Padahal mobil PCR tersebut merupakan hasil pendekatan Risma dengan sejumlah pihak.
Namun setelah datang, dua unit mobil PCR yang tadinya difokuskan untuk Surabaya malah dialihkan ke daerah lain.
Selain itu, ada alasan lain yang lebih penting yang membuat Risma marah besar.
Rupanya Risma telah menyiapkan sejumlah skenario untuk penanganan Covid-19 di Surabaya.
Ada dua skenario yang direncanakan Risma.
Risma berencana untuk melakukan rapid test dan tes swab secara massal pada warga di zona merah.
Tetap ketika mengetahui mobil PCR dialihkan, Risma menjadi sangat marah.
Baca: 2 Mobil PCR BNPB untuk Surabaya Dialihkan ke Daerah Lain, Risma: Saya Dibilang Nggak Bisa Kerja
Baca: Nantikan Sejak Berbulan-bulan Lalu, Risma Menangis Terima Bantuan BIN Akhirnya Tiba di Surabaya
Baca: Tak Bisa Tunjukkan SIKM, 5 Penumpang Kereta Asal Surabaya Di Tes Swab dan Dikarantina
Ia menelepon seseorang untuk menanyakan kepastian kabar mobil PCR.
"Itu saya ngemis-ngemis, ngemis-ngemis saya," kata Risma.
Risma mengaku sampai melakukan pendekatan ke Pramono Anung dan anggota DPR RI agar mendapatkan mobil PCR tersebut.
"Saya sampe ke Pak Pramono, sampe lewat orang DPR RI, moso pak, " kata Risma, dikutip dari Surya, (30/5/2020).
Suara Risma mulai meninggi saat berbicara demikian.
"Nanti saya dituduh gak bisa kerja lagi, saya ndak terima, betul ndak terima, saya dibilang gak kerja sekarang apa," kata Risma sambil teriak dan menangis.
Risma juga mengaku telah mendapat konfirmasi dari BNPB.
Risma bahkan menunjukkan potongan percakapan pribadinya pada saat meminta bantuan mobil tersebut kepada BNPB pusat.
Dalam percakapan Whatsapp tersebut, Risma meminta bantuan agar Surabaya mendapatkan bantuan mobil tersebut sudah sejak beberapa waktu lalu.
Namun dia menyayangkan, mobil yang seharusnya dapat dimaksimalkan di Surabaya malah tidak bisa, lantaran digunakan di daerah lain.
Dua unit mobil itu dialihkan ke daerah Tulungagung dan Lamongan untuk sementara, Jumat (29/5/2020).
Padahal, menurut Risma bantuan dari BNPB pusat itu diprioritaskan untuk Surabaya.
Namun, lantaran dialihkan ke daerah lain, Pemkot harus membatalkan ratusan orang yang harusnya dilakukan swab.
Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya Febria Rachmanita menjelaskan, geramnya Risma itu lantaran Pemkot harus beberapa kali membatalkan pemeriksaan pasien karena mobil tersebut dialihkan dari Surabaya.
"Kami sangat menyesalkan itu," kata Feny.
Misalnya saja, pada Kamis (28/5/2020) kemarin, harusnya Pemkot melakukan pemeriksaan di Hotel Asrama Haji Sukolilo serta di Dupak Masigit.
Masing-masing lokasi bisa ratusan orang.
Namun ternyata mobil tersebut masih dialihkan ke daerah lain sehingga mempengaruhi jadwal jamnya.
"Ternyata mobil itu tidak datang hingga kami menunggu lima jam dan mobil itu baru datang sekitar pukul 18.30 WIB," kata Feny.
Feny mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan konfirmasi kepada tim gugus tugas Pemprov Jatim agar Surabaya mendapat mobil tersebut untuk segera melakukan pemeriksaan mereka yang telah ditentukan.
Sehingga, rencananya hari ini juga sudah dibuatkan jadwal untuk melakukan pemeriksaan di daerah Kelurahan Kali Kedinding yang berjumlah sekitar 200 orang.
