Zita mengatakan, semua daerah dalam masa pandemi ini pasti kekurangan dana untuk menutupi seluruh dana bantuan sosial warganya yang terdampak Covid-19.
Ia pun lantas mempertanyakan mengapa hanya DKI Jakarta yang disinggung oleh pemerintah pusat.
Menurutnya, pemrintah pusat seharusnya mencari solusi bagaimana menutupi kekuarangan daerah yang tak bisa menjangkau semua warganya yang terdampak Covid-19.
“Saya kira semua daerah juga tidak cukup itu uangnya, tapi yang disebut cuma DKI Jakarta. Kalau DKI dapat solusi, tentunya daerah lain juga dapat solusi dari pemerintah pusat,” ujar Zita melalui siaran pers, Kamis (7/5/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.
Zita mengungkapkan, saat ini pemasukan keuangan daerah DKI Jakarta menurun drastis sehingga diperlukan perhitungan yang tepat dalam menghadapi Covid-19.
Dengan demikian, tak salah jika pemerintah pusat memberikan bantuan kepada DKI Jakarta untuk menangani dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19.
“Mestinya, dana penyelesaian wabah ini bisa lebih dari 2,5 persen PDB (produk domestik bruto), negara lain ada yang 10 hingga 20 persen,” kata Zita.
Baca: Menkeu Ungkap Anies Angkat Tangan soal Bansos ke 1,1 Juta Warganya: Seluruhnya Diminta Dicover Pusat
Baca: Warga Masih Nekat Mudik, Anies: Kalau Mudik Belum Tentu Bisa Kembali ke Jakarta dalam Waktu Singkat
Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta segera mencari solusi terkait pendanaan untuk menangani Covid-19.
“Pemprov perlu mencarikan solusi pendanaan, kami di DPRD masih ngantor terus tiap hari, siap selalu diajak diskusi. Kalau mau salah menyalahkan, artinya kita tidak sensitif sama situasi masyarakat. Yang jelas, perubahan APBD sedang intensif kami bahas,” kata Zita.
Selain itu, Zita juga meminta saran Sri Mulyani apa yang bisa dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menutupi kekurangan dana untuk menangani Covid-19 ini.
Menurutnya, saat ini pemerintah pusatlah yang mempunyai kebijakan lebih untuk mendatangkan dana penanganan Covid-19.
“Kami berharap ada saran yang konstruktif dari Bu SMI, yang bisa dilakukan Pak Anies, biar bisa kami dorong lewat DPRD. Pemerintah pusat punya instrumen lebih banyak untuk datangkan uang, dibandingkan Pemprov,” ujarnya.
Tak hanya DPRD DKI Jakarta yang angkat bicara, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah memberikan tanggapannya terkait pernyataan Menkeu Sri Mulyani.
Dilansir oleh Kompas.com, Anies mengatakan jika Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.
Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan Covid-19," kata Anies dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor, yakni penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bansos).
Karena masuk dalam BTT, maka anggaran itu bisa digunakan jika dibutuhkan termasuk saat pandemi seperti ini.
"Dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan jumlahnya dapat juga ditambahkan," katanya
Baca: Muhadjir Effendy Tegur Keras Anies Baswedan Terkait Bantuan Sosial untuk Warga DKI Jakarta
Baca: Pemerintah Buat Kajian Pemulihan Ekonomi, Rencananya Mal Akan Dibuka Kembali Mulai 8 Juni 2020
Untuk pendistribusian bansos tahap pertama diberikan kepasa 1.194.633 Kepala Keluarga (KK) di DKI Jakarta.
Bansos tersebut berisi kebutuhan pokok untuk digunakan selama 1 minggu.
Ia menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua.
"Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT atau RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta," kata Anies.
Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Pemprov DKI tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di wilayahnya.
Sri Mulyani pun mengatakan, kini tanggungjawab untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut tersebut dilempar ke pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, hal tersebut lantaran Pemerintah Provinsi DKI tidak memiliki anggaran yang cukup.
Kabar tersebut diakui Sri Mulyani didapatkannya dari Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
"Kemarin dapat laporan Pak Menko PMK (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy) DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta DKI dan sisanya 3,6 juta pemerintah pusat sekarang seluruhnya diminta dicover pemerintah pusat," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan kepada Komisi XI DPR RI, Rabu (6/5/2020) seperti dilansir oleh Kompas.com.
Dengan ini, pemerintah pusat pun harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
Saat ini, pemerintah pusat telah mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial sebesar Rp 110 triliun.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sindir Sri Mulyani, Pimpinan DPRD DKI: Semua Daerah Tak Punya Uang, Kenapa Hanya Jakarta?"