Izinkan Mudik Lebaran di Tengah Pandemi Virus Corona, Kebijakan Presiden Jokowi Disorot Media Asing

Meski demikian, Jokowi menyarankan agar masyarakat tidak melakukan mudik.

Adapun warga yang nekat ke kampung halaman, maka otomatis statusnya adalah ODP.

Baca: AS-China Saling Tuding, PM Singapura Sempat Berseru Dunia Akan Cari Pemimpin Lain Tangani Covid-19

Baca: Tak Lakukan Lockdown, Korea Selatan Punya Cara Tersendiri Tekan Laju Penularan Covid-19

Dengan demikian, ia wajib mengisolasi diri selama 14 hari.

"Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, berstatus Orang Dalam Pemantauan (ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing," kata  Jubir Presiden Fadjroel Rachman dalam keterangan tertulis, yang diterima TribunJabar.id, Kamis (2/4/2020).

Fadjroel menambahkan, kebijakan Pemerintah tersebut selaras dengan Peraturan Pemerintah No. 21/2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Namun kebijakan ini segera mengundang pro dan kontra.

Pasalnya, mudik ke kampung halaman berpotensi semakin menyebarkan Covid-19 ke seluruh penjuru Indonesia.

Tak hanya di dalam negeri, kebijakan ini juga disorot oleh media asing.

ILUSTRASI - Presiden Joko Widodo.(twitter.com/jokowi) (twitter.com/jokowi)

 

South China Morning Post memberitakan kebijakan mudik di Indonesia dengan judul, "Coronavirus: Indonesia’s Widodo allows travel after Ramadan, raising fears infection will spread," Jumat (3/4/2020) waktu setempat.

Selain itu, SCMP juga menyoroti permintan presiden agar meminta gubernur satu suara dengan pemerintah pusat.

“Ini membingungkan orang-orang. Pemerintah tidak berbicara dalam satu suara,” kata Muhammad Habib Abiyan Dzakwan, seorang peneliti dari Pusat Penelitian Penanggulangan Bencana Strategis dan Internasional (CSIS).

Baca: Tak Banyak Petugas Medis Terpapar Covid-19, Begini Perencanaan Matang Singapura Hadapi Pandemi

Baca: Penerbangan Terdampak Covid-19, Pramugari di Singapura Kerja di Toko Ritel demi Penuhi Kebutuhan

Dalam berita tersebut, SCMP memuat keterangan dari Iwan Ariawan, dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

ILUSTRASI MUDIK - Pemudik kendaraan pribadi melintas di jalur Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (22/6/2017). Jalur mudik Alas Roban terpantau ramai lancar dan belum terlihat penumpukan arus pemudik yang melewati jalur Pantai Utara (Pantura).(KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG) (KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

Iwan menggambarkan tindakan Jokowi sebagai intervensi moderat.

Menurut sebuah laporan yang ditulisnya, Iwan mengatakan, penyakit ini dapat membunuh hampir 48.000 orang di seluruh negeri, tetapi dalam skenario terburuk, tanpa pembatasan pergerakan, mungkin ada 240.000 kematian.

"Kami berharap tidak akan ada kematian sebanyak itu," katanya.

"Pemerintah perlu melakukan intervensi yang lebih intensif."

 

Habib dari CSIS mengatakan imbauan Jokowi tidak akan cukup untuk menghentikan orang dari melakukan eksodus.

“Segmen masyarakat akan bergerak, pasti. Kecuali pemerintah mendukung kebijakan dengan menaikkan harga (angkutan umum), memberikan insentif bagi penduduk untuk tetap berada di Jakarta, mengurangi frekuensi transportasi umum, dan memaksakan persyaratan kesehatan bagi mereka yang akan bepergian,” katanya.

Bukan tanpa alasan jika SCMP menulis kebijakan mudik ini bisa meningkatkan ketakutan terhadap virus corona.

Hingga berita ini ditulis, di Jawa Barat saja sudah ada 70 ribu warga yang mudik ke kampung halaman.

ILUSTRASI - Ribuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan 2019 menyimak arahan dan motivasi yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil di Youth Center Sport Arcamanik, Kota Bandung, Selasa (25/6/2019). Dalam arahannya, Ridwan Kamil titip kepada CPNS angkatan 2019 untuk menjaga tiga hal penting, yaitu integritas, melayani sepenuh hati, dan profesional. Khusus poin melayani menitikberatkan pada niat pengabdian CPNS itu untuk melayani sepenuh hati, bukan minta dilayani, marah-marah dan minta-minta kepada warga yang harus dilayani. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)

 

Baca: Menkes Singapura Beberkan 8 Strategi Hadapi Covid-19: Deteksi Dini, hingga Lindungi Petugas Medis

Baca: Butuh Ribuan Subjek, China Ingin Lakukan Uji Vaksin Covid-19 dengan Libatkan Beberapa Negara

Dalam sebuah audeiensi dengan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengkhawatirkan hal ini, seperti diberitakan Tribunnews.com.

"Yang kami khawatir adalah mudik. Sekarang dalam catatan kami, yang sudah mudik itu ada 70.000 duluan ke Jabar. Artinya kami tiba-tiba mendapati 70.000 Orang Dalam Pemantauan (ODP) baru," ujar Kang Emil, Jumat (3/4/2020).

Padahal ODP di wilayah yang ia pimpinakan dilakukan rapid test.

Namun, jika jumlahnya sebanyak itu, Ridwan Kamil takut kehabisan alat rapid test.

Kang Emil mencontohkan adanya laporan warga lansia (lanjut usia) di Ciamis yang sekarang sudah positif virus corona atau Covid-19 dan kritis, karena anaknya kembali dari Jakarta.

"Sebelum anaknya datang, dia (lansia tersebut memang sudah) sakit tetapi bisa di-manage tanpa ke rumah sakit," kata Emil.

Demikian juga dengan adanya laporan suami istri yang positif secara tiba-tiba di Bandung.

Ternyata setelah ditelusuri, sang istri sempat bekerja di Jakarta.

Yang bersangkutan, kata Emil, pulang lantaran diliburkan tempatnya bekerja.

Padahal yang bersangkutan bergejala dan setelah dites memang positif Covid-19.

"Dua cerita ini menunjukkan bahwa jika mudik ini tidak ditahan, kami di Jabar, Jateng, Jatim, Yogyakarta pasti akan kewalahan luar biasa karena (pemudik) pulangnya itu ke pelosok-pelosok," tandasnya.