Dampak Corona, Sri Mulyani Ungkap Presiden Sedang Pertimbangkan Potong Gaji Ke-13 dan THR PNS

Penulis: Niken Nining Aninsi
Editor: Archieva Prisyta
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kawasan DPR Jakarta, Selasa (16/7/2019) (MUTIA FAUZIA)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Menteri Kauangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ada sejumlah pertimbangan yang sedang dipikirkan oleh Presiden Joko Widodo terkait pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya untuk PNS tahun ini.

Hal itu merupakan salah satu dampak yang dirasakan di tengah pandemi Virus Corona di Indonesia saat ini.

Dikutip dari Kompas.com, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020), Sri Mulyani mengatakan, pertimbangan pembayaran gaji ke-13 tersebut terkait dengan belanja pemerintah yang mengalami tekanan.

Sebab, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona.

Selain itu, penerimaan negara juga diproyeksi bakal mengalami kontraksi akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.

"Kami bersama Presiden Joko Widodo meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat," ujar Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Senin.

Namun, Bendahara Negara itu tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai skema pembayaran gaji ke-13 dan THR kepada ASN, apakah bakal dipangkas besarannya atau ditunda penyalurannya.

Baca: Sri Mulyani Beberkan Alasan Indonesia Tak Lakukan Lockdown: Masalahnya SDM, Bukan Anggaran

Sri Mulyani menjelaskan, akibat pandemik virus corona, pendapatan negara diperkirakan akan mengalami kontraksi hingga 10 persen.

Dengan perekonomian yang diperkirakan hanya tumbuh 2,3 persen hingga akhir tahun, penerimaan negara hanya mencapai Rp 1.760,9 triliun atau 78,9 persen dari target APBN 2020 yang sebesar Rp 2.233,2 triliun.

"Penerimaan kita mengalami penurunan karena banyak sektor mengalami git sangat dalam, sehingga outlook-nya kita di APBN 2020 untuk penerimaan negara bukannya tumbuh, namun kontraksi," ujar Sri Mulyani.

Di sisi lain, Sri Mulyani mengatakan, belanja negara akan mengalami lonjakan dari target APBN 2020 yang sebesar RP 2.540,4 triliun menjadi Rp 2.613,8 triliun.

Baca: Menteri Keuangan Sri Mulyani Nekat Sita Uang Rp 1,2 Triliun dari Anak Mantan Presiden

Hal tersebut menyebabkan defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.

"Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan untuk segera mempersiapkan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing, dan langkah pembatasan mobilitas membutuhkan jaminan sosial yang harus ditingkatkan secara extraordinary. Dan juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha menyebabkan kenaikan belanja," jelas dia.

Sri Mulyani beberkan alasan Indonesia tak lakukan lockdown 

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan alasan mengapa Indonesia belum memutuskan untuk melakukan lockdown.

Hal itu ia sampaikan dalam video converence, di Jakarta, Rabu (18/3/2020).

Diberitakan TribunnewsWiki.com dari Kompas.com, Sri Mulyani mengaku, pihaknya siap mendukung berbagai kemungkinan dari segi anggaran, termasuk lockdown.

Akan tetapi, pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia yang memadai.

SDM yang dimaksud di sini adalah kaitannya dengan distribusi bahan logistik seandaianya dilakukan lockdown.

ILUSTRASI - Sri Mulyani. (TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN)

Baca: Fakta-fakta Pasien Pertama Pembawa Virus Corona di Wuhan, Terjangkit Sejak November 2019

Baca: Warga Wonogiri Positif Corona Meninggal, Ternyata Satu Mobil dengan Pasien Meninggal di RS Moewardi

"Kita posisinya terus mendukung jangan sampai kekurangan resources. Masalahnya bukan uang tapi SDM untuk logistic delivery, bagaimana menyampaikan kebutuhan pokok mereka supaya bisa mendapatkan kebutuhan pokok. Ini jadi pusat perhatian dari gugus tugas," kata Sri Mulyani dikutip Kompas.com.

Menkeu juga mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan BNPB untuk mempersiapkan berbagai skenario.

"Kalau BNPB memutuskan isolasi, pasti sudah dipikirkan juga bagaimana supporting growth. Bahkan sampai masalah ke desa. Kalau di desa, di mana permukiman cukup padat social distance sulit dilakukan," ujar dia.

Menurutnya, bahkan pemerintah pusat selalu berdiskusi dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini.

"Jadi leadership tiap pemda sangat penting untuk minimalkan penularan, penyebaran, dan untuk bisa menciptakan mekanisme respons efektif, apakah self isolation, karantina, atau masuk puskesmas, rumah sakit, itu pilihan-pilihan yang kita lihat," kata dia.

