Kali ini giliran mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin, yang berbicara tentang dinamika yang ada di sekitar lingkungan Presiden Jokowi.
Din Syamsuddin bercerita beberapa hal dan pengalaman dirinya berinteraksi dengan Presiden Jokowi dalam wawancara di channel Youtube milik ahli hukum tata negara, Refly Harun,
Din Syamsuddin yang kini juga masih menjabat Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada dasarnya adalah orang yang baik.
Sebelumnya, Din Syamsuddin adalah tokoh nasional yang dekat dengan Jokowi dan hampir menjadi Ketua Dewan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), yang dibubarkan pada 2018 dan berganti menjadi BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
Baca: Kritik Pengesahan Revisi UU Minerba, Refly Harun: Kenapa Presiden dan Menteri Tidak Membela BUMN?
Baca: Jawab Kritik Soal Kenaikan Iuran BPJS, Istana: Negara Juga Dalam Situasi Sulit
Meski begitu Presiden Jokowi dikelilingi sejumlah pihak yang berniat buruk dengan hanya cari untung semata dengan jabatannya saat ini.
Dalam video Youtube Refly Harun tersebut, Din Syamsuddin menyebut ada beberapa pihak yang secara gamblang hanya mencari keuntungan ketika berada dalam pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Jokowi.
"Ternyata ada juga pihak-pihak yang mencari keuntungan dari posisinya (presiden) di negara ini," kata Din Syamsuddin di YouTube Refly Harun yang diunggah pada Selasa (12/5/2020).
Meski menilai Presiden Jokowi adalah orang yang baik, namun Din Syamsuddin menyatakan bahwa Jokowi sendiri tak mampu mengatasi "orang jahat" disekitarnya tersebut.
Baca: WHO Sebut Covid-19 Tak Akan Pernah Hilang, Jokowi: Kita Harus Hidup Berdampingan dengan Covid-19
"Pada hemat saya, pak Jokowi itu orang baik."
"Saya tahu saya sering berinteraksi dengan beliau, selama saya jadi utusan khusus setahun lebih."
"Cuma saya bilang, bapak sebentar, ini terlalu terbuka ya, bapak (Jokowi) ini orang baik tapi saya lihat bapak ini tidak mampu mengatasi orang-orang yang berniat buruk di sekitar bapak," ungkap Din Syamsuddin.
Din Syamsuddin lalu mengungkapkan bahwa PP Muhammadiyah pernah dimintai bantuan langsung oleh Jokowi untuk membantu pemerintahannya mengatasi mafia.
"Beliau dulu pernah minta tolong kepada PP Muhammadiyah, untuk membantu pemerintah menghadapi dan mengatasi mafia."
"Disebutkannya mafia itu dari satu sampai dari mafia beras, mafia gula, mafia garam, mafia daging, sampai mafia pendidikan, itu jumlahnya belasan," ujar Din Syamsuddin.
Din kemudian menyanggupi permintaan bantuan tersebut, namun yang terjadi justru para mafia semakin merajalela.
"Saya bilang siap, tapi apa yang terjadi? Mafia merajalela, mafia semakin merajalela," ucapnya.
Pria yang menjabat Ketua Umum PP Muhammadiyah sejak 2005 hingga 2015 itu lantas mengatakan bahwa keberadaan mafia yang berada di lingkungan Jokowi bisa merusak tatanan pemerintahan.
Meski tahu keberadaan mafia tersebut, Din Syamsyuddin tak mau menyebutkan siapa saja mafia yang ia maksud pada wawancara di Youtube Refly Harun tersebut.
Din Syamsyuddin hanya menegaskan, kalau para mafia tersebut masih kuat bercokol dalam pemerintahan Jokowi saat ini.
Pakar Hukum Tata Negara kawakan asal Indonesia, Refly Harun akhir-akhir ini sering memberikan kritiknya terhadap kebijakan buruk pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Refly Harun sebelumnya menjabat Komisaris Utama (Komut) di BUMN Pelindo 1 dan pernah menjadi bagian dari timses Jokowi-Jusuf Kalla pada Pilpres 2014 lalu.
Per 21 April 2020 lalu, posisi Refly Harun dari Komisaris Utama diberhentikan oleh Menteri BUMN, Erick Thohir.
