Data terakhir yang diperbarui pada Kamis (2/4/2020) menunjukkan, sebanyak 897 kasus ada di ibu kota Jakarta.
Hal ini menjadikan DKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran Virus Corona atau Covid-19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan hal tersebut pada Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saat teleconference, Kamis (2/4/2020).
Menurut Anies, Jakarta dan kota-kota di sekitarnya seperti Depok, Bekasi, Bogor, dan Tangerang, dan sekitarnya memerlukan penanganan yang terintegrasi terkait virus corona.
Hal itu dikarenakan Jabodetabek sebagai episentrum dari penyebaran covid-19.
"Kalau tidak ada penanganan terintegrasi, maka akan repot. Sementara pengaturan untuk mengatur provinsi jadi kewenangan pemerintah pusat," ujar Anies dalam rapat virtual, seperti dikutip dari Tribunnews.com.
Baca: Ai Fen, Dokter Wanita asal China yang Mengungkap Virus Corona Pertama Kali, Dikabarkan Menghilang
Anies menyebut perlu ada terobosan supaya pengelolaan dan penanganan terkait virus covid-19 ini berjalan baik. Dirinya pun memberi contoh.
"Kami khawatir mengenai pergerakan orang ke luar kawasan Jakarta. Karena itu, kami pada Senin kemarin mengeluarkan surat untuk menutup terminal AKAP, bus AKAP, karena potensi penyebaran sangat tinggi. Ini perlu perhatian dari pemerintah pusat," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ma'ruf juga menanyakan kebijakan Pemprov DKI dalam menyambut bulan ramadan atau puasa yang tinggal 21 hari lagi.
Menjawab pertanyaan itu, Anies menyebut sejauh ini Pemprov DKI belum membuat perencanaan khusus, pembatasan peribadatan di tempat ibadah selama dua pekan terakhir hingga sekarang masih diberlakukan.
Selanjutnya, Anies akan melihat perkembangan kondisi wabah virus corona dari hari ke hari.
Jika kondisi seperti sekarang tetap berlangsung hingga tiga minggu ke depan, Pemprov DKI berharap Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberi arahan yang komprehensif terkait pelaksanaan ibadah bagi umat Islam.
"Untuk Ramadan kita masih ada waktu, kita lihat perkembangannya. Sejauh ini belum ada langkah khusus. Kami akan tunggu, barangkali dari MUI ada arahan ketika mendekati Ramadan. Nanti menjelang ramadan kita diskusikan dengan para ulama," kata Anies.
Sementara untuk stok kebutuhan pokok, Anies memastikan dalam kondisi aman bahkan sampai Hari Raya Idul Fitri pada 24 Mei 2020 mendatang.
"Kalau kebutuhan stok aman, termasuk proyeksi sampai dengan Idul Fitri, persiapan logistik insya Allah aman," ungkap dia.
Baca: Tamu Undangan Sebut Ada Pejabat Polri yang Hadir di Resepsi Pernikahan Mantan Kapolsek Kembangan
Baca: Sampaikan 283 Warga Harus Dimakamkan, Suara Anies Baswedan Bergetar
Anies Baswedan blak-blakan di depan Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin saat keduanya melakukan video conference, pada Kamis (2/4/2020).
Di depan Wapres RI, Anies kembali menagih dana bagi hasil yang totalnya bisa mencapai Rp 7 triliun.
Anies mengungkapkan dana tersebut belum dicairkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga kini.
Anies mengungkapkan, dana bagi hasil tersebut bisa digunakan untuk menangani kasus Covid-19 di DKI Jakarta.
"Kami membutuhkan kepastian atas dana bagi hasil, seperti yang kami sampaikan dalam rapat dengan Bapak Presiden kemarin”, ungkapnya dilansir Kompas.com.
“Ketika ratas (rapat terbatas), kami sampaikan ada dana bagi hasil yang sesungguhnya perlu segera dieksekusi karena itu akan membantu sekali," imbuh Anies.
Anies berujar, ada dua dana bagi hasil yang merupakan piutang Pemprov DKI di Kemenkeu.
Pertama, dana bagi hasil yang harusnya disetorkan Kemenkeu pada 2019.
Baca: Butuh Ribuan Subjek, China Ingin Lakukan Uji Vaksin Covid-19 dengan Libatkan Beberapa Negara
Mulanya, dana bagi hasil itu senilai Rp 6,4 triliun, namun mengalami penyesuaian menjadi Rp 5,1 triliun.
"Kemudian ada dana bagi hasil tahun ini di kuartal kedua sebesar Rp 2,4 triliun. Kami berharap itu bisa segera dicairkan," kata dia.
Anies menyampaikan, dana bagi hasil itu bisa digunakan untuk menjaga arus kas (cash flow) Pemprov DKI. Sebab, menjaga cash flow merupakan tantangan yang dihadapi Pemprov DKI.
"Kalau (dana bagi hasil) ini bisa dicairkan, kami akan memiliki keleluasaan secara cash flow," ucap Anies.
Selain berbicara kepada Jokowi dan Ma'ruf, Anies juga menyatakan telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencairkan dana bagi hasil.
"Kami harap dana bagi hasil segera ditransfer. Saya juga sudah sampaikan secara resmi melalui surat kepada Menkeu," tutur Anies.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,032 triliun untuk penanganan Covid-19.
Jika wabah ini terus berlangsung hingga bulan Mei atau seterusnya, Pemprov DKI akan menambah anggaran penanganan virus corona tipe 2 (SARS-CoV-2) tersebut.
Baca: Dilaporkan karena Nikahi Anak 7 Tahun, Syekh Puji Justru Mengaku Diperas Sebesar Rp 35 M
Baca: PLN Beri Token Listrik Gratis selama 3 Bulan, Begini Cara Mendapatkannya via Whatsapp dan Website