Namun harus diurungkan lantaran Pemprov mengalihkan ke daerah lain.
"Akhirnya, kami dua kali membubarkan pasien untuk melakukan tes swab,” terang Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya itu.
Baca: Lebaran Saat PSBB Surabaya, Risma Tak Gelar Open House Tapi Diganti Silaturahmi Secara Online
Baca: Bongkar Busuknya Penanganan Covid-19 dan Viral di Twitter, Dokter RS Royal Surabaya Terancam Hukuman
Baca: Surabaya Disebut Bisa Jadi Wuhan Kedua, Kasus Penularan Covid-19 Tinggi, Kini Fakta Baru Terkuak
Kemarahan Wali Kota Risma bahkan sempat terekam dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram @aslisuroboyo, Jumat (29/5/2020).
Dalam video tersebut, Wali Kota Risma terlihat sedang berbicara dengan seseorang melalui sambungan telepon.
Nada bicara Risma tak bisa menutupi bahwa Wali Kota Surabaya ini sangat marah saat tahun mobil PCR dialihkan ke Tulungagung dan Lamongan.
Dalam potongan video tersebut, Wali Kota Surabaya itu terdengar menyebut dua mobil itu untuk penanganan COVID-19 ( virus corona) di Kota Surabaya.
"Kalau mau memboikot jangan begitu Pak caranya. Saya akan ngomong ke semua orang," kata Risma kepada orang yang berkomunikasi dengannya melalui telepon.
"Pak...Saya tidak terima... betul saya tidak terima. Saya dibilang tidak bisa kerja. Siapa yang tidak bisa kerja sekarang. Kalau ngawur nyerobot gitu, siapa yang tidak bisa bekerja," tukas Risma lagi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaruh perhatian besar kepada enam provinsi yang mengalami lonjakan kasus baru.
Jokowi meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Kementerian Kesehatan menjadikan Jawa Timur sebagai prioritas lantaran masih tingginya kasus Covid-19 di sana.
Selain Jawa Timur, lima provinsi lain juga diminta diperhatikan yakni Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Selatan, di Papua, dan NTB.
"Di Jawa terutama agar dibantu diberikan dukungan penuh untuk Provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan persiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit daruratnya," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference, Rabu (27/5/2020).
Sementara DPRD Jawa Timur mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat untuk bekerjasama dalam menangani COVID-19. Pun apabila terjadi gesekan antarlembaga pemerintah di daerah, Kusnadi berharap dapat diselesaikan dengan duduk bersama.
Ketua DPRD Jawa Timur, Kusnadi mengungkapkan hal itu merespons terkait perhatian pemerintah pusat terhadap penanganan COVID-19 di Jatim.
"Seharusnya semua bekerjasama," kata Kusnadi ketika dikonfirmasi di Surabaya, Jumat (29/5/2020).
Atensi pemerintah pusat tersebut menandakan bahwa situasi di Jawa Timur tidak lebih baik dibanding dari daerah lain.
"Sebagai bagian dari unsur pemerintahan, saya malu," katanya.
Sehingga, politisi PDI Perjuangan ini meminta semua pihak untuk menahan diri. Termasuk, kepada pejabat pemerintah sekali pun ada gesekan dalam pengambilan kebijakan di lapangan.
Kusnadi mengingatkan bahwa penanganan pandemi tak bisa dilakukan sendiri. "Bagaimana kita bisa mengajak masyarakat untuk bergotong royong kalau pejabatnya saja tidak bekerjasama," katanya.
"Kalau ada yang kurang pas, jangan saling menyalahkan. Sebaliknya, duduk bersama dan selesaikan dengan kompromi baik," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
Legislator dari dapil Jatim 2 (Sidoarjo) ini kembali menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambik sebaiknya demi rakyat.
"Kalau pejabat yang di atas tak ketemu, kasihan rakyatnya," kata Kusnadi.
-