Negara yang Memberlakukan Lockdown

ILUSTRASI - Para pekerja medis membawa seorang pasien di bawah perawatan intensif ke rumah sakit sementara Columbus Covid 2 yang baru dibangun pada 16 Maret 2020 untuk para pasien coronavirus di Gemelli di Roma. (ANDREAS SOLARO / AFP)

Baca: PP Muhammadiyah Siapkan 20 RS Muhammadiyah dan Aisyiyah yang Siap Tangani Corona, Ini Daftarnya

Baca: Bos Ducati Gigi Dall’Igna Sebut Penundaan MotoGP karena Wabah Corona Untungkan Marc Marquez

Seperti yang diketahui, memang banyak negara yang memberlakukan opsi lockdown untuk mengatasi penyebaran virus corona.

Beberapa negara tersebut antara lain, China, Italia, Filipina, Denmark, Irlandia, Spanyol, Prancis, dan Inggris.

Dilansir Tribunnews.com dari theguardian.com, Jerman menutup sebagian perbatasannya, melarang pendatang dari Prancis, Swiss, dan Austria mulai Senin (16/3/2020).

Sementara Denmark menjadi negara kedua setelah Italia yang memberlakukan lockdown, setelah mengonfirmasi 514 kasus Covid-19 di negaranya.

Mengikuti Italia, Spanyol juga melakukan lockdown selama 15 hari kecuali jika ingin membeli makanan atau obat-obatan, bekerja atau mencari perawatan medis.

Jumlah kematian Spanyol akibat virus Covid-19 meningkat dua kali lipat pada Minggu (15/3/23020), menjadi 288 lebih dari 8.000 orang dilaporkan terinfeksi.

Spanyol menempati urutan terburuk kedua setelah Italia, dimana lebih dari 1.400 orang telah meninggal dan lebih dari 21.000 terinfeksi sakit.

Media Jerman mengatakan tiga perbatasan utama negara itu akan ditutup.

Perlu diketahui, negara-negara tetangga seperti Denmark, Republik Ceko, dan Polandia telah menutup perbatasan mereka untuk wisatawan.

Di Austria bertemu lebih dari lima orang akan dilarang mulai Senin (16/3/2020).

Toko-toko yang tidak penting akan ditutup, begitu juga restoran, bar, taman bermain, dan tempat-dan tempat olahraga.

Kanselir Austria, Sebastian Kurz, memperingatkan minggu-minggu berikutnya akan "menantang, sulit, dan menyakitkan".

Lebih dari 800 orang telah terinfeksi dari populasi 8,8 juta dan satu orang meninggal.

Vienna telah melarang siapa pun masuk dari Inggris, Belanda, Ukraina, dan Rusia.

Baca: Karier di MU Tengah Diragukan, Paul Pogba Malah Posting Latihan Pakai Jersey Juventus, Ini Faktanya

Baca: Waspada, Ternyata Suhu Tubuh di Bawah 35 Derajat Justru Disebut Mematikan, Begini Penjelasannya

Di Perancis, 127 orang tewas.

Kafe, restoran, bioskop, dan sebagian besar toko tutup.

Layanan pesawat, kereta api, dan kereta antar kota berkurang mulai, Minggu, tetapi layanan Paris Métro akan berlanjut untuk saat ini, kata pemerintah.

Bulgaria mengatakan akan melarang penerbangan masuk dari Spanyol dan Italia.

Dengan infeksi meningkat secara eksponensial di banyak negara, para pemimpin G7 sedang mempersiapkan untuk mengadakan pertemuan puncak yang luar biasa melalui tautan video pada Senin.

Pertemuan ini dilakukan untuk mencoba mengoordinasikan respons finansial dan medis terhadap pandemi.

Perjalanan internasional dan pergerakan internal di banyak negara akan sangat dibatasi yang mulai berlaku selama beberapa hari mendatang.

Baca: Wanita Muslim India Ini Rela Urungkan Niat Naik Haji, Sumbangkan Uangnya untuk Bantuan Covid-19

Baca: Awas! Jangan Menahan Bersin karena Takut Dianggap Idap Covid-19, Bisa Sebabkan Tenggorokan Pecah

(TRIBUNNEWSWIKI.COM/Niken/Nur) (Tribunnews.com/Yurika Nendri/Kompas.com)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pendapatan Negara Anjlok, Gaji Ke-13 dan THR PNS Terancam Dipangkas?"



Penulis: Niken Nining Aninsi
Editor: Archieva Prisyta
BERITA TERKAIT

Berita Populer