Hingga hari ini, Senin (22/6/2020) kasus terkonfirmasi di laman www.covid19.go.id mencapai 45.891 kasus dengan penambahan baru sebanyak 862 kasus.
Beberapa daerah di Indonesia pun berlomba-lomba mencoba membuat peraturan yang bisa membuat penyebaran virus corona berkurang.
Mulai dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), rapid test massal, lockdown lokal, hingga penetapan aturan status Kejadian Luar Biasa (KLB).
Hal tersebut dilakukan untuk menekan besarnya angka penyebaran virus Covid-19 di masing-masing daerah di Indonesia.
Menilik dari beberapa kebijakan yang diajukan oleh pemerintah daerah, pemerintah kota, maupun pemerintah provinsi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan mengkaji ulang kinerja para pejabat tersebut.
Tito Karnavian selaku Mendagri mengatakan jika nantinya para calon kepala daerah petahana yang tidak efektif menangani Covid-19 di daerahnya sebaiknya tidak dipilih lagi dalam Pilkada Serentak 2020.
Menurut Tito, masyarakat membutuhkan kepala daerah yang mampu menangani persoalan Covid-19 secara efektif.
Baca: Banyak yang Tak Produktif Saat WFH, Mendagri Kaji Rencana Kurangi Jumlah ASN di Indonesia
Baca: Keluhkan Tenaga Medis Tak Diperhatikan Pemerintah, Kepala Puskesmas di NTT Dicopot dari Jabatannya
Baca: Perang Dagang dan Naikkan Tarif Impor Produk China, India Bersiap Korbankan Masyarakat Kelas Bawah
"(Kalau) kepala daerahnya tidak efektif menangani Covid-19, ya jangan dipilih lagi, karena rakyat membutuhkan kepala daerah yang efektif, bisa menangani persoalan Covid-19 di daerah masing-masing, berikut dampak sosial ekonominya," ujar Tito dalam konferensi pers di Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (22/6/2020).
Sebelum terlambat, Tito mengajak masyarakat untuk terus mengawasi dan mengkritisi upaya penanganan COvid-19 di daerahnya masing-masing.
Hal tersebut diimbaunya agar penanganan kasus Covid-19 benar-benar teratasi dan membuahkan hasil yang memuaskan.
Selain itu, penanganan dampak sosial dan ekonomi oleh kepala daerah juga bisa menjadi isu penting.
"Misal ada daerah yang akan pilkada, dan petahananya ikut ternyata PSBB-nya berantakan, masih banyak orang berkerumun tanpa masker, tanpa jaga jarak," tutur Tito.
Isu-isu seperti itu, menurut dia, juga menjadi perhatian di sejumlah negara yang menggelar pemilu, seperti di Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Dengan demikian, kemunculan isu-isu primordial yang sering memecah belah masyarakat dan menimbulkan kerawanan pilkada bisa ditekan.
"Kepala daerah akan sangat bersungguh-sungguh, apalagi yang akan running (maju) lagi. Kenapa? Kalau daerahnya merah apalagi ada korban meninggal dunia itu akan menjadi amunisi bagi kontestan lain yang non-petahana," kata dia.
Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengatakan, sebanyak 224 kepala daerah diprediksi kembali maju pada Pilkada 2020.
Baca: Sesalkan Langkah Jokowi Ajukan Banding, Penggunggat: Pemerintah Tak Bisa Menerima Koreksi Masyarakat
Baca: Seorang Pasien Covid-19 Asal Aceh Menulari 5 Anggota Keluarga dan 4 Perawat
Baca: Ketua KPK Firli Bahuri Dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK karena Tidak Memakai Masker
Bachtiar mengatakan jika beberapa petahana yang ikut kembali tersebut hanya memiliki masa jabatan satu periode.
"Artinya kan petahana itu orang yang sedang menjabat (kepala daerah) hari ini dan kemudian maju lagi. Dari 270 kepala daerah penyelenggara pilkada, yang jabatannya masih satu periode tercatat ada 224," ujar Bahtiar kepada wartawan di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020).