Selain kebijakan yang disoroti publik, beberapa langkah atau pernyataan kontroversial dari pejabat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun tak luput dari perhatian masyarakat.
Misalnya sosok Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Berkali-kali manuver kebijakan atau pernyataan dari Menko Marves (Kemaritiman dan Investasi) membuat publik bergeleng-geleng kepala karena tak sesuai dengan arahan atau sikap dari Presiden Jokowi sendiri.
Baca: Kritik Pengesahan Revisi UU Minerba, Refly Harun: Kenapa Presiden dan Menteri Tidak Membela BUMN?
Sosok Luhut Binsar Pandjaitan pun tak lepas dari kritikan pengamat.
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira secara blak-blakan mengandaikan diri menjadi seorang presiden, akan merombak susunan kabinetnya.
Melansir wawancara Bihma Yudhistira dengan pakar hukum tata negara, Refly Harun di akun Youtube-nya, via Tribunwow.com dengan judul Akui akan Reshuffle Menteri jika Jadi Presiden, Ekonom INDEF Ini Singgung Luhut: Mending Bubarin Aja, jika menjadi seorang presiden, Bhima Yudhistira menegaskan akan mengganti sejumlah menteri, terutama di bidang ekonomi.
Bhima pun menyebut akan membubarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Meskipun begitu, Bhima Yudhistira menyatakan ingin membubarkan kementerian yang dipimpin Luhur Binsar Pandjaitan berdasarkan sejumlah alasan rasional.
Hal itu disampaikan Bhima Yudhistira melalui kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (23/5/2020) lalu.
Pada kesempatan itu, mulanya Bhima menyebut sejumlah tokoh yang dinilai lebih cocok menggantikan beberapa menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Chatib Basri untuk posisi menteri keuangan, kemudian ada Bang Faisal Basri itu cocoknya di perdagangan atau industri," kata Bhima.
"Yang ketiga, saya justru minta Bang Revrisond Baswir itu untuk ngurusin koperasi dan UMKM."
Melanjutkan penjelasannya, Bhima lantas menyinggung nama tokoh lain untuk menggantikan posisi menteri perekonomian hingga kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas).
"Menko Perekonomian mungkin Pak Didik Rachbini kali cocok ya, belum pernah jadi menteri soalnya,"
"Kepala Bapennas itu ke Pak Drajad Wibowo tuh, biar arahannya jelas. Udah hampir semua kan ya?" terang dia.
Baca: Kembali Bersuara, Refly Harun Buka Celah Buruk Era Presiden Jokowi: Pengkritik Bisa Dikriminalisasi
Baca: Walau Sebut Jokowi Orang Baik, Din Syamsuddin: Presiden Tak Kuasa Atasi Orang Buruk di Sekitarnya
Lantas, ia menyoroti posisi Luhut Binsar sebagai Menko Maritim dan Investasi.
Bhima menilai, kementerian itu lebih layak untuk dibubarkan ketimbang diganti menteri.
"Kecuali Menko Maritim dan Investasi, itu mendingan dibubarin aja," ungkap Bhima.
Mendengar pernyataan Bhima itu, tampak pakar hukum tata negara terkemuka Indonesia, Refly Harun terbahak.
"Jadi tidak perlu diganti? Tentu rasional ya?," ucap Refly Harun tertawa.
Bhima berpendapat, ada sejumlah lembaga di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi yang seharusnya di bawah kendali Menko Perekonomian.
Ia pun menyinggung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Karena BKPM itu cocoknya ada di bawah Menko Perekonomian biar koordinasinya lebih oke, karena dia sangat ekonomi," jelas Bhima.
Baca: Mantan Wakil Ketua KPK hingga Eks Guru Besar UGM: Berikut Daftar Pengacara Kasus Said Didu vs Luhut
Baca: Mantan Sekretaris BUMN Said Didu Bakal Diperiksa Polisi Senin Depan Terkait Laporan Luhut
Tak hanya itu, jika menjadi presiden di Indonesia, Bhima mengaku akan memindahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) di bawah Menko Perekonomian.
"Kemudian pariwisata juga cocoknya di bawah Menko Perekonomian, satu lagi KKP itu nyambungnya juga Menko Perekonomian, karena di situ di bawahnya Menko Perekonomian ada menteri pertanian," tandasnya.
Pada kesempatan itu, sebelumnya Bhima Yudhistira sempat mengajak mantan Staf Khusus (Stafsus) Milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), Belva Devara berdebat soal Kartu Prakerja.
Dilansir TribunWow.com, sebelumnya Belva Devara mengundurkan diri sebagai Stafsus Milenial Jokowi karena dianggap memanfaatkan proyek Kartu Prakerja untuk kepentingan pribadi.
Pengunduran Belva Devara terkait desakan publik terhadap potensialnya konflik kepentingan antara statusnya sebagai staf milenial presiden dan keterlibatannya dengan kepemilikan start-up Ruangguru yang menjadi platform resmi program pemerintah, Kartu Prakerja.
Terkait hal itu, Bhima Yudhistira mengaku hingga kini ajakannya debat itu belum juga mendapat jawaban dari Belva.
Jika Belva berhalangan, ia bahkan menantang stafsus milenial lainnya untuk berdebat dengannya soal Kartu Prakerja.
Pernyataan Bhima Yudhistira itu pun memancing reaksi Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun.
"Jadi ketika kemudian saya melihat 'Ini kok ada milenial pakai embel-embel stafsus milenial, di sisi lain dia punya konflik kepentingan sama program kartu prakerja'," ucap Bhima.
"Tapi dia kemudian pura-pura enggak tahu."
Bhima mengaku, mengajak debat Belva untuk mengetahui konsep pemikiran stasus milenial Jokowi.
Baca: Arsul Sani Sekjen PPP: Seperti Skandal Century, Prakerja Potensial Jadi Masalah Hukum di Masa Depan
Baca: Sudah Dibuka Gelombang 4, Verifikasi Program Prakerja Ternyata Masih Berjalan dan Belum Tuntas
Meskipun begitu, ia menyebut enggan ribut-ribut dan memilih berdebat secara damai jika Belva memenuhi ajakannya.
"Jadi saya coba pengin lihat sebenarnya konsepnya milenial di ring 1 presiden itu seperti apa," jelas Bhima.
"Kemudian kita adu gagasan aja, biasa aja sih."
Lebih lanjut, hingga kini Bhima mengaku belum ada tanggapan dari Belva terkait ajakan debatnya itu.
Bahkan, ia turut menantang stafsus Jokowi yang lain untuk berdebat soal Kartu Prakerja.
"Saya udah WA, saya udah bilang ke teman-teman stafsus lainnya, kalau Belva enggak bisa dibantuin lah 7 lawan 1," ujar Bhima.
"Bercandanya begitu ya, tapi enggak dijawab juga. "
Pernyataan Bhima itu pun lantas ditanggapi candaan Refly Harun.
Ia mengatakan, ajakan debat Bhima itu menjadi tantangan bagi Jokowi yang merekrut stafsus milenial.
Tak hanya itu, Refly juga menyebut Jokowi begitu membanggakan ketujuh stafsus milenial itu sejak awal pelantikan.
"Wah ini tantangan Presiden Jokowi ya, membangga-banggakan 7 staf khusus," ucap Refly.
"Ini ada 1 anak muda yang berani dikeroyok 7 orang, kayak pendekar silat ya zaman silat dulu ya."
"Biasanya 7 pendekar itu yang nantangin, tapi ini satu berani nantang yang 7," tandasnya.