Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan peluncuran Kartu Pra Kerja akan segera dilaksanakan.
Peluncuran Kartu Pra Kerja itu akan dilakukan pada Jumat (20/3/2020).
Sementara itu pendaftaran untuk umum dibuka pada awal April 2020 mendatang.
"Kartu pra kerja ini tahap awalnya akan dilakukan untuk sosialisasi ke masyarakat. Dan dua minggu dari sekarang, kami harapkan sudah bsia masyarakat memilih dan mempelajari sehingga bisa memutuskan akan ikut pelatihan di mana. Dua minggu ari sekarang pendaftaran akan dibuka," ujar Airlangga, dikutip dari Kompas.com.
Airlangga mengatakan peluncuran Kartu Pra Kerja ini sesuai dengan arahan Presiden Jokowi.
"Peluncuran Kartu Pra Kerja ini sesuai dengan arahan bapak Presiden, diluncurkan pagi ini jam 9," jelas Airlangga saat jumpa pers lewat akun Youtube Kemenko Perekonomian.
Pemerintah juga menggandeng beberapa unicorn agar jangkauan Kartu Pra Kerja bisa diakses masyarakat secara lebih luas.
Baca: Info Seputar Kartu Pra Kerja, Berisi Saldo Rp 7,6 Juta hingga Cara Mendapatkannya
Baca: Begini Hasil Tes Corona Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana
Kartu Pra Kerja ini peruntukan bagi buruh, karyawan, korban PHK ataupun lulusan SMA/SMK yang tidak sedang kuliah.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-Kerja.
Perpers tersebut telah ditandatangani pada 26 Februari 2020.
Di dalam beleid tersebut dijelaskan, dengan penggunaan Kartu Pra-Kerja, pencari kerja/buruh yang terkena PHK atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja bisa mendapatkan manfaat pelatihan dan insentif.
"Jadi, baik itu buruh, karyawan, korban PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atapun lulusan SMA/SMK yang berusia 18 tahun ke atas yang tidak sedang kuliah/sekolah itu boleh mendaftar," kata Airlangga.
Airlangga menegaskan bahwa Kartu Pra Kerja ini diprioritaskan untuk para pencari kerja yang berusia muda.
Berdasarkan data yang ia miliki, Airlangga menyebut terdapat sekitar 7 juta penduduk Indonesia belum mendapatkan pekerjaan.
Sekitar 3,7 juta di antaranya berusia muda yakni 18-24 tahun.
Sebarannya, 64 persen di perkotaan dan 78 persen pendidikannya SMA/SMK ke atas.
Baca: Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah
Baca: Airlangga Hartarto
Airlangga menyebut, 90 persen dari pekerja muda itu tidak pernah mendapatkan pelatihan kerja yang bersertifikat.
"Oleh karena itu, Kartu Pra Kerja ini diprioritaskan untuk pencari kerja muda dan dengan dengan bantuan pemerintah diharapkan tenaga kerja muda ini lebih kompeten, berdaya saing, produktif dan pelatihannya memilih sendiri sesuai dengan minat yang diharapkan," beber dia.
Airlangga menyebut, range Kartu Pra Kerja ini mulai dari Rp 3 juta sampai 7 juta per orang.
Sementara itu, Airlangga mengungkapkan bahwa Kartu Pra Kerja ini tidak sama dengan jaminan kehilangan pekerjaan dalam RUU Cipta Kerja.
Baca: Jokowi Tegaskan Pemerintah Belum Berpikiran Soal Kebijakan Lockdown
Baca: Jokowi Larang Lockdown, Jubir Ahmad Yurianto Sebut Karantina Akan Perluas Penyebaran Corona
Dalam Kartu Pra Kerja ini, pekerja informal ataupun pekerja baru boleh mendaftar sedangkan dalam RUU Cipta Kerja tujuannya adalah untuk untuk mereka yang sudah bekerja atau kemudian mendapatkan persoalannan dengan pekerjaanya atau perusahaanya tidak kompetitif sehingga dijamina dalam jaminan kehilangan pekerjaaan.
Pemerintah nantinya akan membayarkan biaya pelatihan kepada lembaga pelatihan melalui platform digital.
Hingga saat ini terdapat delapan platform yang menjadi perantara antara lembaga pelatihan dan pencari kerja.
Kedelapan platform tersebut adalah Tokopedia, Bukalapak, Skill Academy by Ruangguru, MauBelajarApa, HarukaEdu, PijarMahir, Sekolahmu, dan Sisnaker.
Sementara itu terdapat 3 mitra pembayaran yaitu BNI, LinkAja, dan OVO.
"Dengan 11 mitra tersebut, mulai dari pendaftaran, pemilihan pelatihan hingga pembayaran insentif pascapelatihan sudah bisa dilakukan. Pelatihannya sendiri bisa online, offline, bisa hybrid bisa model three in one, two in one atau satu pealtihan saja," ujar Airlangga.
Namun demikian, dengan situasi wabah virus corona (covid-19), saat ini pemerintah membatasi hanya empat lokasi saja yang bisa menyelenggarakan pelatihan secara offline, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, dan Surabaya.
"Dan khusus pelatihan-pelatihan offline dalam tahap awal ini per kelas dibatasi maksimal 20 orang, mencegah apa yang terjadi hari ini terkait corona, kita batasi pelatihan yang sifatnya offline," jelas Airlangga.
Airlangga mengatakan bahwa Kartu Pra Kerja akan diberikan satu kali kesempatan untuk 1 orangnya.
"Kartu Pra Kerja diberikan 1 orang satu kali kesempatan. Oleh karena itu diharapkan masyarakat bisa cermat memilih," jelasnya.
Airlangga menambahkan, setelah diluncurkan hari ini, tahap selanjutnya adalah masa sosialisasi.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pemerintah Akhirnya Luncurkan Kartu Pra Kerja, Awal April Sudah Bisa Daftar".