Banyak yang menilai program Kartu Prakerja tidak efektif, justru terlihat seperti proyek yang sekadarnya.
Bahkan menurut Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira secara terang-terangan menyebut Kartu Prakerja hanyalah program abal-abal.
Dilansir TribunWow.com, Bhima Yudhistira menyebut Kartu Prakerja tak bisa menyelesaikan masalah pengangguran saat pandemi Virus Corona melanda.
Terkait hal itu, ia lantas mengungkap jawaban Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat ditanya soal Kartu Prakerja.
Bahkan, jawaban Sri Mulyani itu disebutnya membuat dirinya syok.
Hal tersebut disampaikannya melalui kanal YouTube Refly Harun, Sabtu (23/5/2020).
Mulanya, Bhima mengungkapkan diskusinya dengan Sri Mulyani yang membahas soal Kartu Prakerja.
"Jadi saya itu beberapa minggu yang lalu dengeri Bu Sri Mulyani ngundang beberapa pengamat, kita ngobrol via Zoom," terangnya.
"Kemudian ada pertanyaan soal Kartu Prakerja."
Bhima mengatakan, Kartu Prakerja sama sekali tak dibutuhkan oleh para pencari kerja.
Baca: Peserta Kartu Prakerja Keluhkan Dana Insentif Tak Kunjung Cair, Begini Penjelasan Pemerintah
Bahkan, ia menyebut Kartu Prakerja hanya memberikan pelatihan abal-abal yang banyak tersedia di YouTube.
"Kan seharusnya kalau benar-benar teknokrat hitung-hitungannya kan jelas bahwa Kartu Prakerja ini enggak menyelesaikan masalah."
"Karena pengangguran enggak butuh pelatihan online yang sorry to say ya, abal-abal, yang di YouTube banyak yang lebih berkualitas," sindir Bhima.
Lebih lanjut, ia menilai banyaknya pengangguran di masa pandemi tidak disebabkan karena kurangnya kemampuan.
Melainkan karena ketidakmampuan perusahaan membayar karyawan saat Virus Corona melanda.
"Kehilangan pekerjaan bukan karena skill kan, tapi karena PHK perusahaannya enggak kuat bayar," jelas Bhima.
Melanjutkan penjelasannya, Bhima lantas mengungkap percakapannya dengan Sri Mulyani.
Bhima membeberkan, Kartu Prakerja tetap diluncurkan karena adanya keinginan Jokowi.
Di masa pandemi, Jokowi disebutnya ingin memberi kegiatan warga yang kehilangan pekerjaan.
"Tapi yang saya syok adalah jawaban Bu Sri Mulyani, 'Pak Jokowi penginnya ketika orang itu lagi di rumah aja daripada diem enggak ada kerjaan dikasih pelatihan'," ungkap Bhima.
Menurut Bhima, hal itu sangat tak sesuai dengan tujuan awal Kartu Prakerja.
"Jadi kayak enggak meng-address atau enggak punya empati terhadap permasalahan real-nya."
"Karena secara hitung-hitungan enggak masuk, kita hanya menyubsidi platform digital, bukan proper kepada orang yang membutuhkan," tandasnya.
Baca: Disebut Mahal dan Tak Relevan, Belajar Instal Windows Bayar Rp260.000 di Kartu Prakerja Panen Kritik
Pada kesempatan itu, sebelumnya Bhima Yudhistira blak-blakan mengandaikan diri menjadi seorang presiden.
Dilansir TribunWow.com, jika menjadi seorang presiden, Bhima Yudhistira mengaku akan mengganti sejumlah menteri di bidang ekonomi.
Namun, ia menyebut akan membubarkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Meskipun begitu, Bhima Yudhistira menyatakan ingin membubarkan kementerian yang dipimpin Luhur Binsar Pandjaitan karena sejumlah alasan rasional.
Pada kesempatan itu, mulanya Bhima menyebut sejumlah tokoh yang dinilai cocok menggantikan beberapa menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Pak Hatim Basri untuk posisi menteri keuangan, kemudian ada Bang Faisal Basri itu cocoknya di perdagangan atau industri," kata Bhima.
"Yang ketiga, saya justru minta Bang Revrisond Baswir itu untuk ngurusin koperasi dan UMKM."
Baca: Luhut Binsar Pandjaitan Sebut PSBB Bisa Dilonggarkan di Beberapa Kota Ini, Berikut Tahapannya
Melanjutkan penjelasannya, Bhima lantas menyinggung nama tokoh lain untuk menggantikan posisi menteri perekonomian hingga kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas).
"Menko Perekonomian mungkin Pak Didik Rachbini kali cocok ya, belum pernah jadi menteri soalnya," terang dia.
"Kepala Bapennas itu ke Pak Drajad Wibowo tuh, biar arahannya jelas. Udah hampir semua kan ya?"
Lantas, ia menyoroti posisi Luhut Binsar sebagai Menko Maritim dan Investasi.
Bhima menilai, kementerian itu lebih layak untuk dibubarkan ketimbang diganti menteri.
"Kecuali Menko Maritim dan Investasi, itu mendingan dibubarin aja," ungkap Bhima.
Mendengar pernyataan Bhima itu, tampak Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun terbahak.
"Jadi tidak perlu diganti? Tentu rasional ya?," ucap Refly Harun tertawa.
Bhima berpendapat, ada sejumlah lembaga di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi yang seharusnya di bawah kendali Menko Perekonomian.
Ia pun menyinggung Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Karena BKPM itu cocoknya ada di bawah Menko Perekonomian biar koordinasinya lebih oke," jelas Bhima.
"Karena dia sangat ekonomi."
Tak hanya itu, jika menjadi presiden Bhima mengaku akan memindahkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) di bawah Menko Perekonomian.
"Kemudian pariwisata juga cocoknya di bawah Menko Perekonomian, satu lagi KKP itu nyambungnya juga Menko Perekonomian."
"Karena di situ di bawahnya Menko Perekonomian ada menteri pertanian," tandasnya.
Baca: Arsul Sani Sekjen PPP: Seperti Skandal Century, Prakerja Potensial Jadi Masalah Hukum di Masa Depan
Baca: Kritik Terhadap Pemerintah, Kini Muncul Situs Prakerja.org yang Berisi Pelatihan Gratis
Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Ekonom INDEF Sebut Kartu Prakerja Abal-abal dan Ungkap Ucapan Sri Mulyani yang Membuatnya Syok.