Wakil Ketua Fraksi PKS DPR, Sukamta, mengatakan jika selama ini narasi kebijakan pemerintah dinilai kerap membingungkan publik.
Menurutnya, pemerintah tidak semestinya menyalahkan masyarakat yang keliru memahami narasi-narasi aturan.
"Bagaimana masyarakat akan disiplin dengan kebijakan pemerintah jika wacana yang muncul malah membingungkan," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).
Ia menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo pada Senin (18/5/2020) yang menegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB seolah-olah menyalahkan pemahaman masyarakat terhadap narasi pemerintah sendiri.
"Pernyataan Pak Presiden tersebut seakan menyalahkan masyarakat yang dianggap keliru pahami wacana-wacana pemerintah," ucapnya.
Padahal, presiden sebelumnya telah menggelar rapat terbatas guna membahas relaksasi PSBB yang akan diterapkan sebagai langkah awal new normal.
Namun sepertinya ancang-ancang untuk mulai menegakkan pelonggaran PSBB sudah disiapkan.
Baca: Prilly Angkat Bicara Soal Andre & Rina Nose yang Dipolisikan Karna Dianggap Hina Marga Latuconsina
Baca: Kritik Terhadap Pemerintah, Kini Muncul Situs Prakerja.org yang Berisi Pelatihan Gratis
Baca: Tes Kepribadian - Cek Otak Mana yang Lebih Dominan dengan Memilih Satu Wajah yang Terlihat Bahagia
Presiden Jokowi telah melaksanakan rapat terbatas antar Kepala Negara dengan para menterinya pada Senin (18/5/2020) untuk membahas new normal di tengah pandemi corona ini.
Rapat terbatas tersebut dilakukan secara khusus untuk membahas persiapan menuju kondisi keadaan normal baru (new normal) yang akan diberlakukan secepatnya.
Menanggapi hal tersebut, Sukamta mengatakan jika sebaiknya pemerintah berhenti menyampaikan narasi-narasi kebijakan penanganan Covid-19 yang saling bertentangan.
"Mestinya yang distop adalah wacana-wacana pemerintah, termasuk wacana presiden di beberapa kesempatan yang kemudian malah jadi bahan olok-olok di media sosial," ujar Sukamta.
Ia pun menilai bahwa pemerintah seperti tidak bisa menentukan prioritas penanganan Covid-19.
Menurutnya, sejak awal penerapan PSBB pun pemerintah telah beberapa kali membuat wacana yang terus mempertimbangkan ekonomi.
Padahal, pemerintah bisa memilih melaksanakan karantina wilayah.
Akhirnya, pelaksanaan PSBB pun tidak mampu mengendalikan penyebaran Covid-19, juga tidak bisa menyelamatkan perekonomian masyarakat.
"Saya kira ini menunjukkan pemerintah tidak tahu mana yang prioritas untuk ditangani, penginnya semua bisa diatasi, tetapi malah enggak dapat dua-duanya," ujar Sukamta.
Harusnya pemerintah bisa membuat kajian yang telah dibuat dengan matang sebelum akhirnya disampaikan kepada masyarakat.
Baca: Palembang Mulai Terapkan PSBB Pada Rabu 20 Mei 2020, Sanksi Administratif hingga Tipiring Disiapkan
Baca: Presiden Jokowi Minta Rakyat Indonesia Bersiap Hadapi Era Normal Baru
Baca: Kasus Covid-19 di Indonesia Terus Bertambah, Perlukah Melaksanakan Wacana Pelonggaran PSBB?
Ia pun juga menyinggung pernyataan Jokowi tentang hidup berdamai dengan corona dengan penerapan 'new normal'.
Sukamta melanjutkan, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi pemerintah jika mau menjalankan skenario kenormalan baru.
"Pertama, harus dipastikan kurva perkembangan Covid-19 landai secara stabil sebagai hasil tes swab yang dilakukan secara optimal dan penanganan secara kesehatan secara maksimal," kata dia.
"Kedua, dipastikan seluruh masyarakat mengetahui protokol kesehatan yang harus dijalankan dengan senantiasa menjaga jarak, mengenakan masker dan rajin mencuci tangan," ucap Sukamta.
Kemudian, pemerintah mesti menyiapkan rumah sakit serta sarana dan prasarananya untuk mengantisipasi lonjakan pasien Covid-19 ketika pelonggaran PSBB diterapkan.
Sukamta juga mengingatkan agar pemerintah memastikan persediaan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan, serta masker dan hand sanitizer bagi masyarakat umum.
Selanjutnya, ia menegaskan jika hal-hal tersebut wajib dipenuhi oleh pemerintah sebelum menerapkan pelonggaran PSBB.
Jika syarat yang diungkapkannya tersebut belum dapat dipenuhi, maka akan sangat riskan terjadinya gelombang kedua penyebaran virus corona yang lebih berbahaya.
"Apakah sudah terpenuhi semua syarat tersebut? Jika belum, sangat riskan kebijakan pelonggaran dilakukan," ujar Sukamta. "
"Pemerintah semestinya merujuk sepenuhnya kepada pendapat para ahli di bidang kesehatan dan epidemiologi dalam membuat kebijakan terkait penanganan Covid-19, bukan para pembisik yang punya kepentingan ekonomi sesaat," kata dia.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PKS: Pemerintah Membingungkan, Jangan Salahkan Masyarakat Keliru Memahami"