah Asia Pasifik, seperti diberitakan Kompas.com, Selasa (23/6/2020).

Berdasar laporan yang ia paparkan, bahkan 60 persen kapal perang AS telah berada di kawasan Indo-Pasifik, lengkap dengan 3 kapal induk.

Total ada 375.000 tentara yang bersiaga di sana.

Hal itu disampaikan oleh Pimpinan Institut Nasional Studi Laut China Selatan, Wu Shicun.

"Pengerahan militer AS di kawasan Asia-Pasifik belum pernah terjadi sebelumnya," kata pimpinan lembaga konsultan pemerintah China itu.

Jika diteruskan, tindakan AS bisa memicu konfrontasi militer.

Baca: Di Tengah Ketegangan dengan China, India Minta Rusia Percepat Pengiriman Rudal dan Jet Tempur

Baca: Di Tengah Ketegangan dengan China, India Minta Rusia Percepat Pengiriman Rudal dan Jet Tempur

ILUSTRASI - Kapal Induk USS Carl Vinson. (Dailymail)

"Kemungkinan insiden militer atau tembakan tak disengaja akan meningkat."

Ia pun tak menampik, jika hal itu terjadi, jurang yang memisahkan hubungan bilateral kedua negara akan semakin dalam dan lebar.

"Jika bentrokan terjadi, dampak pada hubungan bilateral akan menjadi bencana besar," lanjut Wu dikutip dari AFP Selasa (23/6/2020).

Dalam kepemimpinan Barack Obama, AS melakukan empat kali operasi di wilayah tersebut.

Namun di masa kepemimpinan Donald Trump, ia menyebut AS sudah beroperasi sebanyak 22 kali.

Demi mencegah kesalahpahaman, ia mengatakan militer AS dan China harus sering berkomunikasi.

Sebenarnya, akhir-akhir ini bukan hanya AS yang bersitegang dengan China.

Beberapa negara tetangga juga geram dengan pemerintahan Xi Jinping.

China membangun pulau buatan yang dilengkapi dengan instalasi militer di sebagian Laut China Selatan.

Pejabat AS: Hubungan Dagang AS-China Berakhir

Donald Trump dan Xie Jinping (Wikimedia Commons)

Baca: Pengamat: Kim Jong Un Memprovokasi Korsel agar Korut Bisa Menarik Perhatian Amerika Serikat

Di sisi lain, Amerika Serikat kembali menuding China sebagai penyebar virus corona di negaranya.

Diberitakan Kontan dari Reuters, kini giliran Penasihat Perdagangan Gedung Putih Peter Navarro yang buka suara.

Navarro yang geram terhadap China, mengatakan hubungan dagang kedua negara telah berakhir.

"Ini sudah berakhir," Navarro mengatakan kepada Fox News dalam sebuah wawancara ketika ditanya tentang perjanjian perdagangan.

Peter Navarro menyebut hal itu dilatarbelakangi datangnya delegasi China pada 15 Januari 2020.

Ia menuding mereka mengakibatkan wabah corona di AS.

"Pada saat mereka telah mengirim ratusan ribu orang ke negara ini untuk menyebarkan virus itu, dan hanya beberapa menit setelah roda ketika pesawat itu lepas landas, kami mulai mendengar tentang pandemi ini," kata Navarro.

Selain Presiden AS, Navarro merupakan pejabat AS yang paling santer menghujani China dengan kritik dan tudingan.

Hubungan Tersembunyi Trump dengan China

Bagian atas terlihat sebagian kosong ketika Presiden AS Donald Trump berbicara selama kampanye di BOK Center pada 20 Juni 2020 di Tulsa, Oklahoma. Ratusan pendukung berbaris lebih awal untuk reli politik pertama Donald Trump dalam beberapa bulan, mengatakan risiko tertular COVID-19 di arena yang besar dan penuh sesak tidak akan membuat mereka tidak mendengar pesan kampanye presiden. (Nicholas Kamm / AFP)

Baca: Gara-gara Pengguna TikTok, Kampanye Donald Trump Jadi Sepi: Borong Tiket Tapi Tak Datang Ke Acara

Kendati sering adu kritik, mantan pejabat AS John Bolton ungkap hubungan khusus Trump dan Xi Jinping dalam bukunya.

Hal ini membuat Trump berupaya agar penerbitan buku John Bolton bisa dihentikan.

Donald Trump geram lantaran mantan Penasihat Keamanan Nasional AS itu membeberkan berbagai informasi rahasia dalam bukunya.

Diberitakan Tribunnews, Menlu AS Mike Pompeo menuding Bolton sebagai pengkhianat.

"Saya belum membaca buku itu, tetapi dari kutipan-kutipan yang diterbitkan, John Bolton menyebarkan sejumlah kebohongan dan kepalsuan. Sangat menyedihkan dan berbahaya. John Bolton melakukan peran sebagai pengkhianat yang merusak Amerika," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, Jumat (18/6/2020)

Meski demikian, hakim di AS telah menolak permintaan Trump untuk menghentikan penerbitan memoar John Bolton, seperti diberitakan BBC, Sabtu (20/6/2020).

Presiden AS Donald Trump berbicara selama pengarahan harian tentang virus corona baru, COVID-19, di Taman Mawar Gedung Putih pada 15 April 2020, di Washington, DC. (Mandel NGAN / AFP)

Baca: Gara-Gara Netflix dan Zoom, Presiden AS Donald Trump Marah Terhadap Pemerintah Indonesia, Ada Apa?

Hakim Pengadilan Distrik Washington DC Royce Lamberth tak menampik jika tulisan Bolton bisa 'melukai' negaranya sendiri.

Ratusan ribu eksemplar buku The Room Where It Happened telah dicetak dan siap didistribusikan Selasa mendatang.

Terkait hal ini, pengacara Departemen Kehakiman AS berpendapat Bolton melanggar kewajibannya untuk melakukan peninjauan prapublikasi.

Namun pihak Bolton melalui pengacaranya dengan tegas menolak klaim tersebut.

Mereka bersikeras telah melakukan peninjauan dengan seksama.

Meski Hakim Laberth menyimpulkan Bolton melanggar kewajiban untuk melakukan peninjauan, dia tetap menolak permintaan pemerintah.

"Dengan mengambil sendiri untuk menerbitkan bukunya tanpa mendapatkan persetujuan akhir dari otoritas intelijen nasional, Bolton mungkin memang telah menyebabkan negara mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaiki," tulisnya.

Hakim menyinggung, meski penghentian dilakukan, salinan buku masih bisa beredar luas di internet.