Dari segi kesehatan, belum ada indikasi jumlah positif Covid-19 di Indonesia akan menurun dan digulirkannya new normal adalah untuk alasan membuka aktivitas ekonomi kembali.
Pasca pandemi virus Corona menerpa Indonesia, banyak pekerja yang sudah terkena PHK dan nasib mereka pun belum menemui kejelasan, meski pemerintah mencanangkan new normal.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menegaskan, kelompok buruh lebih membutuhkan solusi dari adanya gelombang PHK ketimbang, penerapan kenormalan baru atau new normal di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Said Iqbal, penggencaran new normal bukan solusi bagus mengingat yang menjadi masalah adalah banyak pekerja yang terkena PHK.
"Menghadapi situasi di mana sedang terjadi PHK besar-besaran, yang dibutuhkan bukan new normal, yang dibutuhkan saat ini adalah mempersiapkan solusi terhadap ancaman PHK," ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (28/5/2020), dikutip dari laman Kompas.com dengan judul KSPI: Buruh Lebih Butuh Solusi dari Ancaman PHK ketimbang "New Normal".
Menurut Said, pemerintah seharusnya mempersiapkan solusi dari ancaman gelombang PHK agar jutaan buruh bisa bekerja kembali.
Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak serta-merta meminta masyarakat mencari kerja sendiri.
Baca: Kurang Disiplin Protokol Kesehatan, 2 Orang di Salatiga Positif Covid-19 Setelah Berjaga Ronda Malam
Baca: Rutin Gerebek Perkampungan Buruh Migran, Pemerintah Malaysia Dikecam PBB: Timbulkan Ketakutan
Baca: Karantina di Hutan: Inilah Nasib Buruh Korban PHK yang Mudik Naik Motor 9 Jam ke Yogyakarta
Seharusnya, kata dia, pemerintah memaksimalkan pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan memberikan subsidi upah.
"Bukan meminta bekerja kembali di tengah pandemi yang mengancam hilangnya nyawa,” tegasnya.
“Lagi pula, bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, akan kembali bekerja di mana?” tambah dia.
Menurut dia, tanpa new normal pun sebenarnya masih banyak perusahaan yang masih meminta buruhnya tetap bekerja.
Dengan demikian, yang dibutuhkan para buruh dan pengusaha bukan new normal, melainkan regulasi dan strategi untuk memastikan bahan baku impor bisa masuk dan selalu tersedia di industri.
Di sisi lain, lanjut dia, penting untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
"Sebab, sebagian perusahaan meliburkan karyawan atau melakukan PHK akibat profit perusahaan menipis bahkan negatif, akibat mereka harus membeli bahan baku dari impor dengan harga dollar dan menjual dengan rupiah yang sudah terpuruk,” kata Said.
Fase kenormalan baru tengah dipersiapkan pemerintah dengan harapan kegiatan ekonomi dapat kembali berjalan setelah sempat terhenti selama pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Sebanyak 340.000 personel TNI-Polri akan dikerahkan untuk mempersiapkan rencana tersebut.
Presiden Joko Widodo berharap kehadiran aparat dapat mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, yakni menjaga jarak fisik, mengenakan masker, dan mencuci tangan dengan sabun.
Skema New Normal Pemerintah Indonesia
Selasa, (26/5/2020) pagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau kesiapan penerapan prosedur standar tatanan baru atau new normal.
Peninjauan dilakukan di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat.
Rencananya, sebanyak 340.000 anggota TNI-Polri akan dikerahkan untuk melakukan pengawasan di 1.800 titik obyek keramaian.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi didampingi oleh Panglima TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Idham Aziz.
Tak hanya itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga terlihat turut serta dalam agenda sang kepala negara.
"Pagi hari ini saya datang ke Stasiun MRT dalam rangka untuk memastikan bahwa mulai hari ini akan digelar oleh TNI dan Polri pasukan untuk berada di titik-titik keramaian dalam rangka mendisiplinkan, lebih mendisiplinkan, masyarakat agar mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan PSBB," ujar Jokowi seperti yang dikutip dari siaran di akun YouTube Sekretariat Presiden.
Baca: Gagal Terapkan Aturan New Normal, Korea Selatan Kembali Perketat Pembatasan Sosial di Ibu Kota
Baca: Pemprov Jawa Barat Sempat Dengungkan Soal New Normal, Masyarakat Bingung PSBB Kini Diperpanjang
Baca: Pendatang Wajib Bawa Surat Keterangan Negatif Covid-19 dari Tes PCR, Bali Terapkan New Normal?
"Kita melihat bahwa R0 (R-naught) dari beberapa provinsi sudah di bawah satu dan kita harapkan semakin hari semakin turun dengan digelarnya pasukan dari TNI dan Polri di lapangan secara masif," tuturnya.
Untuk diketahui, R0 (dibaca R-naught) merupakan metrik epidemiologi yang digunakan untuk menggambarkan penularan agen infeksi.
Saat ini, pemerintah tengah berupaya agar angka R0 di sejumlah wilayah berada di bawah satu.
Artinya penularan dan pertumbuhan kasus Covid-19 diharapkan akan semakin melambat.