Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona.
Jokowi meminta kebijakan tersebut dibuat secara terukur, komprehensif, dan tidak berdasarkan kepentingan sektoral masing-masing daerah.
Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka rapat terbatas soal mudik melalui sambungan konferensi video, Kamis (2/4/2020).
"Mengenai arus mudik saya minta disiapkan skenario-skenario yang komprehensif. Jangan sepotong-sepotong atau satu aspek saja atau sifatnya sektoral atau kepentingan daerah saja, tapi dilihat secara utuh baik dari hulu, di tengah dan di hilir," kata Jokowi.
Ia pun meminta semua level pemerintahan dilibatkan secara aktif untuk mengatasi wabah Covid-19, dari pemerintahan pusat hingga desa.
Jokowi juga meminta pemerintah desa proaktif mendata warganya yang sudah terlanjur mudik dan menetapkan status Orang Dalam Pemantauan (ODP) bagi pemudik tersebut.
Baca: Masyarakat Tak Bisa Mudik di Tengah Covid-19, Jokowi Siapkan Skenario Hari Pengganti Libur Lebaran
Baca: Fokus Tangani Corona, Erick Thohir Batalkan Mudik Gratis, Dana Dialihkan untuk Penanganan Covid-19
"Saya ingin mendorong agar ada partisipasi di tingkat komunitas baik itu RW maupun RT sehingga pemudik yang pulang dari Jabodetabek bisa diberlakukan sebagai ODP (Orang Dalam Pemantauan), sehingga harus jalankan isolasi mandiri," ujar Jokowi.
"Selain itu dana desa juga bisa digunakan untuk jaring pengaman sosial yang ada di desa," lanjut dia.
Namun, rupanya masyarakat maasih banyak yang menghiraukan larangan tersebut.
Dikutip dari Warta Kota, Kamis (2/4/2020) di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur terlihat masih banyak keberangkatan penumpang.
Kasatpel Operasional dan Kemitraan Terminal Pulo Gebang Afif Muhroji mengatakan masih ada beberapa warga yang masih melakukan perjalanan mudik meski jumlah keberangkatan penumpang semakin menyusut.
Baca: Kemenhub Putuskan Tak Ada Mudik Gratis Tahun Ini, Bisa Berpotensi Menjadi Titik Penyebaran Virus
"Di tanggal 31 Maret 2020 jumlah keberangkatan penumpang 725.
"Tanggal 1 April jumlah keberangkatan 767 penumpang," kata Afif di Terminal Pulo Gebang, Kamis (2/4/2020).
Jumlah tersebut sudah menurun hingga sekitar 80 persen dari angka keberangkatan normal di Terminal Pulo Gebang.
Yakni sebanyak 2.500-3.000 penumpang yang diberangkatkan di hari biasa, dan di atas 5.000-6.000 penumpang saat hari libur.
"Semenjak wabah Covid-19 turun. Dua minggu lalu keberangkatan penumpang paling banyak tujuan Madura dan Sumatera, tapi satu minggu terakhir ke Jawa Tengah dan Jawa Timur," ujarnya.
Sementara itu, ia menjelaskan pihaknya tidak bisa melarang warga karena Pemprov DKI Jakarta butuh izin dari Kementerian Kesehatan dan BNPB.
Syarat mendapat izin dari Kementerian Kesehatan dan BNPB itu tercantum dalam surat edaran Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.
Dishub DKI Jakarta selaku pengelola Terminal Pulo Gebang hanya bisa mengimbau agar tak mudik demi mencegah penularan Covid-19.
Baca: Inilah 42 Bank dan Perusahaan Pendanaan yang Beri Kelonggaran Kredit, Sesuai Kebijakan Jokowi