Lembaga-lembaga tersebut mendapat serangan dalam beberapa bulan belakangan.
Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengatakan lembaga-lembaga itu menjadi target peretas "berbasis negara".
Meski PM Morrison menolak menyebutkan negara mana yang dimaksud, tetapi sumber ABC di kalangan pejabat meyakini bahwa China berada di balik serangan itu.
Serangan siber itu bukan baru terjadi, sebagaimana ditekankan PM Morrison, melainkan berlangsung terus-menerus terhadap Australia.
Dia meminta lembaga-lembaga pemerintah swasta untuk meningkatkan pengamanan situs web mereka.
Saat ini diketahui adanya serangan terhadap departemen dan lembaga pemerintah negara bagian dan pemerintah kota, yang semuanya memiliki data ekonomi yang sensitif.
"Kegiatan ini menargetkan organisasi Australia di berbagai sektor, termasuk semua tingkat pemerintahan, industri, organisasi politik, pendidikan, kesehatan, penyedia layanan penting dan operator infrastruktur penting lainnya," ujar PM Morrison.
"Kami tahu pelakunya adalah aktor siber canggih yang berbasis negara, karena skala dan sifat penargetan dan tradecraft yang mereka gunakan," katanya.
Dia mengatakan sejauh ini tidak ada pelanggaran privasi berskala besar, namun menyebut serangan itu "jahat".
"Itulah sebabnya kami mengangkat pemasalahan ini hari ini," katanya pada Jumat (19/6/2020).
Baca: Setelah Dugaan Data Diretas Hacker, Kali Ini Zoom Terseret Konflik Politik Amerika Serikat vs China
Baca: Hacker Klaim Retas KPU dan Bocorkan 2,4 Juta Data Penduduk Indonesia: Bakal Sebar 200 Juta Data Lain
Tujuannya, menurut PM Morrison, untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong organisasi, terutama di bidang kesehatan, infrastruktur dan layanan lainnya agar menerapkan pertahanan teknis untuk mengatasi serangan siber.
Pemimpin Partai Buruh yang beroposisi, Anthony Albanese, mengaku telah mendapatkan pengarahan tentang serangan yang sedang berlangsung dan upaya mengatasinya dari pihak intelijen.
"Tidak ada perbedaan pendapat antara Pemerintah dan Oposisi mengenai masalah ini," katanya. PM menolak sebut China Ketika ditanya apakah negara pelaku serangan siber sudah diidentifikasi, PM Australia itu mengatakan bahwa pihaknya tidak akan menyebutkan.
"Yang saya bisa konfirmasi yaitu, tidak banyak aktor peretas berbasis negara yang terlibat dalam aktivitas semacam ini," katanya.
Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, 3 negara teratas yang diduga mensponsori operasi serangan siber ke negara lain yaitu China, Rusia dan Iran.
Kepala Pusat Penelitian Keamanan Siber (CSCRC) Rachael Falk mengatakan meski orang ingin menunjuk negara pelaku, namun sikap menyalahkah justru bisa jadi "gangguan".
Baca: Hacker Sebut Bisa Jual Data Pasien Tes Covid-19, Achmad Yurianto: Kita Serahkan ke Pihak Berwajib
Baca: Kisah Hamza, Hacker yang Jebol Bank Amerika Triliunan Rupiah, Ternyata untuk Bantu Rakyat Palestina
"Sebenarnya tak masalah dari mana asalnya," katanya. "Pesan Perdana Menteri jelas, lindungi data pribadi dan bisnis Anda."
Menurut Rachael menyebutkan nama negara pelaku adalah urusan Pemerintah dan Direktorat Sinyal Australia.
Pengumuman yang disampaikan PM Morrison pada Jumat (19/6/2020) mengingatkan pengumuman serupa yang dia sampaikan tahun lalu, ketika diketahui terjadinya serangan terhadap situs-situs partai politik Australia.