Baca: Mantan Wakil Ketua KPK hingga Eks Guru Besar UGM: Berikut Daftar Pengacara Kasus Said Didu vs Luhut
Berbagai spekulasi seperti opini kritis terhadap pemerintah mewarnai isu pencopotan Refly Harun dari posisi tersebut, meski sudah diklarifikasi oleh staf istana bahwa pencopotan Refly tak terkait dengan kritiknya dengan pemerintah.
Setelah mulai rajin melempar kritik terhadap pemerintahan Jokowi semisal kinerja KPU pada proses Pilpres 2019, revisi UU KPK dan RKUHP, Refly Harun memang semakin tajam dalam mengutarakan suara kritis terhadap pelbagai kebijakan pemerintahan Indonesia yang juga berkaitan dengan penanggulangan Covid-19 akhit-akhir ini.
Setelah mengorek soal kesimpangsiuran penerapan aturan hukum dan koordinasi berantakan lintas sektor pemerintah dalam menanggulangi pandemi Corona, Refly Harun kembali bersuara kritis terhadap pemerintah, kali ini berkaitan dengan revisi Undang-Undang KPK dan pembungkaman suara kritis.
Dalam pemaparan Youtube Refly Harun via artikel Tribunwow berjudul Blak-blakan Beberkan Kebijakan Buruk Era Jokowi, Refly Harun: Yang Mengkritik akan Dihantam Balik, ia kembali mengungkit revisi undang-undang KPK yang kontroversial.
Menurut Refly Harun, banyak kritik dari masyarakat yang justru dibungkam melalui banyak hal.
Bahkan, ia menyebut banyak pengkritik yang diserang balik oleh pemerintah.
Hal itu disampaikannya melalui channel YouTube Refly Harun, hari Minggu (10/5/2020).
Baca: ILC Panas: Refly Harun Ragukan Kerja Pemerintah Atasi Covid-19, Mahfud MD Balas Sindir soal Lockdown
"Yang menjadi persoalan itu adalah kalau kebijakan itu adalah kebijakan yang koruptif, kebijakan yang ditunggangi oleh free riders, kebijakan yang ditunggangi oleh penumpang gelap," ucap Refly.
Refly mengatakan, para pengkritik kini bahkan terancam akan dikriminalisasi jika terus nekat meyampaikan kritikan mereka.
"Ini biasanya tidak hanya kebijakannya itu buruk, tapi siapa yang mengiritik kebijakan tersebut, malah akan dihantam balik," terang Refly.
"Bahkan bisa dikriminalisasi."
Terkait hal tersebut, Refly lantas kembali mengungkit revisi undang-undang KPK pada 2019 lalu.
Menurut dia, tak ada satupun pakar hukum yang setuju dengan kebijakan yang disebutnya buruk itu.
"Saya contohkan kebijakan yang buruk itu misalnya kebijakan revisi undang-undang KPK," ujar Refly.
"Tidak ada pakar hukum yang mengatakan revisi undang-undang KPK itu tidak memerlemah KPK dan pemberantasan korupsi."
Secara blak-blakan, ia menyebut banyak aktivis yang kini beralih menjadi bagian dari pemerintahan.
"Tapi kita tahu semakin kita menyerang maka semakin kita akan diserang," ucap Refly.
"Bahkan kadang-kadang yang menyedihkan menurut saya adalah aktivis-aktivis society, aktivis-aktivis pro demokrasi dan anti-korupsi yang dulu sangat keras meneriakkan perjuangan anti-korupsi."
"Justru menjadi bagian dari mereka yang justru ingin membungkam pengkritik," sambungnya.
Baca: Pemerintah Buka Operasional Moda Transportasi, Natuna Masih Batasi Akses Masuk Wilayah
Lantas, Refly mengungkap persoalan besar yang melanda demokrasi di Indonesia.
Ia menilai, banyak penguasa di negeri ini yang justru melawan akal sehat rakyat saat mengkritik pemerintah.
"Coba bayangkan, saya pernah nge-Tweet 'Kekuasaan kadang-kadang membunuh rasionalitas orang, membunuh akal sehat seseorang."
"Justru akal sehat yang dia bunuh adalah yang dia perjuangkan ketika dia tidak berkuasa'."
"Nah ini yang menjadi persoalan yang menurut saya luar biasa di dalam demokrasi di Indonesia."