Sejumlah anggota DPR buka suara untuk menanggapi kritikan wanita yang sering dipanggil Nana itu.
Polemik ini berawal dari Najwa Shihab yang memberikan kritik lewat surat terbuka yang Bertajuk "Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat".
Kritikan itu direkam dan diunggah Nana dalam bentuk video lewat platform YouTube.
Presenter Mata Najwa itu menilai DPR malah terkesan tidak serius dalam mencari solusi agar persoalan Covid-19 di Indonesia segera teratasi.
Baca: Diancam Arteria Dahlan Aibnya akan Dibongkar, Najwa Shihab Tanggapi Santai dan Tak Bergeming
Baca: Arteria Dahlan Ancam Bongkar Aib Najwa Shihab Jika Tak Minta Maaf ke DPR: Sadarlah Sebelum Terlambat
Najwa Shihab mengkritik dengan nada satir kepada para anggota partai politik yang duduk di kursi legislatif itu.
Tidak sedikit anggota DPR yang menanggapi kritikan Najwa Shihab.
Salah satunya adalah Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani.
Arsul Sani, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP mengaku tidak mempermasalahkan kritik yang disampaikan Najwa Shibab pada DPR.
Akan tetapi, Arsul mengungkapkan, kritik dari figur publik seperti Najwa Shihab seharusnya mengedepankan klarifikasi kepada anggota DPR.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Najwa dalam sebuah video mengkritik kinerja DPR selama masa pandemi.
Mulai dari pembahasan RUU yang dinilai jauh dari kepentingan masyarakat dalam menghadapi wabah virus corona sampai pembentukan Satgas Lawan Covid-19.
"Untuk individu dengan kapasitas intelektual seperti Najwa tidak boleh dengan prasangka duluan, tanpa keinginan dulu untuk klarifikasi. Dia bisa lakukan itu semua, karena anggota DPR yang dia kenal banyak termasuk saya yang sering jadi narasumbernya," ujar Arsul Sani, Senin (4/5/2020).
Kritikan Najwa Shihab terkait DPR juga dijawab Arsul, mengenai DPR yang saat ini sibuk dalam pembahasan sejumlah RUU, termasuk RUU Cipta Kerja.
Arsul memaparkan, RUU yang disampaikan Najwa merupakan inisiatif pemerintah, jadi DPR mempunyai kewajiban untuk merespons RUU tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan.
"Kenapa yang dikritisi DPR-nya? Ini menandakan Najwa yang sarjana hukum tapi tidak mengerti kewajiban DPR baik menurut konstitusi maupun UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan," bela Arsul.
Arsul menerangkan, dalam UU tersebut RUU yang diajukan pemerintah harus disegera direspons maksimal dalam 60 hari.
"Kalau mau pembahasan RUU-nya dihentikan maka ya pengusul atau pihak yang berinisiatif yang harus meminta berhenti atau menarik RUU usulannya," tuturnya.
Selain itu, Arsul pun juga tak ketinggalan menjawab kritikan Najwa mengenai anggota-anggota Satgas Lawan Covid-19 DPR yang berfoto mengenakan alat pelindung diri (APD).
Kritik tersebut sebenarnya juga disampaikan masyarakat saat anggota Satgas Lawan Covid-19 berfoto di Gedung Nusantara III DPR dengan menggunakan pakaian serupa APD.
Akan tetapi, Arsul berdalih bahwa Satgas Lawan Covid-19 DPR hanya mengenakan APD ketika berkunjung ke RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran guna menyerahkan bantuan.
"Karena kunjungan itu sampai ke area di mana semua orang harus pakai APD maka sekitar 15 anggota Satgas yang ikut pakai APD ketika berangkat dari DPR. Lalu di mana tidak pantasnya kalau hanya 15 APD dipakai sendiri sementara ribuan APD disumbangkan," kata Arsul.
Wakil Ketua MPR ini juga menyoroti alat rapid test yang juga sempat dikritisi publik.
Arsul menjelaskan, 25.000 ribu alat rapid test disumbangkan DPR dan hanya 2.000 digunakan untuk anggota.
Dia juga tak lupa untuk menegaskan, APD, rapid test dan obat herbal yang diadakan DPR tanpa menggunakan anggaran negara.
"Tapi sumbangan dari pribadi-pribadi anggota DPR dan koleganya dalam bentuk barang-barang tersebut,"ujar Asrul.
Lewat videoyang diunggahnya dengan judul "Kepada Tuan dan Puan Anggota DPR yang Terhormat" yang ditayangkan pada Sabtu (2/5/2020).
Najwa menilai DPR tak serius menjalankan tugas dan fungsinya soal penanganan Covid-19.
"Isu yang keluar dari Senayan belakangan kok, tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain," tutur Najwa.
Najwa mencontohkan pembahasan omnibus law RUU Cipta Kerja, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan.
Najwa memberikan pemaparan, wajar apabila masyarakat menaruh curiga kepada DPR yang memilih melanjutkan pembahasan RUU kontoversial di tengah pandemi Covid-19.
"Membahas undang-undang yang menyangkut hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini, terlalu memgundang curiga," katanya.
"Tidak ada undang-undang yang tidak penting. Karena penting, aneh jika pembahasannya diseriusi di waktu sekarang," jelas Najwa menambahkan.
Najwa juga menyinggung permasalahan Satgas Lawan Covid-19 bentukan DPR.
Utamanya, terkait obat herbal Herbavid19 yang dibagian mereka ke rumah sakit.
Saat itu,Herbavid19 dibagikan walaupun belum mempunyai izin edar BPOM.
Bukan hanya itu saja, juga disinggung soal alat pelindung diri (APD) yang dipakai anggota satgas saat memberikan bantuan.
Najwa menjelaskan, niat baik harus diiringi dengan proses yang baik.
Di akhir sesi video, Najwa juga memberikan salam hormat kepada para anggota DPR.
"Niat baik pun perlu proses yang baik. Proses semrawut hanya akan disusul polemik," kata Najwa.