Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyampaikan adanya penurunan jumlah kasus baru setiap harinya di DKI Jakarta.
"Kami jelaskan juga khusus DKI, perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat," kata Doni seusai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo, Senin (27/4/2020).
"Saat ini sudah mengalami flat dan kita berdoa semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang terjadi," ujar Doni Monardo.
Dilansir oleh laman resmi Pemprov DKI, penambahan kasus baru mulanya terus meningggi.
Bahkan, pada 15 April, penambahan kasus baru menunjukkan jumlah tertinggi yakni mencapai 223 orang.
Penurunan kasus baru secara perlahan menurun sejak 21 April hingga 26 April, yakni 65 orang.
Pada 27 April, Jumlah kasus baru kembali naik menjadi 70 orang.
Baca: Seminggu PSBB Depok, Volume Kendaraan Justru Melonjak, Polisi Tak Bisa Beri Sanksi
Doni mengatakan, perlambatan penularan di DKI Jakarta diyakini merupakan dampak positif PSBB yang diterapkan pemerintah.
PSBB yang mengatur ruang gerak dan mobilitas masyarakat di DKI Jakarta semakin sempit membuat potensi penularan Virus Corona mulai menurun.
"Bapak Gubernur DKI Jakarta (Anies Baswedan) telah melaporkan ke Bapak Presiden tentang hasil yang dicapai selama pelaksanaan PSBB," kata Doni.
Doni memprediksi jika tren ini terjadi di daerah lain yang menerapkan PSBB, masyarakat Indonesia diharapkan bisa hidup normal kembali pada Juli mendatang.
Hal itu bisa tercapai bila didukung juga dengan tes secara masif dan pelacakan agresif sukses dilakukan pemerintah pada April hingga Mei.
"Maka Presiden menegaskan berulang kali tentang pentingnya upaya kita untuk melakukan tes masif pada April dan Mei. Ini dilanjutkan dengan pelacakan yang agresif serta isolasi yang ketat," kata Doni.
Baca: Sebut PSBB DKI Jakarta Tak Cukup Dilakukan 14 Hari, Anies Baswedan Minta Undang Ahli Epidemiologi
"Agar pada Juni mendatang kita mampu menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia. Sehingga pada Juli diharapkan kita sudah bisa mulai mengawali hidup normal kembali," lanjut dia.
Ia pun meminta seluruh masyarakat mematuhi aturan terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan larangan mudik dari pemerintah.
Dengan demikian pemutusan mata rantai penularan Covid-19 dapat berjalan efektif.
Baca: Doni Monardo
Baca: PSBB Kota Depok Berlaku Hari Ini, Ada Aturan untuk Kendaraan Pribadi hingga Warga Diberi Bantuan
Doni menuturkan, aparat keamanan akan bertindak tegas sesuai aturan yang berlaku untuk menindak pelaku pelanggaran aturan PSBB dan larangan mudik tersebut.
"Presiden meminta kita semua untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan mengajak masyarakat untuk lebih patuh, disiplin, dan aparat supaya lebih tegas agar pada Juni mendatang kita mampu menurunkan kasus covid di Indonesia," ujar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.
Doni menilai, tak melakukan lockdown adalah pilihan terbaik yang telah diambil pemerintah.
Pasalnya, menurut dia, kasus positif Covid-19 di negara lain yang memberlakukan lockdown justru semakin bertambah.
"Beberapa daerah atau beberapa negara yang telah melakukan lockdown dan kawasan tersebut merupakan kawasan padat penduduk telah menimbulkan wabah yang semakin meluas dan tentunya menimbulkan risiko yang sangat besar," kata Doni melalui konferensi video, Senin (27/4/2020).
"Sehingga pilihan untuk tidak lockdown adalah suatu upaya yang sangat baik," lanjut dia.
Ia menambahkan, dengan tidak memberlakukan lockdown, pemerintah telah memperhatikan faktor psikologis masyarakat.
Menurut dia, akan timbul faktor psikologi dari masyarakat yang semakin membebani mereka dalam menghadapi pandemi Covid-19.
"Kini kita semua mampu menjaga keseimbangan antara memperhatikan aspek kesehatan dan juga memperhatikan aspek piskologis masyarakat," lanjut Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana itu.
Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo memilih untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) daripada lockdown atau karantina wilayah.
Baca: Data Pemkot Bekasi Belum Valid, Warga Perumahan Pemilik Dua Mobil Terima Bantuan Sosial PSBB
Jokowi memilih memberlakukan PSBB daripada lockdown agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa kesulitan.
Ia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 dan Keppres Nomor 11 Tahun 2020 sebagai dasar hukum PSBB.
Penerapan PSBB berlaku sejak sejumlah pemerintah daerah mengajukan izin ke Kementerian Kesehatan.
Provinsi DKI Jakarta ialah pemerintah daerah pertama yang memberlakukan PSBB untuk memutus mata rantai penularan Covid-19. Jakarta menerapkan PSBB sejak 10 April.
Baca: Dinilai Langgar 4 Prinsip Etika, Sitti Hikmawatty Dipecat oleh Presiden Jokowi secara Tak Hormat
Baca: Viral di Sosial Media, Malaysia Sebut 70 Persen Kasus Impor Covid-19 Berasal dari Indonesia
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Penerapan PSBB di Jakarta yang Mulai Berbuah Hasil...".