TKA tersebut rencananya akan bekerja di pabrik smelter milik PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI).
Yaitu perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang smelter nikel berlokasi di Morosi, Konawe, Sultra.
Mereka dijadwalkan masuk ke Sultra mulai pekan ini secara bertahap.
Mengetahui hal tersebut, Gubernur dan jajaran DPRD Sultra menolak dengan tegas.
Baca: Daftar Anggota DPR RI & DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2019-2024
Baca: Sulawesi Tenggara
Dikutip dari Kompas.com, Gubernur dan DPRD Sultra kompak menolak kedatangan 500 TKA tersebut.
Informasi tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi pada Kompas.com.
Ali Mazi membenarkan rencana kedatangan ratusan TKA yang akan bekerja di satu dari pabrik smelter nikel di Sultra.
Diakui Ali Mazi, pemerintah pusat memang telah menyetujui kedatangan TKA asal Tiongkok tersebut ke wilayah pemerintahannya.
Namun dirinya tetap akan menolak kedatangan para TKA tersebut.
Ditegaskan Ali Mazi, penolakan dilakukan karena bertentangan dengan suasana kebatinan masyarakat Sultra.
Terutama di tengah situasi dan kondisi akibat pandemi Covid-19 yang masih rawan di Indonesia.
"Setelah saya mengetahui informasi itu, langsung mengundang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan juga DPRD, Danrem, Kapolda, Imigrasi," terang Ali Mazi.
"Kesimpulannya kita keberatan untuk kebijakan memasukkan kembali 500 TKA asal China,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Ali Mazi mengatakan jika para TKA masih diperbolahkan masuk ke Sultra maka akan kembali memicu gejolak di masyarakat.
Sebelumnya, terdapat 46 TKA yang masuk ke Sultra dan sempat membuat masyarakat khawatir.
Meskipun 46 TKA tersebut telah dilengkapi dengan dokumen bebas Covid-19.
“49 TKA yang lalu saja kita sudah babak belur. Suasana kebatinan masyarakat menghadapi corona, tidak tepat dengan memasukkan TKA asal Cina,” terang Ali Mazi.
Ali Mazi mengaku, telah mengundang pihak perusahaan untuk menunda sementara memasukkan TKA tersebut.
"Nanti setelah wabah Covid-19 ini berakhir, baru akan dibicarakan kembali," tambah Ali Mazi.
Tak hanya Gubernur, seluruh unsur pimpinan dan fraksi di DPRD Sultra juga sepakat menolak kedatangan 500 TKA yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI di Konawe, Sultra.
Penolakan itu disampaikan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Paripurna DPRD Sultra, Rabu (29/4/2020).
Abdurrahman Shaleh, Ketua DPRD Sultra menyatakan penolakan bukan berarti adanya anti-investasi Tiongkok.
Melainkan karena situasi saat ini yang masih di tengah pandemi corona.
Sehingga dirasa tidak tepat jika TKA Tiongkok tersebut disetujui masuk ke Sultra .
Abdurrahman meminta agar perizinan ini ditunda sementara waktu hingga pandemi berakhir.
Abdurrahman bahkan menegaskan akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA tetap didatangka ke Sultra.
"Saya pimpin langsung aksi jika dipaksa datang," tegas Abdurrahman.
Penolakan juga disampaikan oleh Herry Asiku, Wakil Ketua DPRD Sultra dari Partai Golkar.
Herry menilai jika 500 TKA dipaksakan masuk ke Sultra, nantinya bisa menambah gejolak di masyarakat.
"49 saja yang masuk waktu lalu gemparnya bagaimana, apalagi kalau 500 TKA yang masuk," ujarnya.
Sudirman dari Fraksi PKS DPRD Sultra juga menyatakan penolakan dan mempertanyakan soal tenaga kerja lokal yang tidak dipekerjakan.
"Ini aneh, tenaga kerja lokal kita rumahkan lalu TKA didatangkan dari luar ini tentunya sedih sekali," kata Sudirman.
DPRD Sultra juga sepakat mendesak kepada pihak perusahaan untuk melakukan evaluasi dan memanfaatkan tenaga kerja lokal.
Namun hingga artikel ini diunggah, PT VDNI belum memberikan tanggapannya.
Baca: Hari Ini Dalam Sejarah, 30 April 1945 - Pemimpin Nazi, Adolf Hitler Bunuh Diri di Berlin, Jerman
Baca: Diam-diam Ikut Tes Swab, Pria Positif Covid-19 Salat Tarawih Berjamaah: Merasa Sehat dan Tak Batuk
Baca: Aktor Senior Bollywood Rishi Kapoor Meninggal Dunia Karena Leukimia
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ada 500 TKA China Akan Masuk Sultra, Gubernur dan DPRD Menolak"